PRESIDEN PANGGIL 11 MENTERI BICARAKAN PEMASARAN NONMIGAS
Presiden Soeharto kemarin memanggil 11 menteri untuk membicarakan kelanjutan pembangunan ekonomi dengan kekuatan sendiri, akibat makin merosotnya harga minyak di pasaran dunia akhir-akhir ini.
“Kita tahu apa yang terjadi atas ekspor minyak kita, yang merupakan sumber devisa dan penghasilan negara yang terpenting selama ini”, kata Menteri Perdagangan Rachmat Saleh menjelaskan latar belakang pertemuan di Istana Merdeka itu.
Menurut Menteri, inti petunjuk Presiden adalah peningkatan koordinasi antar departemen dan pengusaha dalam upaya memanfaatkan potensi, komoditi nonmigas, baik untuk pemasaran dalam negeri maupun untuk ekspor. Presiden percaya Indonesia masih memiliki kekuatan untuk meningkatkan pemasarannya.
Ditekankan antara lain perlunya dipertajam usaha pencarian dana guna melanjutkan pembangunan ekonomi nasional dengan kekuatan sendiri.
Dalam hal ini Menperdag oleh Presiden ditugasi memimpin konsultasi dan koordinasi. Tentang potensi pasaran dalam negeri, sekarang ini masih banyak barang yang diimpor. Untuk itu di samping perlu meningkatkan kapasitas produksi industri dan pertanian bagi kebutuhan dalam negeri, juga untuk ekspor.
Untuk meningkatkan ekspor, Menteri membenarkan, salah satu instrumen yang harus diadakan adalah memberi rangsangan baru yang dapat dinikrnati eksportir. Karena mulai 1 April nanti fasilitas SE sudah hapus.
Di samping itu masih akan ada instrumen lain yang kini sedang dirumuskan pemerintah secara teknis. Diduga bakal ada rangsangan tambahan dalam melaksanakan “drawback system”, suatu proses yang memperkenankan impor bahan baku untuk diolah kemudian diekspor kembali dengan fasilitas penghapusan bea masuk.
Tetapi, kata Rachmat Saleh, dalam memilih rangsangan itu tidak boleh ada sesuatu yang dapat diartikan sebagai subsidi ekspor. Tentang mata dagangan yang bisa ditingkatkan ekspornya, selain yang besar-besar, juga vanili, rumput laut dan bekicot. Bekicot Indonesia merupakan komoditi yang diimpor Perancis dalam jumlah besar.
Pertemuan yang dihadiri oleh Menko Ekuin Ali Wardana, J.B. Sumarlin, Rachmat Saleh, Radius Prawiro, Hartarto, Achmad Affandi, Roesmin Nurjadin, Soepardjo Rustam, Soedharmono, Ginandjar Kartasasmita dan Moerdiono, juga membicarakan pengaturan angkutan Iaut internasional agar dapat dicapai suatu cara yang memungkinkan dunia pelayaran nasional mengetahui kesempatan yang ada.
Menurut Rachmat Saleh, melalui asosiasi komoditi akan diadakan pengaturan tata cara yang lebih jelas sehingga eksportir dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Misalnya jenis barang, jumlah, dari pelabuhan mana dan juga jadwalnya.
Tentang pembekuan sistem kuota perdagangan kopi internasional, dijelaskan, seiring dengan itu pemerintah akan memberlakukan kebijakan baru mulai 19 Februari mendatang.
Menurut Menteri pertemuan yang berlangsung satujam lebih itu, tidak membicarakan pengaruh harga minyak pada APBN 1986/87. Juga tidak disinggung masalah BUMN. (RA)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber : SUARA KARYA (12/02/1986)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 466-467.