Aspri Presiden Majdjen Sudjono Humardani

HALUAN NEGARA PEGANGAN UNTUK KONTROL PEMERINTAH ^[1]

Djakarta, Suara Karya

Aspri Presiden Bidang Ekonomi Majdjen Sudjono Humardani menekankan, bahwa DPR sebagai wakil dari seluruh rakjat, Indonesia Jang bertugas antara lain mengontrol Pemerintah, harus berani mengatakan benar terhadap hal jang benar dan salah terhadap hal Jang salah.

Dalam hubungan Ini diperingatkan, bahwa sebagai pegangan untuk mengadakan kontrol tersebut, adalah Haluan Negara Jang digariskan oleh MPRS atau MPR Jang akan datang. Haluan Negara inilah Jang harus kita laksanakan bersama2 djuga oleh Pemerintah, kata Sudjono Humardani dalam prasarananja pada penutupan pekan orientasi pembangunan tjalon2 anggota DPR Parmusi. Pada penutupan pekan orientasi itu jang diadakan di Gedung Stannia, Djl. Teuku Tjik Ditiro Djakarta, Senin malam, sekaligus oleh Ketua Umum Parmusi Mintaredja SH dibuka kampanje Pembangunan Pannusi Jang ditudjukan chususnja kepada Tjabang Parmusi DCI Djaya.

Ditegaskan pula bahwa di DPR dalam semangat UUD 1945, tidak dikenal adanja golongan “oposisi permanent” dalam arti sedjak semula menempatkan diri dalam kedudukan sebagai fihak Jang beroposisi terhadap Pemerintah. Apalagi, oposisi Jang mendjatuhkan dan menggantikan Pemerintah dengan golongannja sendiri, demikian ditambahkan.

Jang Mendesak Lebih Dulu

Berbitjara mengenai pembangunan, Sudjono Humardani menekankan. bahwa kita harus mengerdjakan lebih dahulu apa Jang paling mendesak, apa Jang paling dibutuhkan oleh masjarakat sekarang ini. Dikatakan, Jang kita dahulukan sekarang adalah pembangunan ekonomi sebab rakjat perlu tjukup pangan, tjukup sandang, mempunjai mata pentjaharian, penghasilan naik dll. Segala pembangunan dibidang lain harus diarahkan untuk mensukseskan tudjuan dan sasaran2 dibidang ekonomi. Mendahulukan pembangunan ekonomi Ini bukanlah pilihan Pemerintah, tetapi adalah pilihan Rakjat seperti Jang digariskan oleh MPRS.

Sebagai tjontoh, dikemukakan bahwa apa sebabnja Keradjaan Modjopahit pada abad 13 Jang lalu mentjapai kedjajaan, lambat laun makin surut, Ada dua hal, pertama karena pemimpin Keradjaan Modjopahit waktu itu kurang mengerti atau memperhatikan kebutuhan rakjatnja, dan kedua karena pemimpin waktu Itu tidak mengerti atau memperhatikan apa Jang mendjadi kepertjajaan rakjatnja.

“Mahkota” parpol bukan besarnja anggota lebih djauh Major Djendeal Sudjono Humardani menerangkan, bahwa kebesaran atau mahkota parpol bukan lagi diukur dengan banjaknja anggota atau suara jang ditjapai di Pemilihan Umum seperti diwaktu dulu2. Dikatakannja. kebesaran partai politik sebenarnja terletak pada kemampuannja untuk melaksanakan fungsinja sebagai wadah pendidikan untuk menanamkan kesadaran politik,: sebagai wadah penjalur aspirasi Rakjat.

Tetapi diperingatkannja, pendidikan kesadaran politik ini bukanlah menanamkan kesadaran sebagai warga Negara jang tahu hak2 dan sekaligus mematuhi kewadjibannja. Sedangkan aspirasi rakjat sekarang ini adalah pembangunan. Ditandaskan apabila partai2 politik ingin hidup tetap ditengah2 rakjat maka orientasi partai2 politik tidak bisa lain harus pada pembangunan itu. Demikian Majdjen Sudjono Humardani (APM). (DTS)

Sumber: SUARA KARYA (13/10/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 930-931.