EDITORIAL: PENGKOTAK-KOTAKAN RAKJAT DESA [1]
Djakarta, Djakarta Post
PENEGASAN Pangdam VII Diponegoro, jang menghendaki pimpinan2 Parpol tidak perlu ada didesa2, ternjata telah berkembang. Disamping telah mendapat tanggapan dari sementara pers, tokoh2 Parpol dan dari Panglima2 Daerah Militer jang lain, djuga telah mendapat tanggapan serta pendjelasan dari Aspri Presiden bidang Chusus Majdjend. TNI (AD) Ali Murtopo.
Biasanja, sesuatu gagasan ataupun tanggapan jg dikemukakan oleh Aspri Chusus Presiden ini, dibidang sosial-politik, tjepat atau lambat, akan djadi suatu kenjataan dalam bentuk kebidjaksanaan Pemerintah.
Dalam tanggapan dan pendjelasannja, Ali Murtopo menjatakan bahwa ketentuan jang dimaksudkan Pangdam VII tersebut, tidak hanja berlaku bagi pimpinan2 parpol, tetapi djuga bagi Golkar. Tegasnja rakjat di-desa2 harus dihindarkan dari usaha serta kegiatan peng-kotak2an politik dan golongan, seperti jang masih terus menerus terdjadi sampai dilaksanakannja Pemilihan Umum bulan Djuli 71 barusan.
Rakjat didesa harus dihimpun dan dirangsang semangatnja untuk pembangunan. Tudjuan pertamanja adalah untuk meningkatkan kesedjahteraan rakjat desa itu sendiri, jang dengan sendirinja djuga akan mentjakup pada kesedjahteraan seluruh masjarakat Indonesia.
Sudah pasti sementara pihak, apakah dia dari parpol ataupun ormas, adajang merasa keberatan atas gagasan ini. Terutama bagi pihak2 jang sudah membiasakan diri dengan mendjadikan rakjat didesa2 itu sebagai objek kekuatan politik.
Namun harus disadari, dengan kejakinan atas kenjataan2 bahwa desa2 itu merupakan kekuatan utama bagi kegiatan pembangunan Nasional dalam rangka mentjapai tjita2 kemerdekaan, persatuan jang kuat, kemakmuran jang merata dengan taraf kehidupan sosial dan ekonomi jang meningkat, maka sebenarnja gagasan penghapusan peng-kotak2an rakjat di-desa2 itu, merupakan gagasan jg patut dikembangkan.
Kita tidak harus bertutup mata pada kenjataan2 selama ini, lebih2 didjaman meradjalelanja demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin ORLA dulu, sampai2 kepada masa sesudah 5 tahun kita hidup didalam Orde Baru, peng-kotak2-an terhadap kehidupan rakjat di-desa2 itu, demi kepentingan politik, masih terus terdjadi. Tidak djarang didjumpai, lebih2 dimasa kampanje Pemilu rakjat dikebanjakan desa2 di Indonesia telah ber-kelompok2 jang “dipanglima-i” oleh kepentingan politik.
Akibatnja, tidak djarang kedapatan antara kelompok2 jang telah terkotak oleh kepentingan politik itu terdjadi pertikaian, tidak peduli apakah diantara sesama kelompok jang “sudah dibikin tidak sepaham” itu masih terdapat hubungan darah ataupun saudara jang dekat.
Hal2 jang begini, sudah pasti sangat merugikan perkembangan masjarakat itu sendiri, jang akibatnja tentu meluas dan meninggi kepada perkembangan masjarakat jg lebih menjeluruh. Tetapi jang djelas, sebagai korban pertama, adalah masjarakat desa itu, jang sudah kita sadari bersama bahwa potensi desa itu, menentukan bagi kepentingan pembangunan seluruh bangsa dan negara.
Kami rasa, untuk menghindarkan hal2 negatip seperti jang disebutkan diatas inilah, timbulnja gagasan untuk men-“tidak perlu-kan” adanja pimpinan2 parpol dan golkar ditingkat desa.
Tegas2 Aspri Presiden mengemukakan bahwa semangat dan djiwa rakjat desa harus disatukan dan dirangsang utk kepentingan pembangunan jang meningkatkan taraf hidup rakjat itu sendiri.
Dengan penegasan ini djelaslah ditingkat desa itu, adalah jang menjangkut kegiatan politik jg mendjurus kepada peng-kotak2an. Sebaliknja, kegiatan jg menghimpun dan merangsang rakjat desa untuk gandrung pada persatuan dan pembangunan, tentunja merupakan kegiatan dan usaha jang sangat diharapkan.
Tegasnja, marilah semuanja kita mendjadikan potensi desa itu utk djadi objek persatuan dan pembangunan, bukan peng-kotak2-an kepentingan ideologi golongan. (DTS)
Sumber: DJAKARTA POST (14/10/1971)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 933-935.