PRESIDEN SOEHARTO : PERTAJAM CARI JALAN PEMBANGUNAN EKONOMI ATAS KEKUATAN SENDIRI
Presiden Soeharto menginstruksikan para menteri bidang ekonomi, keuangan dan industri untuk mempertajam pencarian jalan guna melanjutkan pembangunan ekonomi atas kekuatan sendiri.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan ekspor nonmigas dan pemanfaatan potensi pasar dalam negeri.
Penggarisan itu disampaikan Kepala N egara ketika memanggil 11 menteri di Istana Merdeka. Rabu kemarin. Ke-11 menteri meliputi Mensesneg Sudharmono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas J.B. Sumarlin.
Menmud/Seskab Moerdiono, Menko Ekuin dan Wasbang Ali Wardhana, Menkeu Radius Prawiro, Memperdag Rachman Saleh, Menhub Roesmin Nurjadin, Menperin Hartarto, Menmud UP3DN Ginandjar Kartasasmita, Mentan Achmad Affandi dan Mendagri Soepardjo Rustam.
Rachmat Saleh seusai pertemuan menjelaskan, perintah Presiden Soeharto itu merupakan kelanjutan dari petunjuk pada sidang kabinet terbatas bidang Ekuin bulan lalu.
Dalam sidang, Memperdag diinstruksikan untuk melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan para menteri dan dunia usaha untuk melaksanakan ekspor nonmigas secara lebih terpadu.
Selain itu juga diinstruksikan untuk memperhatikan potensi pasar dalam negeri guna mendukung perkembangan industri dan pertanian.
“Dengan langkah-langkah itu kita akan lebih siap untuk menghadapi apa pun yang terjadi dengan perkembangan harga minyak di pasaran dunia.” ucap Presiden Soeharto.
Kepada para eksportir Kepala Negara berpesan untuk memperbaiki tata cara angkutan ekspor. Dengan Menteri Perhubungan, tambah Rachmat Saleh sudah disepakati untuk mengaturnya lebih baik, misalnya menyangkut jadwal angkutan dan pelabuhan pemberangkatan ekspor tersebut.
Sedang Dirumuskan
Menjawab pertanyaan kemungkinan adanya perangsang lain dalam penggalakan ekspor nonmigas, menteri mengatakan hal itu secara teknis sedang dirumuskan.
Umpamanya fasilitas seperti sistem draw back, yaitu pengembalian bea masuk terhadap bahan baku yang dipakai untuk produk ekspor. “Fasilitas lain masih dicari satu per satu agar hal itu tidak diartikan semacam subsidi ekspor,” tambahnya.
Mengenai koordinasi, menteri menegaskan hal itu memang tetap perlu ditingkatkan. “Namun penegasan Presiden Soeharto ini tidak berarti saat ini koordinasi itu tidak berjalan.” ujarnya.
Dalam pertemuan sekitar satu jam itu dibicarakan pula pelaksanaan Inpres No. 4/1985 di mana menurut Menteri Perhubungan telah menimbulkan dampak positif umpannya terhadap turunnya ongkos angkutan dan lebih lancarnya proses pengiriman barang ekspor.
“Dalam pertemuan tidak disinggung kemungkinan revisi APBN,” kata Rachmat Saleh.
Dalam penggalakan ekspor nonmigas itu. Presiden Soeharto mengingatkan pula agar berbagai mata dagangan mendapat perhatian yang semestinya. Banyak mata dagangan potensial yang bisa lebih dimanfaatkan. Seperti vanili, bekicot yang dulunya dianggap tidak penting ternyata mendapat pasaran baik di luar negeri.
“Berbagai komoditi itu supaya dibina karena ternyata juga banyak menyerap lapangan kerja,” tegas Kepala Negara.
Mengenai sistem perdagangan dengan imbal beli Menteri Perdagangan mengatakan, jika sistem itu dapat mendorong upaya penggalakan ekspor, hal itu akan dilakukan untuk beberapa kasus perdagangan dengan pihak luar negeri. (RA)
…
Jakarta, Kompas
Sumber : KOMPAS (13/02/1986)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 467-469.