PRESIDEN: TINDAK TEGAS PARA PENJUDI TERUTAMA BANDARNYA

 

Jakarta, Angkatan Bersenjata

PRESIDEN Soeharto minta kepada aparat Kejaksaan dan Kepolisian untuk tidak ragu-ragu menindak tegas para penjudi terutama bandarnya, karena perjudian sangat merugikan kehidupan masyarakat.

Jaksa Agung Sukarton Marmosoedjono setelah melaporkan berbagai kegiatan Kejaksaan Agung kepada Presiden Soeharto di Bina Graha, Rabu pagi, kepada wartawan mengatakan tingkat kejeraan para bandar dan penjudi belum sampai pada titik yang diharapkan.

“Telah banyak penjudi yang ditangkap tapi kegiatan perjudian belum juga reda. Para penjudi itu tidak akan berhenti berjudi kalau bandar-bandamya masih ada. Untuk itu bandar-bandar tersebut harus pula ditindak tegas,” kata Jaksa Agung Sukarton.

Dalam kesempatan itu pula Jaksa Agung menyatakan dukungannya terhadap langkah pihak kepolisian yang menginginkan para penjudi yang tertangkap ke Nusakambangan. Untuk menghindari itu sebaiknya para bandar dan penjudi itu sebaiknya menghentikan kegiatannya yang merugikan itu.

Kepala Negara ketika menerima Jaksa Agung Sukarton menegaskan tidak saja para bandar dan penjudi yang harus ditindak tegas, tapi juga para penyelundup. Baik yang ke luar maupun yang ke dalam negeri.

Penyelundupan sama dengan kegiatan sabotase ekonomi yang bertujuan untuk mengacaukan situasi ekonomi nasional. Penyelundupan dari dalam ke luar negeri sangat merugikan pendapatan negara, sebaliknya penyelundupan dari luar negeri ke dalam negeri akan merusak produksi nasional yang tengah digalakkan penggunaannya.

 

Tempat Mengadu

Kepada Presiden dilaporkan pula tentang kegiatan Pos Penyuluhan Hukum Terpadu di daerah-daerah. Di Pos tersebut berkumpul penegak hukum; kejaksaan, pengadilan dan lain-lain. Di situ menurut Sukarton masyarakat bisa mengadukan dirinya untuk memperoleh kepastian hukum. Mereka akan dilayani dengan berbagai penjelasan sampai betul-betul mengerti.

Dampak dari terbentuknya pos seperti itu kelihatan kesadaran hukum anggota masyarakat meningkat. Misalnya dalam hal pembayaran pajak, sehingga pendapatan daerah bertambah. Segi positif lainnya, angka kriminalitas berkurang, karena masyarakat tahu apa sanksi hukumnya jika melanggar peraturan.

Dinilainya pos tersebut sangat efektif dan efisien selain itu tidak memerlukan gedung baru apalagi yang bagus. Tapi cukup dengan ruangan seadanya, di mana suasananya tidak terlalu formal dan petugas yang melayaninya juga bersikap kekeluargaan. Dilaporkan pula kepada Kepala Negara tentang kunjungan Jaksa Agung ke pelbagai daerah untuk makin meningkatkan profesionalisme dari penegak hukum khususnya aparat kejaksaan.

Dalam kaitan itu Presiden minta agar parajaksa sering berdiskusi diantara mereka sebab cara ini merupakan salah satu cara untukmemecahkan kesulitan yang dihadapi.

 

Ceramah

Dilaporkan pula ceramah-ceramah yang dilakukan Jaksa Agung Sukarton di berbagai universitas, seperti di UI, UGM, Universitas Dharma Agung dan lain-lainnya guna menjelaskan tentang kesungguhan pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Ceramah-ceramah yang disampaikan itu mendapat tanggapan positif dari para mahasiswa, terutama dalam menyoroti aparat penegak hukum. Tanggapan itu menurut Sukarton merupakan masukan baginya untuk menegakkan hukum seadil-adilnya.

Menurutnya kerjasama antara mahasiswa dengan aparat kejaksaan dalam menegakkan hukum penting artinya, karena yang satu bersifat teori dan yang lain bersifat praktek. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama termasuk mahasiswa, jadi tidak hanya aparat saja.

Presiden minta ceramah-ceramah itu terus dilanjutkan mengingat kegiatan ini memberikan arti yang positif bagi masyarakat luas.

 

 

Sumber : ANGKATAN BERSENJATA (13/10/1988)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 450-451.