KEARIFAN SEORANG PEMIMPIN [1]
Jakarta, Pelita
Layak memang jika banyak surat kabar secara lengkap mengutip ucapan Presiden Rl tentang keberhasilan pembangunan. “Itu salah” itu ucapan Pak Harto tatkala kepadanya dibisikkan ungkapan bahwa berkat kepemimpinannya bangsa Indonesia telah berhasil melakukan pembangunan selama ini.
Presiden Soeharto menegaskan, bahwa tugasnya hanyalah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Tidak bisa dipungkiri, apa yang dikemukakan oleh Pak Harto mencerminkan kearifan seorang pemimpin yang tidak ingin mengklaim bahwa kesuksesan pembangunan nasional ini semata-mata berkat keberadaan dan kepemimpinannya saja. Melalui ungkapan itu, Pak Harto tampaknya juga hendak meletakkan faktor kepemimpinan dalam konteks keseluruhan mekanisme pelaksanaan konstitusi kita.
Dengan menyebut, bahwa dirinya sekadar melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. sebagaimana disebutkan dalam GBHN, maka Pak Harto ingin menegaskan betapa pentingnya kepemimpinan pada kehidupan nasional kita dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 yang memang cukup jelas, tertib dan sekuen-nya.
Kepemimpinan yang berdimensi konstitusional seperti itu, dengan sendirinya menghajatkan dua hal sekaligus. Pertama, adanya mekanisme yang tertentu agar kepemimpinan tersebutjelas-jelas bertujuan untuk merealisasikan kehendak bersama sebagaimana diatur oleh UUD dan kedua, adanya pemimpin yang mumpuni untuk melaksanakan amanat kepemimpinan sebagaimana dikehendaki.
Dalam mekanisme itu, pertama-tama harus dipahami, bahwa konstitusi kita, yang di dalam pembukaannya terhadap rumusan tentang cita-cita dan tujuan nasional kita, menghendaki suatu proses bernegara yang menjunjung tinggi kehendak rakyat. Karena itulah, maka melalui pemilihan umum, kehendak rakyat itu diwadahi dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan. Dalam lembaga itu, rakyat dengan sungguh sungguh mencoba merumuskan langkah-langkah apa yang hendak dilakukan dalam rangka merealisasikan cita-cita dan tujuan bersamanya. Proses ini melahirkan GBHN. GBHN inilah yang kemudian diamanatkan oleh MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden Mandataris MPR.
Sampai di sini, kita akan bertemu dengan pertanyaan Presiden Mandataris MPR seperti apakah yang perlu dipilih oleh MPR untuk melaksanakan GBHN yang telah ditetapkannya? Selama Orde Baru, kita telah menemukan kenyataan, bahwa putera bangsa terbaik yang dipercaya oleh MPR untuk melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh beberapa kali SU-MPR adalah H. Mohammad Soeharto.
Sebagai Presiden/Mandataris MPR, Pak Harto dengan seluruh pembantu pembantunya telah menjabarkan GBHN menjadi Repelita-Repelita yang kemudian dilaksanakan menjadi program dan kegiatan pembangunan. Dalam proses itu terlibat berbagai lembaga tinggi negara lainnya, khususnya DPR yang menjalankan fungsi legislatif, termasuk peranan pengawasan yang dilakukannya. Dan tidak kalah pentingnya adalah adanya partisipasi yang besar dari rakyat kita secara keseluruhan, sehingga pembangunan telah menjadi gerakan nasional yang membuat Indonesia bergerak menuju kemajuan-kemajuan seperti kita saksikan sekarang.
Bagaimana mekanisme konstitusi dilakukan, pembangunan digerakkan, serta hubungannya dengan kepemimpinan, sesungguhnya itulah yang kita saksikan selama ini.
Dalam kerangka itu, kita memang sangat beruntung, bahwa selama ini justru dengan kepemimpinan Pak Harto dan dukungan seluruh rakyat bukan saja mekanisme konstitusional lima tahunan telah berlangsung dengan baik, tetapi bahkan lebih dari itu, pembangunan telah dilaksanakan dengan hasil-hasil yang menggembirakan. Ucapan Pak Harto tentang makna kepemimpinannya menunjukkan kualitas kenegarawanannya. Dari sisi kita, sesungguhnya hal itu makin meyakinkan kita, betapa kepemimpinan yang selalu mengindentifikasikan tugasnya dengan keinginan rakyat akan senantiasa diakui prestasinya oleh semua pihak.
Sumber: PELITA(22/07/1993)
_____________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 181-183.