Berita Tahun 1974

2 Januari 2017

KEMERDEKAAN POLITIK HARUS BERJALAN DENGAN KEMERDEKAAN EKONOMI

KEMERDEKAAN POLITIK HARUS BERJALAN DENGAN KEMERDEKAAN EKONOMI Jakarta, Suara Karya Presiden Soeharto pada peresmian pembukaan pameran dan Pemasaran Hasil Produksi Industri Dalam Negeri di Gedung Pola Jakarta Senin Malam menekankan bahwa kemerdekaan ekonomi untuk

2 Januari 2017

PRESIDEN SOEHARTO KEMERDEKAAN POLITIK HARUS BERJALAN DENGAN KEMERDEKAAN EKONOMI

PRESIDEN SOEHARTO KEMERDEKAAN POLITIK HARUS BERJALAN DENGAN KEMERDEKAAN EKONOMI Jakarta, Antara Presiden Soeharto menegaskan, bahwa kemerdekaan politik harus berjalan seiring dengan kemerdekaan ekonomi. Ini dikemukakannya ketika membuka pameran produksi industri dalam negeri di Gedung Pola,

2 Januari 2017

PRESIDEN SOEHARTO PADA HUT KE-25 GAMA

PRESIDEN SOEHARTO PADA HUT KE-25 GAMA:  PEMBANGKANGAN TERHADAP KONSTITUSI AWAL KEKALUTAN KENEGARAAN Jakarta, Angkatan Bersenjata Presiden Soeharto menegaskan bahwa pembangkangan terhadap konstitusi jelas merupakan awal dari rangkaian kekalutan kehidupan kenegaraan kita di masa nanti.

2 Januari 2017

MASALAH MENTERI JADI TANGGUNG-JAWAB PRESIDEN

MASALAH MENTERI JADI TANGGUNG-JAWAB PRESIDEN Jakarta, Merdeka Presiden Soeharto menegaskan, bahwa masalah Kabinet, Masalah Menteri2 adalah urusan dan tanggungjawab sepenuhnya dari Presiden, dan bukan orang lain. Hal tersebut dikemukakan oleh Presiden Soeharto hari

2 Januari 2017

PRESIDEN SOEHARTO: DEMI STABILITAS PEMERINTAHAN, WAJAR UNTUK TIDAK MENGGANTI-GANTI ME…

PRESIDEN SOEHARTO: DEMI STABILITAS PEMERINTAHAN, WAJAR UNTUK TIDAK MENGGANTI-GANTI MENTERI Jakarta, Antara Presiden Soeharto hari Kamis menyatakan sangat wajar apabila tidak terlalu sering diadakan penggantian menteri2 demi terpeliharanya stabilitas pemerintahan dan terjarninnya kelangsungan serta

2 Januari 2017

PRESIDEN SOEHARTO: TIDAK ADA KEKUASAAN MUTLAK MEMPUNYAI TEMPAT DALAM NEGARA KITA

PRESIDEN SOEHARTO: TIDAK ADA KEKUASAAN MUTLAK MEMPUNYAI TEMPAT DALAM NEGARA KITA Jakarta, Antara Presiden Soeharto menjamin, betapapun besarnya kekuasaan yang diberikan oleh Undang2 Dasar ’45 kepada Presiden Republik Indonesia, akan tetapi ia bukanlah seorang diktator.