PEMERINTAH BERIKAN FASILITAS PEMBEBASAN PAJAK UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH MURAH OLEH SWASTA ^[1]

 

Jakarta, Antara

Pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan pajak untuk pembangunan rumah murah yang dilaksanakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan catatan rumah murah yang dibangun itu betul2 dipergunakan untuk anggota masyarakat yang memerlukannya.

Hal ini dikemukakan Presiden Soeharto dalam memberikan petunjuk2 tentang kebijaksanaan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat dalam pertemuannya di Cendana Selasa pagi dengan Menteri Penertiban Aparatur Negara, Prof Dr. Sumarlin, dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Drs. Barli Halim yang melaporkan beberapa masalah mengenai perkembangan penanaman modal, khususnya penanaman modal di bidang perumahan.

Menteri Sumarlin dalam suatu wawancara khusus dengan “Antara” di ruang kerjanya Selasa malam mengatakan, Presiden menetapkan pembebasan pajak itu, antara lain berupa pembebasan pajak PPH dan MPO, dilakukan dengan syarat rumah murah yang dibangun itu tidak lagi diperjual-belikan oleh perusahaan bersangkutan untuk memperoleh keuntungan.

Menteri mengatakan, dalam hubungan ini pembangunan rumah perlu diatur sedemikian rupa sehingga rumah murah yang dibangun itu betul2 membutuhkannya, yaitu golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kebijaksanaan itu diambil Presiden Soeharto dengan tujuan untuk mendorong agar perusahaan2, baik PMDN maupun PMA, lebih banyak membangun rumah murah”, kata Sumarlin.

Pembebasan pajak ini tidak berlaku untuk pembangunan rumah yang digolongkan rumah menengah dan rumah mewah.

Tapi perusahaan2 lainnya yang bukan perusahaan bangunan, jika membangun rumah murah yang akan dijual secara cicilan untuk karyawannya juga akan mendapatkan fasilitas pembebasan pajak tersebut.

 

Direncanakan Pembangunan 19.544 Rumah

Dalam pertemuan itu Menteri Sumarlin dan Ketua BKPM Drs. Barli Halim melaporkan rencana pembangunan 19.544 rumah oleh delapan perusahaan PMDN dan 12 perusahaan PMA yang sudah mendapatkan izin penanaman modal sampai bulan Juli 1976.

Kedua pejabat itu melaporkan kepada Kepala Negara, delapan perusahaan PMDN yang sudah memperoleh izin penanaman modal menurut rencana akan membangun 9.212 rumah, yang terdiri dari 6.305 rumah yang digolongkan rumah murah, 2.777 rumah yang digolongkan rumah menengah dan 130 rumah mewah.

Sedang 12 perusahaan PMA yang sudah memperoleh izin penanaman modal itu akan membangun 10.332 rumah, yang terdiri dari 5.389 rumah murah, 4.026 rumah menengah dan 917 rumah mewah.

 

Pengawasan Penting

Drs. Barli Halim dalam pertemuan itujuga melaporkan sekitar persiapan rapat orientasi BKPM yang akan dimulai hari Rabu.

Presiden setelah mendengar laporan itujuga memberikan petunjuk2 antara lain agar dalam pengembangan penanaman modal disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dan kebutuhan kita pada waktu ini.

Presiden mengingatkan, pemberian fasilitas penanaman modal itu agarjangan sampai mematikan yang sudah ada. Malahan harus dapat mempertahankan yang sudah ada. Oleh karena itu selalu diperlukan peninjauan secara terus menerus untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

Presiden juga menekankan pentingnya pengawasan agar suatu pemberian fasilitas penanaman modal betul2 sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Misalnya, penanaman modal yang sudah memperoleh izin tapi tidak kunjung melaksanakan izin penanaman modal izin penanaman modalnya dan ada pula penanam modal yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana karena pertimbangan untung rugi.

Menurut Sumarlin, Presiden menekankan pentingnya segi pengawasan ini dalam mengusahakan agar sasaran2 penanaman modal dapat tercapai. (DTS)

Sumber: ANTARA (28/07/1976)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 142-144.