GOLKAR BELUM AKTIF TANGGAPI BERBAGAI ISU POLITIK[1]

Jakarta, Antara

Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto menilai Golkar belum aktif menanggapi berbagai isu politik yang berkaitan dengan ekses pembangunan dan tindakan berbagai oknum aparatur yang kurang terpuji.

Tindakan oknum yang kurang terpuji itu merugikan citra Golkar di mata masyarakat, katanya, dalam pidato tertulis yang dibacakan Koordinator Presidirnn Harian Dewan Pembina Golkar BJ Habibie pada Munas Golkar, di Jakarta, Kamis.

Pasifnya Golkar itu, katanya, merupakan salah satu dari empat faktor utama penyebab menurunnya perolehan suara Golkar dalam Pernilu 1992 dibanding Pemilu 1987. Dinamika masyarakat yang berkembang begitu cepat, terutama pada sektor masyarakat, katanya, ternyata belum dapat diantisipasi secara memadai oleh Golkar.

Golkar juga, menurut Presiden Soeharto, belum menanggapi secara maksimal aspirasi yang cenderung lebih bersifat kualitatif seperti dalam hal keterbukaan, hak asasi, demokrasi, keadilan sosial, keadilan hukum maupun lingkungan hidup. Kaderisasi yang berlangsungjuga dirasakan belum mempunyai akses terhadap problematika nyata yang dihadapi masyarakat, ujarnya.

“Kita tidak ingin mengkhianati kepercayaan yang telah dilimpahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, gambaran kekurangan yang ada hendaknya kita pandang sebagai gambaran mengenai diri kita sendiri,” ujarnya.

Dengan mengenali kekurangan yang ada, diharapkan diketahui kekurangan maupun potensi yang ada untuk selanjutnya dikembangkan bagi organisasi dan seluruh lapisan masyarakat, bangsa maupun negara

Tantangan

Presiden Soeharto menyarnpaikan lima pokok tugas dan tantangan yang dihadapi Golkar dalam kurun waktu 1993-1998, antara lain, perlunya organisasi ini melakukan peningkatan kualitas kaderisasi, terutama untuk mengembangkan kader yang bermutu.

Selanjutnya Golkar diharapkan dapat menumbuhkan kembali citranya sebagai pembaharu yang responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ide baru yang tumbuh dalam masyarakat. Presiden juga meminta agar pengelolaan dan penyelenggaraan organisasi ini dilakukan dengan lebih demokratis dan melembaga, sehingga dapat mengembangkan citra sebagai organisasi politik dengan basis kesukarelaan.

Selain itu, Presiden juga meminta agar Golkar lebih intensif lagi menangani berbagai persoalan nyata yang dihadapi    masyarakat.  (DN04/DN05/21110/93  19:37/REl)

Sumber: ANTARA(21/10/1993)

__________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 2592-259.