FKP DPR: SEBELUM ADA KONSENSUS PEMILU YANG BARU, JANGAN UBAH YANG LAMA

 

 

Jakarta, Antara

Sekretaris bidang Politik dan Keamanan FKP di DPR, Drs. Mardjuki Darusman mengutarakan, pernyataan Presiden Soeharto menyangkut perubahan konsensus dalam Pemilu pada Pidato Kenegaraan di DPR, Rabu, merupakan keterbukaan politik.

Usai Rapat Paripurna DPR, Rabu siang, Mardjuki, ketika diminta tanggapannya menyangkut pidato Presiden itu, mengatakan tawaran atau ajakan menyangkut perubahan dalam konsensus tersebut berarti upaya membagi tanggungjawab kepada masyarakat khususnya di bidang politik.

“Konsensus dalam Pemilu itu mungkin perlu, namun jangan diubah yang lama sebelum ada yang baru.” katanya.

Konsensus yang telah ada pun, menurut Mardjuki, sudah cukup baik dan pemerintah pun sesungguhnya tidak berkeinginan untuk melakukan perubahan.

Tetapi, apabila konsensus baru dengan berbagai peningkatan mutu dipandang perlu, katanya, “harus dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait serta tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.”

Keterbukaan Presiden Soeharto dalam hal perumusan konsensus itu, kata Mardjuki, merupakan komunikasi langsung dengan masyarakat atau dialog langsung dengan masyarakat, menyangkut kebijaksanaan yang tepat bagi kelangsungan pembangunan.

Dialog juga, kata Mardjuki, dilontarkan Presiden kepada rakyat melalui parpol, agar dalam menentukan kebijaksanaan, Parpol dan Golkar dapat merumuskan GBHN dengan pemberian masukan-masukan dan pemikiran dari pemerintah.

Kepekaan menanggapi yang ada pada Presiden atas berbagai masukan dari masyarakat, menurut Mardjuki, mengandung arti positif bagi terselenggaranya Demokrasi Pancasila yang berciri musyawarah mencari mufakat.

 

 

Sumber : ANTARA (16/08/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal.292.