APARAT HARUS MALU DENGAN IMBAUAN PRESIDEN[1]

Jakarta, Merdeka

Wakil Ketua  Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) DPR, Yusuf Syakir menegaskan, jika ada aparat pemerintah yang melanggar instruksi Presiden tentang pengurangan kegiatan rapat kerja atau seminar baik langsung maupun tidak langsung, dapat dikategorikan aparat yang demikian itu menggerogoti wibawa pemerintah. Akibatnya pemerintahan menjadi keropos. Hal demikian sangat berbahaya.

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Abdullah Zainie mengemukakan, seorang menteri harus malu jika Presiden selalu mengimbau kepadanya agar pengawasan terus ditingkatkan. Itu artinya bahwa selama ini pengawasan tidak jalan.

“Instruksi Presiden demikian itu sebagai pertanda bahwa kepatuhan seorang aparat bawahan kepada atasannya masih kurang. Ini yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, “kata Zainie.

Pendapat tersebut dikatakan keduanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu menanggapi instruksi Presiden tentang pembatasan seminar dan rapat-rapat kerja di departemen demi meningkatkan penghematan.

Menurut Yusuf Syakir, bila keadaan itu dibiarkan sama saja artinya membiarkan upaya pembusukan dari dalam. Jalan satu-satunya yang perlu diambil adalah mengambil tindakan tegas terhadap aparat yang melanggar instruksi itu. Ini memang diperlukan keberanian politik untuk menindaknya, tidak usah memakai teori yang muluk-muluk.

Sedangkan Abdullah Zainie lebih lanjut menyoroti masalah efisiensi. Menurutnya, masalah efisiensi erat kaitannya dengan pengawasan, baik itu pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional. Karena praktek pengawasan itu hingga kini tidak berfungsi dengan baik, cita-cita mewujudkan efisiensi itu belum bisa terlaksana.

Menjawab wartawan tentang seringnya Presiden Soeharto menganjurkan aparat departemen melakukan pengawasan, Zainie menilai bahwa memang masih ada departemen yang belum melaksanakan anjuran Presiden. Karena Presiden mengetahui masalah, maka dia pun selalu mengimbau terus pada pejabat dan menteri.

Ini artinya respons dari menteri terhadap anjuran Presiden masih harus ditingkatkan lagi. Berarti instruksi menteri kepada bawahannyapun juga harus ditingkatkan lagi.

Zainie juga menilai, gejala yang diungkapkan Presiden Soeharto dengan instruksinya itu menunjukkan bahwa kepatuhan aparat kepada atasan masih kurang. Inilah yang perlu ditelusuri lebih mendalam.

Namun demikian Zainie juga mengingatkan, kepatuhan kepada atasan itujangan sampai menimbulkan seorang bawahan “mbalelo” kepada atasannya. Sebab kalau itu terjadi akan berakibat erosi kewibawaan di kalangan pejabat pemerintah. (HPS)

Sumber :MERDEKA (07/01/1993)

_______________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 48-49.