EKONOMI BIAYA TINGGI TAK MUNGKIN SEKALIGUS DIHAPUSKAN[1]
Jakarta, Antara
Pemerintah akan terus melanjutkan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi terutama untuk menghapus ekonomi biaya tinggi karena disadari hal ini tidak bisa sekaligus dihapuskan.
“Ekonomi biaya tinggi tidak bisa dihapus sekaligus sehingga langkah penghapusan dilaksanakan secara bertahap,” kata Menperind Tunky Ariwibowo kepada pers di Jalan Cendana, Rabu.
Setelah bersama Mensesneg Moerdiono dan Menkeu menemui Presiden Soeharto, Tunky mengatakan masalah deregulasi dan debirokratisasi itu dijelaskan kepada para pengusaha di berbagai daerah terutama karena mereka masih mengeluhkan adanya ekonomi biaya tinggi.
Tunky baru-baru ini bersama beberapa pejabat tinggi lainnya berkeliling ke Medan, Aceh, Ujungpandang dan akan meneruskan kegiatannya ini ke Surabaya untuk mencari masukan dari para pengusaha tentang dampak deregulasi dan debirokratisasi.
“Pemerintah merasa sangat gembira karena para pengusaha berani berterus terang,”kata Tunky ketika menceritakan berbagai keluhan pengusaha.
Menperind mengatakan pula pemerintah akan terus mendorong para pengusaha menanamkan modal mereka sambil mencari calon-calon investor.
“Sambil mengundang para investor baru, maka pemerintah akan tetap berusaha agar pengusaha yang sudah beroperasi tetap bergairah dalam berusaha,” katanya.
Pabrik Semen
Kepada Presiden, juga dilaporkan tentang selesainya pembangunan pabrik semen di Tuban milik PT. Semen Gresik yang berkapasitas 2,3 juta ton/tahun. Pabrik itu akan diresmikan Kepala Negara pada akhir September.
Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat maka PT. Indocement akan menambah unit baru sehingga kapasitasnya bertambah 500.000 ton/ tahun, PT. Semen Tonasa sebesar 2,3 juta ton/tahun. Ketika ditanya mengapa banyak pengusaha yang belum juga membangun pabrik semen sekalipun izin pembangunannya sudah dikeluarkan pemerintah, menteri menyebutkan hambatan utama mereka adalah kurangnya dana. Idealnya kapasitas setiap pabrik adalah 2,3 juta ton yang pembangunannya memerlukan dana minimal Rp 600 miliar. Jika pengusaha mampu menyediakan sendiri Rp200 miliar maka ia masih harus mencari Rp 400 miliar lagi. (T/EU02/B/Eu08/RB 1/31/08/94 15:13).
Sumber: ANTARA (31/08/1994)
______________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 353-354.