Alasan Perkebunan Kelapa Sawit Dipilih Untuk Program Inti-Plasma
Info SAWIT, JAKARTA – Sebenarnya, perkebunan sawit dipilih sebagai salah satu pelaksanaan, bukan karena kebetulan. Data dan sejarah menyimpulkan, bahwa usaha perkebunan merupakan andalan utama kaum penjajah untuk memakmurkan bangsanya.
Faktanya, Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun, selama masa itu pula kaum kolonial berhasil membangun diri menjadi negara maju.
Pemerintah kolonial Belanda mewariskan banyak perusahaan perkebunan di bumi Nusantara. Menariknya, sebagian besar berbentuk kebun rakyat dengan komoditas seperti karet, teh, cokelat, dan lainnya. Itu berbeda dengan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan.
Kendati jumlahnya sedikit namun tersebar di sejumlah wilayah dengan cara budidaya yang jauh lebih mudah dibandingkan tanaman lain. Juga, harus tersedia pabrik pengolahan yang harus dikelola dengan baik. Untuk itu, perusahaan sangat diperlukan untuk mengelola secara manajemen supaya efektif dan efisien.
Semasa Era Pra Kemerdekaan, perusahaan perkebunan menjadi satu-satunya usaha yang tidak dipecah-pecah, melainkan semakin diperkuat dengan konsolidasi yang terus menerus sehingga menjadi kekuatan riil Indonesia untuk membangun bangsa. “Konsolidasi perusahaan-perusahaan perkebunan semasa itu juga mendapat bantuan pinjaman dana Bank Dunia,” papar Badrun, yang pernah menjabat Dirjen Perkebunan, Kementan periode 1993-1995.
Melalui berbagai forum internasional, seperti konferensi lingkungan hidup awal 1980-an, negara-negara di dunia telah menyadari pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, termasuk Indonesia yang turut berpartisipasi sebagai anggota aktif.
Pentingnya pembangunan berkelanjutan, menurut Badrun, sesuai dengan kesepakatan dunia mengenai sustainability yaitu memiliki nilai keekonomian, nilai sosial dan ramah lingkungan.
Komoditas kelapa sawit dipilih untuk pelaksanaan program PIR, karena tanaman ini mengandung semua unsur keberlanjutan, antara lain produktivitas kelapa sawit unggul hampir 10 kali lipat dari kedelai, yang juga menghasilkan minyak nabati. “Jadi, kelapa sawit paling ekonomis, paling sosial dan paling ramah lingkungan,” papar Badrun dalam obrolan santai di rumahnya dengan Info SAWIT, di Jakarta.
Pengembangan pertama PIR, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.11 tahun 1974 tentang Repelita II, mengatur pola PIR-BUN. Dengan bantuan Bank Dunia, pada 1980-an program Nukleus Estate Smallholder (NES) melibatkan perusahaan perkebunan negara (PT Perkebunan Nusantara–PTPN). “Jadi sejak awal, pembangunan kebun sawit sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, dari regulasi pemerintah dan petunjuk teknis pelaksanaannya,” ujar dia.
Badrun ingat betul ketika dalam sebuah rapat kabinet tahun 1983, Presiden Soeharto mengungkapkan kekagumannya mengenai pelaksanaan program PIR yang berhasil mewujudkan Trilogi Pembangunan. Maka, Presiden menginstruksikan agar pelaksanaan PIR ditingkatkan dengan anggaran pemerintah dan melibatkan perusahaan swasta.
Namun, implementasinya baru bisa dilakukan setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang pembangunan perkebunan pola PIRTrans. Kebijakan ini disusul terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian No.333/Kpts/KB.510/6/1986 tentang tata cara pembangunan perkebunan dengan pola PIR-Trans. Berdasarkan Inpres, kerja antar instansi baru bisa dilakukan sehingga melibatkan seluruh kementerian, bank nasional, perusahaan swasta, dan pihak terkait lainnya. “Inpres inilah yang menggerakkan program PIR-Trans sehingga bisa berjalan,” kata Badrun.
Lanjuta Badrun, almarhum Presiden Soeharto sendiri yang mengundang perusahaan swasta untuk ikut membantu pelaksanaan PIR. Pemerintah lalu menggandeng perusahaan swasta agar pelaksanaan PIR dapat lebih cepat dan merata di Tanah Air.
Sumber: https://www.infosawit.com/news/7705/alasan-perkebunan-kelapa-sawit-dipilih-untuk-program-inti-plasma