BATASI SEMINAR, TINGKATKAN PENGHEMATAN [1]

Jakarta, Media Indonesia

Presiden Soeharto menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga non-departemen untuk membatasi seminar, perjalanan dinas ke luar negeri, upacara peresmian proyek, rapat kerja, rapat dinas dan sejenisnya.

“Selain itu juga perlu dilakukan penghematan dalam biaya perjalanan dan belanja barang dengan menggunakan untuk hal yang benar-benar perlu serta mendesak, ” tegas Kepala Negara seperti dikutip Menpen Harmoko ketika menjelaskan hasil Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Setneg, kemarin.

Sidang Kabinet Paripurna yang diadakan sekali setahun ini juga dihadiri oleh Wapres Sudharmono, seluruh Menteri dan para pejabat Eselon I. Menurut Harmoko, kebijaksanaan ini perlu diulangi oleh Presiden karena masih banyak instansi pemerintah yang tidak memperhatikannya. Sebab itu, tegasnya, disiplin anggaran perlu ditingkatkan.

“Pengeluaran baik untuk pembiayaan kegiatan rutin maupun pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada perencanaan dan perhitungan yang realistis dan efisien,” katanya.

Sebab itu, menurut Harmoko, tertib administrasi keuangan negara dan disiplin anggaran harus benar-benar dilaksanakan. “Demikian juga mengenai penerimaan peningkatan penerimaan negara harus dilakukan sekuat tenaga baik yang bersumber dari pajak maupun bukan pajak, “tuturnya. Untuk itu, menurut dia, prosedur pelelangan harus diikuti dengan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan, pembukuan serta pertanggungjawaban harus dilakukan secara tertib.

Pengawasan

Sementara di bidang pengawasan, ujar Menpen, secara khusus Kepala Negara meminta perhatian para menteri dan pimpinan lembaga non-departemen untuk meningkatkan   pengawasan  di  lingkungan masing-masing.

Pengawasan fungsional seperti yang dilakukan BPKP dan Inspektorat Jenderal serta aparatnya, jelasnya, harus ditingkatkan di mana atasan langsung perlu melakukan pengawasan secara teratur terhadap tugas bawahannya. Untuk itu, tuturnya, para menteri dan pimpinan lembaga non-departemen supaya mengambil tindakan yang cepat dan tegas jika menemukan gejala penyimpangan, kebocoran dan pemborosan.

Pengawa san fungsional ini, lanjutnya, perlu lebih ditingkatkan khususnya dalam proyek pembangunan dan pada bidang yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat seperti berbagai pemberian izin usaha, pertanahan, bangunan , pelelangan dan persetujuan proyek. Mengenai penggunaan dana Inpres, ujarnya, Presiden meminta agar benar-benar diarahkan sehingga seluruhnya sampai di daerah-daerah untuk digunakan secara efisien dan efektif sesuai prinsip serta tujuan nya.

“Karena itu, dana Inpres ini harus dikelola dengan sistem administrasi dan pertanggungjawaban keuangan sebaik-baiknya sebagaimana unsur keuangan negara lainnya. “Menyinggung peningkatan devisa, Harmoko menjelaskan bahwa Kepala Negara menginstruksikan agar arus kunjungan wisata ke Indonesia terus ditingkatkan sehingga dapat melebihi hasil yang telah dicapai selama 1992.

Sebab itu, tuturnya, hambatan yang masih ada harus dihapuskan, daya tarik, ditingkatkan dengan menyederhanakan prosedur sekaligus melakukan promosidi luar negeri khususnya oleh sektor swasta. Selain itu, tambahnya, masalah keamanan dan keselamatan wisatawan juga perlu diperhatikan oleh Pemda setempat.

Sedangkan untuk meningkatkan kegiatan sektor swasta dan koperasi. Presiden meminta agar upaya penyederhanaan prosedur pertanian dan menghilangkan segala macam yang memberatkan dunia usaha, koperasi dan masyarakat perlu dihilangkan baik oleh aparat pusat maupun daerah.

Tentang penerimaan bantuan luar negeri, Harmoko menjelaskan diutamakan pada yang bersyarat lunak dan Indonesia hanya mau menerima bantuan yang tidak ada ikatan politiknya dan dimanfaatkan sesuai kebijakan dasar dan prioritas pembangunan. (Rjd)

Sumber: MEDIA INDONESIA (06/01/1993)

_____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 20-21.