GOLKAR TIDAK AKAN AJUKAN SISTEM PEMILU LAIN

 

 

Jakarta, Antara

Ketua Umum DPP Golkar Wahono menegaskan, Golkar tidak akan mengusulkan adanya penggantian sistem Pemilu karena menganggap sistem yang berlaku sekarang sudah cukup memadai.

“Ini sudah kami kemukakan kepada Mendagri,” katanya menanggapi pernyataan Presiden Soeharto yang dikemukakan hari Rabu di depan sidang paripuma DPR mengawali masa persidangan Dewan tahun 1989/1990.

Dalam pidatonya, Presiden antara lain menegaskan bahwa bagi kekuatan sosial politik tidak ada halangan untuk memperjuangkan pandangannya tentang suatu sistem Pemilu kalau memang dianggap lebih baik dari pada sistem yang telah disepakati sekarang ini.

Dalam kaitan ini, menurut Presiden, yang penting ialah tercapainya consensus naional yang dikukuhkan dengan undang-undang.

Menurut Wahono, berdasarkan pengalaman, sistem Pemilu yang diterapkan sekarang ini sudah cukup memadai.

“Memang kita akui bahwa sistem yang kita pakai sekarang memiliki kekurangan. Tapi, bagi kami lebih baik menyempurnakan yang ada sekarang dari pada menerapkan sistem baru yang belum tentu lebih baik serta belum pernah diuji,” tutumya.

 

Hasil Konsensus

Ia mengatakan, sistem Pemilu yang berlaku sekarang merupakan hasil konsensus nasional yang kemudian diterapkan pada Pemilu tahun 1971, 1977, 1982 dan 1987. “Kalau ada Parpol yang menghendaki sistem distrik, misalnya, silakan saja, asal dibicarakan dengan konsensus, sedangkan Golkar akan tetap pada pendirian untuk menerapkan sistem yang sekarang,” tegasnya.

Wahono juga tidak menyangkal kalau ada pihak yang mungkin mempermasalahkan pelaksanaan sistem Pemilu yang berlaku sekarang.

“Pelaksanaan memang perlu lebih disempumakan lagi. Ini bukan hanya tanggung jawab Golkar, melainkan tanggungjawab seluruh kekuatan sosial politik yang ada,“ katanya sambil menambahkan bahwa bagi Golkar, kemenangan yang diperolehnya pada beberapa Pemilu lalu adalah didasarkan pada pelaksanaan yang “fair”.

Atas pertanyaan wartawan, ia juga mengemukakan bahwa Golkar juga berpegang pada kemandirian “Kemandirian yang kita pegang tidak berarti fragmentasi yang menonjolkan kekuatan-kekuatan yang berjalan sendiri-sendiri. Selain itu kemandirian kami berpegang pada dinamika interen,” katanya.

Ketika ditanya kemungkinan bagi Golkar untuk menyusun rancangan GBHN, Wahono mengatakan bahwa Golkar siap untuk melakukan itu.

Kepala Negara dalam pidatonya antara lain juga menyatakan bahwa memberikan bahan-bahan GBHN bukan “monopoli” Presiden.

 

 

Sumber : ANTARA (16/08/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal.292-294.