PENINGKATAN PEMERATAAN PERLU UNTUK CEGAH PERBEDAAN KAYA-MISKIN
Jakarta, Antara
Pimpinan DPR menekankan perlunya peningkatan pemerataan pembangunan secara intensif untuk memperkecil kemungkinan kian melebarnya jurang perbedaan kaya-miskin pada masa-masa mendatang.
”Untuk itu, aparatur negara harus lebih gesit dalam melaksanakan tugasnya,” kata Wakil Ketua DPR/MPR R. Soekardi ketika dimintai tanggapannya atas pidato Presiden Soeharto di depan Sidang DPR di Jakarta Selasa, terutama yang menyangkut ancaman bagi proses pembangunan nasional.
Kepala Negara dalam pidatonya mengingatkan bahwa makin melebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin merupakan salah satu diantara beraneka ragam ancaman yang dapat menghadang proses pembangunan menuju tinggal landas, seperti pernah dan sedang dialami oleh bangsa-bangsa lain.
Menurut Presiden, ancaman itu antara lain juga dapat berupa kekosongan dalam kehidupan moral, etik dan spiritual, ancaman terhadap martabat dan hak kewajiban asasi warga negara, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta ancaman otoriterisme, militerisme dan totaliterisme.
Soekardi sewaktu ditemui wartawan di ruang kerjanya seusai mengikuti pidato Kepala Negara di Gedung DPR/MPR Senayan menyatakan sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Presiden itu.
Ia menilai berbagai ancaman yang dikemukakan tersebut menunjukkan kejujuran Presiden Soeharto untuk mengungkapkan secara terbuka kenyataan-kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
Ia sendiri berpendapat, jurang perbedaan kaya-miskin tidak bisa ditiadakan sama sekali, tetapi bisa dikurangi semaksimal mungkin agar jangan sampai menimbulkan kerawanan.
Pinjaman Luar Negeri
Tentang pinjaman luar negeri, pimpinan DPR itu mendukung penegasan Kepala Negara bahwa pinjaman luar negeri yang berada dalam batas kemampuan membayar kembali bukan merupakan warisan beban hutang kepada generasi mendatang.
“Tidak ada negara yang tidak memerlukan bantuan luar negeri, dan sampai kapan pun kita masih perlu bantuan luar negeri. Persoalannya, bagaimana bantuan itu bisa kita pakai untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat,”kata Soekardi.
Sementara itu, Wakil Ketua FKP DPR Oka Mahendra ketika dimintai komentamya secara terpisah mengenai pinjaman luar negeri juga menyampaikan pendapat senada.
“Yang penting, kita harus menggunakan bantuan luar negeri itu untuk proyek proyek produkt if dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, karena dari proyek proyek itu kita bisa mengembalikan hutang kita,” katanya.
“Tentu kita berharap kekuatan pendanaan pembangunan kita yang berasal dari modal sendiri dapat terus diperbesar,”sambung Oka.
Dalam komentarnya secara umum, Oka Mahendra menggaris bawahi pidato Kepala Negara yang mengajak bangsa Indonesia untuk bersiap-siap menghadapi Pelita V sebagai tahap penutup pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama.
…
Jakarta, ANTARA
Sumber : ANTARA (16/08/1988)
…
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 136-137.