MENKES: PENGHARGAAN KEPENDUDUKAN DARI PBB LUAR BIASA

 

 

Jakarta, Sinar Harapan

Presiden Soeharto mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Departemen Kesehatan dan BKKBN baik atas dukungan mereka sampai Indonesia mencapai prestasi gemilang dalam bidang kependudukan. Prestasi gemilang itu terbukti dengan diterimanya United Nations Papulation Award pada 8 Juni 1989 pukul 09.00 WIB dari Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, Amerika Serikat.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Kesehatan dr. Adhyatma MPH didampingi Kepala BKKBN Dr. Haryono Suyono di Departemen Kesehatan Jakarta hari Senin. Dikatakan ungkapan terima kasih Presiden Soeharto itu disampaikan melalui BKKBN baru-baru ini.

Ia mengatakan, penghargaan yang langka ini tidak hanya menimbulkan rasa bangga juga ucapan syukur kepada Tuhan yang telah membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan program kependudukan. Penghargaan itu dinilai Menkes wajar bila yang menerima adalah negara berpenduduk sedikit dan maju, tetapi menjadi penghargaan luar biasa karena yang menerima adalah negara berkembang berpenduduk 175 juta jiwa dengan beraneka ragam suku bangsa yang tersebar di sekitar 13.000 pulau.

 

Masyarakat

Menurut Adhyatma, penghargaan internasional ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program Keluarga Berencana nasional, terutama partisipasi masyarakat di segala sektor. Rasa bangga ini jangan sampai mengendorkan semangat dalam ber-KB, tetapi hendaknya lebih memberi motivasi untuk semakin melaksanakannya secara mandiri.

Dijelaskan, dalam pencapaian prestasi sampai menerima hadiah internasional, tidak terlepas dari peranan dan dukungan sektor kesehatan khususnya dalam pelayanan kontrasepsi yang tersebar di 5.642 Puskesmas, 14.562 Puskesmas Pembantu, 3.251 Puskesmas Keliling, 1.067 tempat perawatan dan 1.436 rumah sakit dengan 122.998 tempat tidur.

Sarana-sarana itu didukung oleh personil yang terdiri dari 6.125 paramedis di Puskesmas, 9.864 dokter dan 41.654 paramedis di rumah-rumah sakit Ini belum terhitung peranan aktif dari dokter praktek swasta dan bidah praktek swasta, terutarna untuk pelayanan kontrasepsi secara mandiri yang melibatkan apotik dan apoteker dalam dukungan logistik. Selain itu, bimbingan dan bantuan teknis masyarakat juga tidak bisa diabaikan, misalnya melalui 200.000 pos pelayanan terpadu (Posyandu).

 

 

Sumber : SINAR HARAPAN(30/05/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 810-811.