KENAIKAN PENDAPATAN HARUS DENGAN PRIORITASKAN PEMERATAAN[1]

 

Jakarta, Antara

Kalangan DPR meminta agar keinginan pemerintah meningkatkan pendapatan per kapita menjadi lebih dari empat kali dari sekarang harus benar-benar memprioritaskan pemerataan pendapatan.

Ketua F-PP DPR Hamzah Haz dan Wakil Ketua F-PDI Budi Hardjono mengatakan hal tersebut di Jakarta, Senin, seusai mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto dalam sidang paripuma pertama DPR.

Presiden Soeharto dalam sidang tersebut mengemukakan, Indonesia pada PJPT II ingin meningkatkan pendapatan per kapitanya lebih empat kali dari yang sekarang, yang berarti sama dengan tingkat pendapatan per kapita negara-negara industri baru. “Rata-rata pendapatan  per kapita yang diinginkan tersebut harus dinikmati sedikitnya 70 persen dari penduduk indonesia,” ujar Hamzah Haz.

Dikatakannya, saat ini pendapatan per kapita Indonesia barn 580 dolar AS, namun masih banyak penduduk Indonesia yang penghasilannya dibawah itu.

Menyinggung pengembangan agribisnis dan agroindustri guna mengentaskan kemiskinan, katanya, kedua bidang cocok dilakukan di Indonesia karena dapat membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha dalam negeri dan dapat menggunakan komponen dalam negeri yang banyak.

Lain halnya dengan industri pakaian jadi, katanya,karen a kandungan impornya cukup besar. Sementara itu, Budi Hardjono mengatakan, pemerataan harus lebih digarap dan mendapat prioritas. “Karena peningkatan pendapatan menjadi tidak ada artinya tanpa ada pemerataan,” katanya.

Dikatakannya, saat ini ada orang yang pendapatannya Rp 60 miliar setahun. Untuk itu ia meminta agar keinginan peningkatan pendapatan juga diikuti dengan pemerataan pendapatan. Ia juga mengatakan, cara untuk mengentaskan kemiskinan, pertama adalah dengan membuka lapangan kerja seluas mungkin, meningkatkan pelatihan alih keterampilan dari pertanian ke industri dan jasa, serta mengembangkan industri pedesaan dan agroindustri. Untuk mengadakan pengalihan keterampilan dari pertanian ke industri, ia mengakui bahwa itu perlu dana khusus untuk melakukannya.

Investasi

Menyinggung investasi di Indonesia yang semakin sulit saat ini, Budi Hardjono mengatakan, untuk mengatasinya maka sumberdaya yang ada harus-digunakan seefektif mungkin. Ditanya mengenai larinya modal ke luar negeri, katanya, boleh saja asal wajar dan memang ekonomis.

“Jangan sampai investasi yang ditanam pengusaha Indonesia di luar negeri lebih besar dari pada yang di dalam negeri, “katanya.

Untuk itu, ia berpendapat agar ditentukan rasio investasi yang boleh ditanam di luar dan dalam negeri. Misalnya, satu banding tiga, artinya dari keseluruhan investasi yang dikeluarkan seorang pengusaha satu bagiannya boleh ditanamkan di luar negeri.

(T.PE06/EU07/16/08/9316:20)

Sumber:Antara (16/08/1993)

____________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 553-554.