JANGAN KARENA PUNYA UANG, LANTAS SEENAKNYA
Jakarta, Sinar harapan
Presiden Soeharto Sabtu pagi meninjau permukiman Nelayan Muara Angke Jakarta Utara dan Perumnas Setia Mekar serta kavling siap bangun (KSB) di Bekasi. Presiden Soeharto dalam peninjauan di Muara Angke berkesempatan berdialog dengan nelayan yang berpendapatan rendah mengenai perumahan dan berbagai aspek kehidupan.
Dilaporkan, permukiman Nelayan Muara Angke yang terdiri atas 540 unit dibangun sejak tahun 1975. Di antaranya 203 unit merupakan Banpres yang terbuat dari bermis (batu apung). Pembangunan pemukiman nelayan itu dilakukan oleh Pemda DKI Jaya yang menyediakan lahan seluas 60 hektar.
Diantaranya 20 hektar dicadangkan untuk perumahan. Dilaporkan juga, di dalam kompleks permukiman nelayan itu terdapat 103 unit pengolahan ikan, bahkan disediakan pula cold storage bagi nelayan serta penginapan bagi para nelayan duri Pulau Seribu atau luar kepulauan dengan disediakan 48 tempat tidur dengan sewa Rp 1000 semalam. Di samping itu, juga disediakan sarana Balai Pertemuan dari bantuan WIC (Women ‘s International Club).
Perumahan nelayan itu disediakan secara murah oleh Pemda DKI untuk para nelayan yang berpendapatan antara Rp 100.000 sampai Rp 150.000 per bulan. Pada awal pembangunan 1975, Pemda DKI mencadangkan perumahan untuk nelayan berpendapatan sekitar Rp 40.000 per bulan.
Para nelayan yang akan menempati rumah pada dua tahun pertama diharuskan membayar sewa beli sebesar Rp 800 per hari dan setelah itu dikenakan cicilan Rp 500 per hari selama 20 tahun. Rumah-rumah nelayan yang dibangun dari bahan bangunan bermis dengan ukuran 21 dan 40 m persegi diatas tanah 60 meter persegi, telah dilengkapi dengan sarana air bersih dari PAM. Para nelayan itu umumnya, pendatang dari Cirebon dan Indramayu.
Dalam dialog singkatnya dengan para calon penghuni rumah baru, Kepala Negara minta agar jika mereka kelak ingin memperbesar rumahnya, hendaknya mengikuti segala peraturan yang berlaku.
“Jangan membangun di sini, karena tanahnya terbatas. Ikuti ketentuan. Jangan karena punya uang lantas mau seenaknya,” kata Presiden sambil tertawa.
Diberi Kebebasan
Sementara itu, Presiden Soeharto didampingi Menteri Perumahan Rakyat Ir. Siswono Judohusodo, Kepala Badan Pertanahan Dr. Sony Harsono, Gubernur DKI Jaya Wiyogo Atmodarminto dan Gubernur Jabar Yogie SM mengadakan peninjauan ke kavling siap bangun di Bekasi.
Dilaporkan oleh Dirut Perum Perumnas Ir.Suradi Wongsohartono bahwa KSB dibangun di area seluas 1,1 hektar serta kavling yang disiapkan berukuran 54 meter persegi dengan harga Rp 1,3 juta. KSB khusus disediakan untuk masyarakat berpendapatan rendah yakni sekitar Rp 100.000 per bulan, dengan cicilan Rp 12.050 per bulan, selama 20 tahun. Para pembeli diberi kebebasan untuk membangun rumahnya sehingga dalam satu kompleks itu terdapat bermacam bentuk rumah dan bangunan seperti rumah papan rumah tembok dan sebagainya. KSB yang ditinjau itu telah seluruhnya terjual. Ketika Kepala Negara meninjau lokasi tersebut, 59 unit telah dibangun pemiliknya.
Di kawasan KSB itu disediakan sarana MCK dan 3 kios untuk memenuhi kebutuhan penghuni sekitarnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Bank Tabungan Negara Asmuadji juga melaporkan pada saat ini sedang diselesaikan bersama antara Perum Perumnas dan Bank Tabungan Negara proyek-proyek KSB di Bandung, Semarang, Medan dan Surabaya. Oleh pihak swasta proyek-proyek KSB di beberapa kota sedang giat dipersiapkan antara lain di Bandung dan Surabaya.
Lebih lanjut dilaporkan, kepeloporan Perum Perumnas dapat lebih merangsang pihak swasta untuk menangani proyek-proyek KSB di kota-kota lain. Di dalam Repelita V ini, direncanakan pengadaan KSB dengan dukungan dari KP (Kredit Pemilikan ), KSB dan BTN sebanyak 50.000 unit dengan dana sebesar Rp 82.620.000.000.
Sumber : SINAR HARAPAN (16/04/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 144-146.