PRESIDEN SEOHARTO TIBA DI SEATLE[1]
Seattle, Suara Pembaruan
Presiden Soeharto dan rombongan tiba di Seattle, Negara Bagian Washington, AS, Rabu (17/11) petang waktu setempat (Kamis pagi WIB) dengan penerbangan khusus DC-10 Garuda Indonesia, untuk menghadiri pertemuan informal para kepala negara dan kepala pemerintahan dari lingkungan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC (Asia Pacific Economic Cooperation).
Tim wartawan Pembaruan Albert Kuhon, Annie Bertha Simamora dan Mansyur Bams melaporkan dari Seattle, rombongan sebelumnya singgah di Washington DC sekitar dua jam, sebelum melanjutkan penerbangan ke Seattle.
Presiden Soeharto berkunjung ke Seattle atas undangan Presiden Bill Clinton dari AS. Namun, sampai berita ini dikirimkan dari Seattle, masih belum ada kepastian mengenai pertemuan bilateral secara khusus antara kedua kepala negara. Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Bidang Asia Timur dan Pasifik, Winston Lord, beberapa waktu lalu memang membenarkan adanya kemungkinan pertemuan khusus antara Presiden Soeharto dan Presiden Bill Clinton di Seattle.
Namun, ia tak bersedia merinci agenda pertemuan kedua Presiden. “Saya tak ingin mengungkapkan terlebih dahulu rincian mengenai kemungkinan pembicaraan mereka,” ujarnya sewaktu ditanya Pembaruan di Washington (DC). Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Ali Alatas yang tiba di Seattle Senin petang, menjelaskan, pihaknya belum tahu secara pasti kemungkinan pertemuan khusus Presiden Soeharto dengan Presiden Bill Clinton. Ia hanya menjelaskan perkembangan terakhir pembicaraan dalam persidangan APEC dan posisi Indonesia dalam. menanggapi perkembangan tersebut.
Sumber-sumber Pembaruan menyebutkan, Presiden Clinton akan bertemu secara khusus dengan Perdana Menteri Morohiro Hosokawa dari Jepang dan Presiden Ziang Jemin dari Cina.
Pertemuan formal APEC akan berlangsung pada tingkat menteri dan dipimpin oleh Menlu AS Warren Christopher yang didampingi oleh Menteri Perdagangan AS Ron Brown dan Kepala Perwakilan Perdagangan AS atau USTR (United States Trade Representative) Mike Kantor. Diharapkan dalam sidang tahunan kali ini akan dicapai deklarasi perdagangan dan penanaman modal bagi kawasan Asia Pasifik.
Pertemuan tingkat menteri dimulai Selasapetang (Rabu sekitar pukul 08.00 WID) dan belum diperoleh informasi mengenai perkembangannya. Pihak Indonesia diwakili oleh Menlu Ali Al atas, yang didampingi oleh Menteri Perdagangan Budihardjo Joedono serta sejumlah pejabat eselon satu dari Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan dan Departemen Perindustrian. Para Direktur Jenderal yang hadir antara lain Wisher Loeis (Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Deplu), Rahardjo Jantomo (Sekretariat Nasional ASEAN, Deplu), Soehardjo Soebandi (Bea Cukai, Depkeu) serta Sekjen Departemen Perindustrian Ilehaidi Elias dan Deputi Ketua Badan Koordinator Penanaman Modal Richard D. Napitupulu.
Pertemuan multilateral para kepala negara dan kepala pemerintahan yang berlangsung selama dua hari, diselenggarakan secara lerpisah. Pertemuan itu diselenggarakan secara berkelompok dan dipimpin Presiden Clinton. Tapi akan dilaksanakan juga pertemuan khusus antara Presiden Clinton dengan sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan dari lingkungan APEC.
Tidak Sengit
Beberapa sumber menilai, pembicaraan dalam persidangan penemuan tahunan APEC yang kali ini berlangsung di Seattle, tak banyak diwamai kesengitan. Rancangan deklarasi mengenai kerja sama perdagangan dan penanaman modal, yang akan disebut sebagai Deklarasi Seattle, sejauh ini bisa diterima oleh seluruh delegasi.
Pertarungan konsep, sebetulnya terjadi secara sengit dalam persidangan pada pertemuan tingkat pejabat tinggi atau SOM (senior official meeting) di Honolulu, Hawaii, sekitar dua bulan lalu. Ketika itu, negara-negara Asia Tenggara bersatu dan menentang konsep yang diusulkan oleh negara-negara maju, yang dinamakan rancangan kesepakatan (agreement) yang akan dicetuskan di Seattle.
Salah satu diplomat asing menuturkan, sebetulnya pihak Indonesia yang awalnya menolak sebutan kesepakatan yang diusulkan negara maju. Sikap Indonesia itu kemudian diikuti oleh sejumlah negara-negara Asia Tengara lainnya. Pernyataan itu dibenarkan oleh salah satu pejabat Indonesia yang menghadiri pertemuan di Hawaii tersebut.
Sikap Indonesia, sebetulnya berdasarkan salah satu asas yang dipegang sewaktu rancangan APEC digodok pertengahan dekade 1980 an. Indonesia menekankan agar APEC merupakan suatu wadah informal, luwes dan hanya bersifat konsultatif Dengan ditelurkannya suatu kesepakatan maka muncul ikatan-ikatan hukum yang membuat hilangnya sifat informal wadah tersebut. Pihak Australia bersama Selandia Baru, kabarnya menjadi penentang utama terhadap sikap ASEAN di pertemuan Honololu itu. Lalu, Kanada menawarkan konsep yang berbau “kompromistik” yang kemudian digulirkan dalam persidangan pleh pimpinan pertemuan yang dijabat oleh pihak AS. Pertarungan di Hawaii itu mengakibatkan perubahan istilah dari kesepakatan menjadi deklarasi yang sifatnya tak mengikat anggotanya.
Dalam penjelasan kepada para wartawan Senin malam, Menlu Ali Alatas menegaskan, tak ada penolakan dari delegasi mengenai rancangan deklarasi yang akan dicetuskan sebagai Deklarasi Perdagangan dan Penanaman Modal (Declaration of Trade and Investment) Seattle.
Ganjalan
Namun, Alatas mengakui masih adanya ganjalan yang harus dibahas lagi dalam pertemuan tingkat menteri, yakni yang menyangkut rekomendasi Kelompok Ahli atau EPG (eminent person group). Alatas tak bersedia merinci mengenai ganjalan yang dimaksudkannya.
Sumber-sumber Pembaruan menjelaskan, dewasa ini setidaknya masih ada dua masalah dalam rekomendasi Kelompok Ahli yang menjadi ganjalan. Kelompok tersebut, pada dasamya menghasilkan sekitar 15 rekomendasi yang dianggap layak guna dijadikan program kerja APEC di masa mendatang. Diperoleh informasi, kalangan negara berkembang, terutama yang tergabung dalam Perhimpunan Negara negara Asia Tenggara atau ASEAN (Assosiation of Southeast Asia Nations), berkeberatan atas penggantian islilah dari Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik menjadi Masyarakat Ekonomi Asia Pasifik atau Asia Paeific Economic Community.
Penolakan tersebut, sebetulnya juga berdasarkan asas dan kesepakatan yang diterima sewaktu konsep APEC mulai digodog pertengahan dekade 1980an. Salah satu kesepakatan menyebutkan bahwa kerja sama ekonomi yang akan dibentuk merupakan suatu kerjasama informal sifatnya.
Sumber: SUARAPEMBARUAN(18/ ll/1993)
____________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 348-351.