INSTRUKSI PRESIDEN : BERHEMAT DI SEGALA BIDANG[1]

Jakarta, Pelita

Presiden Soeharto menginstruksikan para menteri dan semua pimpinan lembaga nondepartemen supaya melakukan penghematan dan berpegang teguh pada disipli anggaran yang ketat. Semua instansi pemerintah diminta untuk membatasi rapat kerja atau seminar-seminar.

Penegasan Kepala Negara ini disampaikan ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (5/1). Sidang yang berlangsung dari pukul 10.00 sampai pukul 13.00 WIB itu dihaditi Wakil Presiden Sudharmono SH, Ketua MA, Ketua DPA, Ketua BPK dan Para Menter, Pangab, Jaksa Agung, Kepala Bakin serta para pejabat eselon I.

Menteri Penerangan Harmoko yang menjelaskan hasil-hasil siding cabinet itu kepada wartawan mengatakan, secara khusus siding itu membahas RAPBN 1993/94, yang akan disampaikan oleh Presiden Soeharto pada siding DPR RI Kamis besok (7/1).

Menurut Menpen, Presiden meminta agar yang menyangkut pengeluaran anggaran rutin supaya diarahkan untuk meningkatkan kelancaran roda pemerintah dan efisiensi pemberian pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Untuk itu, prioritas harus semakin dipertajam dan langkah penghematan harus ditingkatkan. Belanja barang dan belanja pegawai supaya digunakan sebaik-baiknya, antara lain dengan mengutamakan pengadaan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri termasuk dari pengusaha golongan ekonomis lemah.

“Kebijaksanaan ini harus dilaksanakan dengan konsekuen dan bersungguh-sungguh karena akan menunjang perkembangan industry dalam negeri,” kata Presiden.

Ditegaskan kembali agar biaya perjalanan dan belanja barang harus digunakan untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan dan mendesak. Seminar, lokakarya, rapat kerja dan sebagainya sebaiknya dilakukan di kantornya masing-masing. Perjalanan dinas ke luar negeri, upacara peresmian proyek, rapat-rapat kerja, rapat dinas dan sejenisnya supaya dibatasi pada hal-hal yang benar-benar perlu, karena selama ini masih ada yang tidak memperhatikannya.

Dalam hubungan ini, Presiden juga mengingatkan departemen-departemen dan lembaga-lembaga Negara agar tidak membiayai kegiatan rutin atau proyek pembangunan dengan pinajaman dari perusahaan Negara (BUMN) atau badan usaha lainnya yang berada dilingkungannya.

“Tertib administrasi keuangan Negara dan disiplin anggaran harus benar-benar dilaksanakan” kata Harmoko mengutip penegasan Presiden.

Tingkatkan Daya Guna

BUMN dan BUMD, kata Presiden, harus terus meningkatkan efisiensi, kualitas dan produktivitasnya. BUMN dan BUMD supaya memenuhi kewajiban keuangan dan kewajiban-kewajiban lainnya kepada negara dan Pemda dengan tertib. Daerah­ daerah harus berusaha mendayagunakan pengelolaan sumber-sumber keuangannya sendiri dalam rangka memperbesar APBD untuk meningkatkan kegiatan ekonorni dan pembangunan di daerah.

Menurut Kepala Negara,penerimaan pajak burni dan bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber penerimaan Pemda yang penting perlu terus ditingkatkan. Dana Inpres harus dikelola dengan sistem administrasi dan pertanggung-jawaban keuangan sebaik-baiknya.

Menyinggung bantuan dari luar negeri, Presiden menegaskan kembali bahwa bantuan yang diterima diutamakan adalah yang bersyarat lunak. Bantuan luar negeri yang diterima adalah bantuan yang tidak ada ikatan politik dan dapat dirnanfaatkan sesuai dengan kebijaksanaan dasar dan prioritas pembangunan nasional.

“Penerimaan dana dari luar negeri diusahakan agar dapat digunakan bagi pengadaan barang danjasa hasil produksi dalam negeri,” ujar Presiden.

Sukseskan Ekspor

Ketika berbicara tentang prospek perekonomian dunia, Presiden Soeharto mengatakan bahwa ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang cukup membuka peluang, sekalipun beberapa kendala masih dihadapi. Dalam kondisi demikian, seluruh aparat diminta harus berusaha sungguh-sungguh menyukseskan ekspor non migas, antara lain dengan menghilangkan semua pungutan yang memberatkan dunia usaha. Khusus mengenai kredit ekspor, Presiden minta penggunaannya harus benar-benar dibatasi secara efektif dan dilakukan hati-hati, sehingga tidak memberatkan neraca pembayaran. Aparatur pemerintah termasuk pemerintah daerah juga diminta berperan aktif menggairahkan masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kerjasama satu sama lain, guna memanfaatkan peluang pasar dalam negeri dan melipatgandakan ekspor.

Tingkatkan Pengawasan

Secara khusus Presiden minta perhatian para menteri, pimpinan lembaga departemen untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing. Pengawasan fungsional seperti yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat jenderal beserta aparatnya supaya ditingkatkan. Atasan langsung juga perlu melakukan pengawasan secara teratur terhadap tugas setiap bawahannya.

Para menteri dan pimpinan lembaga negara diinstruksikan supaya mengambil tindakan yang cepat dan tegas jika menemukan gejala-gejala penyimpangan, kebocoran dan pemborosan. Langkah-langkah tindak lanjut hasil pengawasan fungsional supaya benar-benar dimantapkan. Pengawasan fungsional dan melekat perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam proyek pembangunan dan dalam bidang­-bidang yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat seperti pemberian berbagai perizinan usaha, pertanahan, bangunan, pelelangan, persetujuan kontrak dan lainnya.

Disiplin anggaran perlu ditingkatkan. Pengeluaran-pengeluaran baik untuk pembiayaan kegiatan rutin maupun untuk pembiayaan pembangunan harus didasarkan pada perencanaan dan perhitungan yang realistis dan efisien.

“Prosedur pelelangan harus diikuti, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan demikian pula pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan harus dilakukan secara tertib,” kata Presiden. (ato)

Sumber : PELITA (06/01/1993)

___________________________________________________________

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 09-11.