BUPATI DAN WALIKOTA DIMINTA TERUS AYOMI DAN DIDIK RAKYAT
Jakarta, Suara Karya
Presiden Soeharto minta para bupati dan walikota terus mengayomi, mendidik dan mendorong rakyat untuk membangun masa depannya. Permintaan tersebut diungkapkan Kepala Negara dalam tatap muka dengan para bupati dan walikotamadya se-Indonesia, di Istana Negara, Senin.
Presiden lebih lanjut menekankan, hendaknya kebijaksanaankebijaksanaan dan keputusan tersebut bisa diterima rakyat sebagai keputusan yang bijaksana dan adil serta untuk kepentingan dan kemajuan bersama.
“Oleh sebab itu didiklah rakyat untuk mengerti mekanisme dalam menyalurkan pendapat dan keinginannya. Ajaklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjadi wakil rakyat untuk menyalurkan pendapat kepentingan dan aspirasinya,” kata Kepala Negara.
Sebagai unsur Pemerintah Daerah, menurut Presiden, para anggota DPRD juga wajib meneruskan dan memberi penjelasan mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan dan keputu san-keputusan yang diambil oleh Pemda. Dengan jalan ini akan memberi makna yang positif dan segar terhadap kehidupan demokrasi, sebab dalam Demokrasi Pancasila, hak dan kewajiban sama bobot dan sama pentingnya.
Kualitas
Kepada para bupati dan walikota yang baru saja menyelesaikan penataran di Bogor 4-16 Juni tersebut. Presiden mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, harus meningkatkan kualitasnya dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan.
Peningkatan kualitas tersebut sangat diperlukan, karena pembangunan yang dilaksanakan telah menimbulkan hal-hal baru, masalah-masalah baru, tantangan-tantangan baru dan harapan-harapan baru. Banyak tantangan dan masalah-masalah baru tersebut belum pernah dialami sebelumnya. “Apalagi masyarakat makin bertambah kritis,” kata Presiden.
Presiden mengingatkan, untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat luas tersebut, diperlukan kemampuan teknis dan administrasif yang makin tinggi.
Menumt Kepala Negara, prakarsa dan kreativitas masyarakat sekarang telah dapat didorong dan dikembangkan, setelah perkembangan ekonomi dan pembangunan telah memiliki kekuatan untuk menyangga perkembangan yang lebih maju lagi. Sehubungan dengan itu Presiden minta agar menciptakan iklim dan langkah-langkah yang mendorong berkembangnya prakarsa dan kreativitas masyarakat tersebut. “Dalam hal ini, semua mata rantai hambatan yang tak perlu, seperti perizinan atau kebijakan-kebijakan lainnya supaya benar-benar ditiadakan,” kata Kepala Negara.
Presiden mengatakan lebih lanjut, para pimpinan daerah hendaknya menyadari, bahwa kekuatan pembangunan di masa mendatang justru terletak pada potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat ini. Prakarsa dan kreativitas masyarakat itu sekarang telah mulai bangkit, dan makin hari makin bertambah besar. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akhir-akhir ini adalah berkat bangkitnya prakarsa dan kreativitas masyarakat tadi.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Presiden menilai bahwa penataran yang telah diikuti para bupati dan walikota sangat penting artinya. Peranan yang makin besar bagi Pemda Tingkat II menuntut pengembangan kepemimpinan yang memadai. “Segenap jajaran pemerintahan harus mantap secara ideologi, politik, administrasi dan kepemimpinan,” kata Kepala Negara.
Menteri Dalam Negeri Rudini, dalam laporannya kepada Presiden, mengemuk akan, penataran bupati dan walikota se-Indonesia ini diselenggar akan oleh Depdagri bekerja sama dengan Departemen Hankam dan Mabes ABRI diikuti 273 peserta.
Penataran dilaksanakan di Pusat Pendidikan Zeni TNI-AD Bogor. Maksud penataran untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, meningkatkan pembinaan wilayah, keamanan dan ketertiban serta meningkatk an kemampuan dalam mengindentiflkasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
Sumber :SUARA KARYA (19/06/1990)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 107-109.