PRESIDEN : PERCEPAT PROYEK YANG DIBIAYAI LUAR NEGERI
Presiden Soeharto menginstruksikan kepada para pejabat tinggi yang berkait agar segera melakukan koordinasi dan mengambil langkah untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan terutama yang dibiayai oleh badan-badan internasional.
“Usaha itu perlu untuk menanamkan kepercayaan luar negeri terhadap sejumlah proyek pembangunan di Indonesia,” kata Menteri Muda Sekretaris Kabinet, Moerdiono.
Instruksi Kepala Negara itu disampaikan kepada beberapa Menteri dan pejabat eselon I Departemen Pertanian dalam suatu pertemuan di Bina Graha, Rabu.
Mereka yang dipanggil adalah Menteri Pertanian A. Affandi, Menteri Keuangan Radius Prawiro, Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas J.B. Sumarlin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Saleh Afiff, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras Hasjrul Harahap, Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, Menteri Muda Sekretaris Kabinet dan para pejabat eselon I Deptan. Pada tahap berikutnya Presiden juga akan memanggil para pejabat tinggi lainnya untuk maksud yang sama.
Presiden memberi petunjuk, untuk memperlancar arus dana dari luar negeri, hambatan yang dirasakan selama ini harus segera diatasi. Ia menunjuk antara lain, belum lengkapnya perencanaan proyek, penunjukan pimpro yang tidak cakap, pelaksanaan tender dan pemilihan konsultan.
Menteri Moerdiono mengatakan, penunjukan pimpro perlu ditinjau kembali, meski banyak juga pimpro yang sudah bekerja baik.
“Saya hanya ingin mengatakan tidak semua pimpro buruk tetapi kelemahan yang ada dalam lembaga pimpro perlu diperhatikan dan diadakan perbaikan secepatnya,” katanya.
Unsur lain yang dipandang merupakan hambatan adalah penunjukan sub-kontraktor. Kadang-kadang di tempat proyek bersangkutan tidak ada subkontraktor setempat padahal tujuan menunjukkan sub-kontraktor setempat penting untuk pemerataan pembangunan.
Hambatan lain yang tidak kalah pengaruhnya adalah penyelesaian tanah dan kurang lancarnya laporan perkembangan proyek dari daerah ke pusat. Padahal dengan mengetahui segera hambatan yang terjadi dapat diambil langkah-langkah untuk mengatasinya.
Atas pertanyaan, Moerdiono menyatakan, di antara proyek-proyek Deptan yang mendapat dana dari luar negeri, misalnya di lingkungan Dirjen Perikanan ada 6 proyek, bidang perkebunan 4 proyek, peternakan 2 proyek, tanaman pangan 1 proyek, seluruhnya dibiayai oleh Bank Pembangunan Asia.
Khusus hambatan dari lembaga pimpro, setelah diteliti terdapat delapan masalah, antara lain, banyak pimpro ternyata kurang mampu memimpin proyek, membuat laporan dan membuat pertanggung jawaban kepada badanbadan internasional yang menyangkut masalah teknis. Karena itu yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka.
Tanpa menyebut nama proyek pembangunannya, Moerdiono menunjuk ada proyek pembangunan yang dibangun mulai tahun 1979 tetapi sampai sekarang belum selesai, meski menang ada bantuan yang sifatnya multi-years.
Moerdiono menolak pendapat bahwa pertemuan dengan Presiden itu diadakan karena adanya teguran dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, mengenai pelaksanaan pembangunan proyek-proyek di Indonesia.
Menteri Pertanian A. Affandi dalam rapat ke1ja dengan Komisi IV DPR 9 Desember 1985, mengemukakan, beberapa faktor penghambat pelaksanaan proyek-proyek bantuan luar negeri antara lain karena proses administrasi pencairan dana bantuan tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Selain itu karena koordinasi antar instansi yang masih lemah, di samping terlambatnya penyediaan dana lokal.
Menurut catatan, pada tahun anggaran 1985/1986, dana bantuan luar negeri untuk proyek-proyek Departemen Pertanian berjumlah 2,016 milyar dollar AS. Sampai 30 September 1985, realisasinya baru 12,56 persen. (RA)
…
Jakarta, Suara Karya
Sumber : SUARA KARYA (17/07/1986)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 494-496.