KEBIJAKAN MONETER UNTUK TUMBUHKAN EKONOMI DAN STABILITAS MONETER
Presiden Soeharto di Kongres III Perbanas :
Pemerintah dalam mendorong sektor perbankan untuk memanfaatkan tabungan masyarakat bagi kepentingan pembangunan, akan tetap menjalankan kebijakan moneter yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal sambil tetap menjaga stabilitas moneter.
Presiden Soeharto menegaskan hal itu ketika membuka Kongres III Perbanas (Perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta) di Istana Negara hari Rabu.
Menurut Kepala Negara, usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang berasal dari tabungan masyarakat, menjadi salah satu tugas utama sektor perbankan, termasuk bank-bank swasta.
Agar dalam Repelita IV sektor perbankan dapat lebih aktif menghimpun dana dan menyalurkannya dengan cara yang efisien, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang dikenal, dengan kebijakan 1 Juni 1983.
Antara lain berupa penghapusan pagu kredit serta memberikan kebebasan kepada bank untuk menetapkan sendiri suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman, kecuali bagi kredit-kredit yang berprioritas tinggi.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi dunia perbankan agar dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat
“Dalam mendorong sektor perbankan untuk memanfaatkan tabungan masyarakat bagi kepentingan pembangunan inilah, maka pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan moneter dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal sambil tetap menjaga stabilitas moneter,” ujar Kepala Negara.
Karena itukepada bank-bank nasional swasta, Presiden Soeharto minta supaya dapat ikut berperan secara aktif dalam membantu pelaksanaan kebijakan moneter yang telah digariskan pemerintah.
Diikuti kesadaran
“Kita semua berbesar hati,” kata Kepala Negara, “karena bank-bank nasional swasta setelah kebijakan 1 Juni 1983, berkat kerja keras telah mencatat laju pertumbuhan yang cepat. Hal ini memungkinkan bank-bank nasional swasta untuk menyalurkan dana yang lebih besar pula.
Namun menurut Kepala Negara pula, kemampuan bank-bank nasional swasta yang makin besar tersebut, perlu juga diikuti oleh kesadaran yang makin besar untuk memperlancar pembangunan.
Menurut Presiden, membangun dengan memanfaatkan tabungan masyarakat adalah cara membangun yang terbaik, paling aman, karena dana yang dihimpun untuk membangun itu adalah dana yang benar-benar ada di masyarakat.
Dengan menghimpun dana yang berasal dari masyarakat untuk menggerakkan roda-roda ekonomi, kata Kepala Negara, dampak samping yang berupa inflasi yang bisa mengganggu stabilitas moneter dapat dihindari. Lebih dari itu, hal ini juga berarti mendidik masyarakat untuk hidup produktif demi kepentingan mereka sendiri, sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.
Di lain pihak, Kepala Negara juga meminta agar dunia perbankan juga berkewajiban untuk makin memeratakan pembangunan dengan cara memberi prioritas yang tinggi kepada usaha golongan ekonomi lemah dan pada usaha usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja.
Mungkin penyaluran dana ke sektor-sektor ini, kata Presiden Soeharto, tidak dapat memberikan imbalan laba yang maksimal. Namun hal ini harus dilakukan, terutama untuk memperkuat dasar-dasar ekonomi yang harus diletakkan dan agar pembangunan nasional tidak kehilangan arah dari cita-cita semula.
“Adalah tanggung jawab kewajiban kita semua kita semua untuk menjaga agar arah pembangunan dan pengembangan ekonomi yang kita lakukan tetap berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan GBHN.”
Undang-Undang Dasar 1945, kata Kepala Negara, mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi itu harus mengutamakan kemakmuran masyarakat, dan bukan “kemakmuran orang-seorang.”
Bank Di Pedesaan
Sebagai salah satu unsur pendorong pertumbuhan ekonomi yang penting, kata Presiden, maka dunia perbankan perlu secara cermat mengikuti perkembangan sektor pedesaan dan mengembangkan pola-pola pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan di sektor pedesaan yang beraneka-ragam.
Sektor perbankan hendaknya dapat menempatkan diri sebagai penggerak pembangunan di pedesaan yang mampu menumbuhkan ekonomi pedesaan.
Dengan demikian maka sektor perbankan tidak saja berperan di dalam usaha bangsa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sekaligus juga berperan dalam meningkatkan pemerataan pembangunan.
Pemerintah, kata Kepala Negara, akan senantiasa berusaha mendorong perluasan kegiatan bank nasional swasta untuk menerobos kegiatan-kegiatan ekonomi di luar kota-kota besar.
Pemerintah terus berusaha untuk menciptakan iklim yang dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di daerah pedesaan. Karena keberhasilan pembangunan akan banyak sekali ditentukan oleh keberhasilan pembangunan pedesaan.
“Pemerintah telah berusaha keras dan akan terus berusaha memperkuat dunia perbankan yang merupakan jantung dunia usaha. Namun usaha itu hanya akan berhasil jika dunia perbankan juga berusaha untuk meningkatkan kemampuan perbankan nasional swasta dalam ikut ambil bagian secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan pembangunan,” demikian Presiden Soeharto.
Kongres III ini hanya berlangsung sehari, diadakan tiga tahun sekali. Kongres menurut Ketua Umum Perbanas I Nyoman Moena (bukan I Nyoman Murrah seperti Kompas hari Rabu) bertujuan mengadakan evaluasi pelaksanaan program periode 1982-85, serta sekaligus membuat perkiraan perkembangan yang mungkin akan dihadapi dan menyusun program-program yang baru. Juga untuk memilih pengurus baru Perbanas periode 1985-88.
Kongres bertemakan, “Meningkatkan kemampuan serta mutu bank-bank nasional swasta dalam menghimpun dana-dana untuk menunjang pembangunan ekonomi bangsa kita.” (RA)
…
Jakarta, Kompas
Sumber : KOMPAS (17/05/1985)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 162-165.