PROYEK BANTUAN BANK DUNIA ATAU IDB DI DEPTAN DIPERCEPAT PELAKSANAANNYA
Presiden Soeharto minta agar pelaksanaan proyek Pembangunan di lingkungan Departemen Pertanian, khususnya yang mendapat bantuan dana dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dipercepat.
Semua hambatan yang selama ini dirasakan agar diatasi sehingga pelaksanaan proyek dan penggunaan dana bantuan luar negeri itu berjalan lancar.
Petunjuk itu dikemukakan Kepala Negara ketika memanggil sejumlah pejabat eselon satu Deptan ke Bina Graha hari Sabtu Pagi. Hadir Mensesneg Sudharmono SH, Menmud/Seskab Drs Moerdiono, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Prof. J.B. Sumarlin, Menkeu Radius Prawiro, Menpan/Wakil Ketua Bappenas Saleh Afiff, Sesdalopbang Solichin GP, Mentan Achmad Affandi, Menmud UPPTK Hasjrul Harahap, dan pejabat Deptan masing-masing Sekjen Sjarifudin Baharsjah, Irjen Soewondo Prawirohardjo, Dirjen Perkebunan Rachmat Subiapradja, Dirjen Peternakan Daman Danuwidjaja, Dirjen Peternakan dan Dirjen Pertanian Tanaman Pangan Suhaendi Wiraatmadja.
Sedikitnya 8 Masalah
Seusai pertemuan yang berlangsung sekitar 100 menit, Moerdiono kepada pers menjelaskan pelaksanaan proyek itu perlu dipercepat untuk: memelihara gerak pembangunan dewasa ini.
“Di samping itu agar perlu memanfaatkan sebaik-baiknya kepercayaan luar negeri yang tercermin dalam besarnya jumlah bantuan yang diberikan kepada Indonesia,” tambahnya.
Menmud/Seskab menunjuk sedikitnya delapan masalah yang menghambat kelancaran proyek, meliputi belum lengkapnya perencanaan proyek, penunjukan pimpinan proyek (pimpro) dan berbagai hal yang menjadi tugas pimpro, penunjukan konsultan, pelaksanaan tender, penunjukan subkontraktor, penyelesaian tanah dan kurang lancarnya laporan perkembangan proyek ke pusat.
“Saya tidak mengatakan bahwa semua pimpro tidak cakap, tapi kelemahan yang masih ada pada lembaga pimpro itu perlu diperhatikan dan diadakan perbaikan-perbaikan.” kata Moerdiono.
Mengenai masalah penunjukan sub-kontraktor, Moerdiono mengungkapkan, kadang-kadang di tempat proyek tidak ada sub-kontraktornya, padahal itu penting untuk pemerataan pembangunan.
Sedang lambatnya laporan ke pusat, Moerdiono mernberi contoh perkebunan yang sudah menandatangani persetujuan keuangan dengan lembaga keuangan internasional. Tapi laporannya ke pusat baru diterima enam bulan kemudian. “Ini salah satu contoh,” katanya.
Menjawab pers, ia menegaskan hambatan yang terjadi terutama bukan karena pimpronya lemah.
“Banyak juga pimpro yang baik. tapi ada juga yang perlu ditingkatkan terutama pengetahuan teknis seluk-beluk memimpin proyek”.
Mengenai kelambanan proyek dari sudut jadwal, Moerdiono mengatakan hal itu sulit dipastikan karena banyak pula proyek yang pembangunannya lebih dari satu tahun (multi years).
Umpamanya ada proyek yang dibuat tahun 1979, sampai sekarang ini belum tentu proyek itu mengalami keterlambatan dalam pembangunannya.
Ditegaskannya, semua pihak yang berhubungan dengan masalah tender harus lebih meningkatkan kerjanya agar penyelesaian tender dapat dilakukan secepatnya tanpa mengurangi syarat yang diperlukan.
Mengenai jumlah proyek di Deptan yang mendapat bantuan Bank Dunia atau ADB, Moerdiono mengatakan cukup banyak. Ia menyebut contoh 13 proyek yang mendapat bantuan ADB meliputi sektor perikanan enam proyek, perkebunan 4 peternakan 2 dan tanarnan pangan 1 proyek.
Dengan adanya berbagai hambatan itu, Presiden minta para menteri dan pejabat Deptan untuk mengambil langkah agar pelaksanaan proyek yang dibantu Bank Dunia dan ADB dapat dipercepat.
“Para menteri dan pejabat bersangkutan secepatnya akan melakukan koordinasi,” tambah Moerdiono.
Menjawab pers, ia juga mengemukakan setiap persetujuan proyek yang dibiayai Bank Dunia atau ADB mengandung commitment fee, yaitu biaya yang harus dibayar Indonesia terhadap komitmen pinjaman yang belum digunakan. Besarnya commitment fee ini 0,75 persen per tahun.
“Kelihatannya kecil, tapi kalau jumlah komitmen proyek yang belum dipakai itu besar, Anda bisa menghitung sendiri,” ujar Moerdiono kepada pers.
Departemen Lainnya
Menurut Menmud/Seskab di hari-hari mendatang Kepala Negara juga akan memanggil para pejabat di departemen lainnya untuk membahas kesulitan yang terjadi agar dipecahkan bersama.
Dengan dipanggilnya para pejabat Deptan, bukan berarti departemen ini yang paling banyak hambatannya dalam melaksanakan proyek bantuan Bank Dunia atau ADB.
“Bukan karena terlalu banyak masalah, bukan karena daya serapanya kecil. Semua departemen yang berkaitan dengan bantuan luar negeri akan diminta datang oleh Bapak Presiden, “kata Moerdiono.
Menjawab pers, ia juga menampik perkiraan adanya keluhan dari para proyek yang terjadi di Indonesia.” Tidak ada teguran dari Bank Dunia atau Bank Pembangunan Asia,” tambahnya.
“Barangkali statement semacam itu terlalu digeneralisasikan”, kata Moerdiono menjawab sinyalemen pelaksanaan proyek terhambat karena tidak tersedianya dana lokal yang berbentuk rupiah.
Diingatkannya, Presiden Soeharto ketika menyampaikan RAPBN bulan Januari lalu menegaskan bagian rupiah dari pembangunan proyek yang mendapat bantuan luar negeri akan diutamakan.
Sementara itu, pihak Jepang sebagai penyumbang terbesar dalam ADB dan salah satu terbesar selain AS dalam Bank Dunia, pekan lalu telah menyatakan keluhannya terhadap pemanfaatan bantuannya pada proyek-proyek di Indonesia.
Seorang duta pada Kedubes Jepang di Jakarta menyatakan pemanfaatan bantuan resmi Jepang itu kurang memuaskan.
Dari 1.329,3 milyar Yen bantuan Jepang secara komulatif 337,173 milyar Yen yang belum dimanfaatkan sampai akhir tahun 1985 lalu. Jumlah itu masih ditambah 80 milyar Yen lagi sebagai pinjaman di tahun fiscal 1986/87.
Salah satu masalah yang dirasakan adalah pembiayaan rupiah yang harus disediakan Pemerintah Indonesia. (RA)
…
Jakarta, Kompas
Sumber : KOMPAS (17/07/1986)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 496-499.