PDI ANGGAP SISTEM PEMILU SEKARANG PALING BAlK
Jakarta, Antara
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berpendapat sistem pemilihan umum (Pemilu) yang diterapkan di Indonesia sekarang tidak perlu diubah karena sudah merupakan sistem yang terbaik.
“Bagi PDI, dari segi sistemnya tidak ada persoalan. Yang perlu disempurnakan adalah pelaksanaannya,” demikian ditegaskan Ketua Umum DPP PDI Soerjadi kepada wartawan seusai rapat paripurna DPR di Jakarta, Rabu, ketika dimintai komentarnya atas pidato kenegaraan Presiden Soeharto yang disampaikan pada rapat tersebut.
Kepala Negara dalam pidatonya antara lain menyatakan, kalau ada kekuatan sospol yang memandang ada sistem Pemilu lebih baik dari yang disepakati sekarang, maka tidak ada halangan bagi kekuatan sospol bersangkutan untuk memperjuangkan pandangannya itu.
“Yang penting adalah tercapainya konsensus nasional, yang nanti kita kukuhkan dengan undang-undang,” tandas Presiden.
Menurut Soerjadi, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR/MPR, apa yang dikemukakan oleh Kepala Negara itu secara prinsipil memang benar.
“Kalau kita menemukan sistem yang lebih baik memang harus diusahakan supaya bisa dilaksanakan,” kata Soeijadi.
Persoalannya, sambung pucuk pimpinan PDI itu, untuk menyatakan sesuatu sistem yang lebih baik dari sistem Pemilu sekarang, tentu harus dibuktikan dulu dengan asumsi dan perhitungan-perhitungan yang matang. ”Dari pihak kami terus terang belum menemukan sesuatu yang lebih baik dari sistem yang yang sekarang. Yang kami inginkan dan selama ini kami perjuangkan adalah penyempurnaan teknis pelaksanaan sistem yang diterapkan sekarang,” tambah Soeijadi.
Ketua Umum PDI mengatakan, dalam melaksanakan sistem yang sekarang, penghargaan terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus benar benar bisa diberikan.
Dalam kaitan itu, Soerjadi menekankan perlunya lebih ditegakkan prinsip kebebasan dan pemberian perlakuan yang wajar.
“Bagi PDI, masih banyak ganjalan dan hambatan yang berkaitan dengan soal kebebasan itu,” tegasnya.
Ditanya tentang kesiapan PDI untuk memberikan sumbangan kepada MPR guna menyusun rancangan GBHN, Soerjadi menyatakan bahwa PDI siap jika kesempatan untuk melakukan itu memang benar-benar terbuka secara luas.” Waktunya masih cukup panjang bagi kami untuk menyiapkan hal-hal sebagaimana ditawarkan Presiden,” katanya.
Kepala Negara dalam pidatonya juga menyatakan bahwa pemberian bahanbahan GBHN bagi Sidang Umum MPR bukan “monopoli” Presiden.
“Kekuatan sosial politik dapat berbuat sama, yaitu sejak dini mulai mengumpulkan bahan dan jika perlu menyusunnya dalam rancangan GBHN yang dapat dibekalkan kepada fraksinya dalam Sidang Umum MPR nanti,” kata Presiden. Soerjadi mengatakan, pada dasarnya PDI sudah punya modal atau bekal untuk menyusun GBHN, yakni yang disebutnya sebagai “Program Perjuangan PDI”.
Dari program itulah, sambungnya, PDI memperjuangkan prinsip-prinsip kehidupan kenegaraan pada Sidang Umum MPR lalu.
Sumber : ANTARA (16/08/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal.292-294.