REPELITA IV AKAN HADAPI TANTANGAN DAN KERAWANAN
PRESIDEN SOEHARTO :
Presiden Soeharto mengatakan kita menyadari bahwa dalam Repelita-IV akan dihadapkan dengan berbagai kerawanan dan tantangan, yang timbul sebagai akibat sampingan dari pembangunan, terutama jika rasa keadilan sosial tidak terpenuhi.
Berpidato di depan para peserta rapat kerja Gubernur se-Indonesia hari ini di Istana Negara. Presiden Soeharto mengatakan, oleh karena itu dalam kurun waktu Repelita-IV kita harus makin memperluas rasa keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan yang makin meluas.
"Kerawanan juga timbul jika berbagai masalah sosial ekonomi yang besar tidak dapat kita tangani secara memuaskan, seperti perluasan lapangan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, perumahan rakyat dan masalah kependudukan pada umumnya," kata Presiden.
Oleh sebab itu dalam Repelita-IV kita tidak boleh mengendorkan perhatian pada masalah sosial ekonomi, justru sebaliknya harus terus menerus berusaha menangani masalah-masalah itu dengan sepenuh perhatian dan dengan sekuat tenaga.
Salah satu kunci penting bagi keberhasilan pelaksanaan Repelita-IV adalah membangkitkan dan menyalurkan kekuatan-kekuatan masyarakat dalam pembangunan.
Oleh karena itu, Presiden minta kepada para Gubernur/Kepala Daerah terus menerus menggerakkan, mendorong dan menggairahkan masyarakat di daerahnya dalam ikut memikul tanggung jawab melaksanakan pembangunan.
Tidak ada Gunanya
Presiden Soeharto mengatakan, pembangunan yang dilakukan adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat karena itu makin majunya pembangunan harus berarti makin sejahteranya kehidupan rakyat Indonesia. Tidak ada gunanya mencapai kemajuan jika kesejahteraan rakyat tidak meningkat sejalan dengan kemajuan yang dicapai.
Dalam gerak pembangunan besar-besar itu, para Gubernur/Kepala Daerah memegang kendali pimpinan pembangunan di daerahnya.
Presiden mengatakan lagi bahwa, dalam menggerakkan, mendorong dan menggairahkan masyarakat untuk pembangunan, perhatian yang besar perlu terus menerus diberikan kepada kaum wanita.
"Tanpa ikut sertanya kaum wanita, maka pembangunan kita akan berjalan pincang," kata Presiden.
Salah satu wadah yang telah dimiliki dan telah mampu membangkitkan dan menggerakkan kaum wanita dalam pembangunan adalah PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), ucap Kepala Negara.
Untuk mendukung kegiatan PKK di desa-desa agar lebih meningkat pemerintah menyediakan anggaran melalui Inpres bantuan desa sebesar Rp 20.000 setahun untuk setiap desa.
Menteri Dalam Negeri Soepardjo Roestam dalam laporannya menyatakan bahwa rapat kerja terbatas gubernur dan rapat kerja nasional PKK yang dilangsungkan dari tanggal 16 sampai 19 April akan membahas pelaksanaan Repelita IV (RA)
…
Jakarta, Merdeka
Sumber : MERDEKA (17/04/1984)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 584-585.