DISAMPING PARPOL, DJUGA EKSISTENSI GOLKAR TAK PERLU SAMPAI KE DESA2^[1]

Djakarta, Kompas

Djika eksistensi organisasi atau kepengurusan partai2 politik di-desa2 ditiadakan maka hal ini berlaku djuga untuk Golkar. Demikian ditegaskan Majdjen Ali Murtopo hari Senin di Bina Graha, mendjawab pertanjaan mengenai gagasan Pangdam VIII Diponegoro Majdjen Widodo, bahwa sebaiknja kepengurusan parpol2 ditingkat desa dihapuskan sadja.

Menurut Aspri Presiden bidang politik itu, ia memang mendukung gagasan2 tentang “the floating mass”, misalnja seperti jang dikemukakan (bekas) Ketua HMI Nurcholish Madjid karena jang penting disini adalah mentjegah pengkotak2an rakjat lebih landjut oleh pihak manapun. Tapi sebaliknja, dari organisasi2 itu tanggung djawab bersamanja djuga diminta tetap turun sampai kedesa2 untuk membawa rakjat mempunjai keinginan sama dalam mengisi kemerdekaan, jaitu bekerdja dan membangun. Sehingga pendapatan rakjat sendiri djuga meningkat.

Mengenai status Golkar sendiri sebagai salah “satu dari ketiga bendera” dalam pemilu jad, Ali Murtopo mendjelaskan bahwa meskipun mendjalankan politik praktis seperti halnja organisasi2 partai Golkar tidak akan pernah dipartaikan.

Tetapi tetap seperti bentuk dan sifatnja jang sekarang jaitu berupa organisasi kelompok karyawan jg menitik beratkan pada proffesi2 kekaryaan. (DTS)

Sumber: KOMPAS (12/10/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 914.