KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULIT TERWUJUD TANPA LISTRIK YANG CUKUP[1]

Pacitan, Kompas

Presiden Soeharto menyatakan, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan tanpa tersedianya tenaga listrik yang cukup.

“Masyarakat tidak akan sejahtera, jika jutaan warga yang tinggal di desa-desa belum dapat menikmati tenaga listrik, jika jutaan anak­ anak masih harus belajar tanpa penerangan yang memadai, jika keluarga-keluarga kita belum dapat menggunakan berbagai peralatan yang penting bagi kesejahteraannya, karena tidak tersedianya tenaga listrik.

Penegasan Kepala Negara ini disampaikan dalam sambutan peresmian proyek Bantuan Presiden listrik tenaga surya masuk desa di Desa Gondosari, Kecamatan Punung, Pacitan, Jawa Timur, hari Selasa (3/3). Pembangktt listrik tenaga surya tersebut telah di pasang di 230 rumah di Kecamatan Punung dan sejumlah rumah di 13 kecamatan di seluruh Indonesia. Jumlah seluruhnya lebih dari 3.000 unit. Dalam peresmian ini Pacitan mewakili 48 desa di 13 propinsi.

Hadir dalam upacara kemarin antara lain Menteri Negara Riset dan Teknologil Ketua Badan Pengkajian dan Terapan Teknologi BJ Habibie, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalobang) Solihin GP, Menmud Sekkab Saadillah Mursyid dan Gubernur Jawa Timur Soelarso.

Seusai meresmikan Listrik Tenaga Surya Masuk Desa di Pacitan, Presiden meresmikan Mesjid Taqwa di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mesjid seluas 1.020 meter persegi tersebut dibangun di atas tanah seluas 3.640 meter persegi. Dana pembangunannya mencapai sekitar Rp 805 juta. Hadir dalam peresmian ini antara lain Ny. Tien Soeharto, Menteri Agama Munawir Sjadzali dan Gubernur Jawa Tengah Ismail.

Lebih Rumit

Presiden mengatakan, sejak melaksanakan pembangunan lebih dari dua dasawarsa lalu, bidang kelistrikan telah diperhatikan. Tidak sedikit pusat-pusat tenaga listrik yang dibangun, ada yang sangat besar, cukup besar dan tidak sedikit yang kecil­ kecil.

“Meskipun demikian, kita menyadari, kebutuhan listrik kita masih jauh dari cukup. Masih banyak desa-desa kita yang belum memperoleh aliran listrik. Malahan karena sangat meningkatnya kegiatan ekonomi dan pembangunan di tahun-tahun lalu, sekarang terasa sekali penyediaan listrik kita tidak mengejar kebutuhan.”

Karena itu, lanjut Presiden, “Kita harus bekerja keras dan mencari segala jalan untuk memenuhi keperluan listrik yang sangat meningkat tadi.”

Dikatakan, perkembangan masyarakat Indonesia yang pesat membuat daya layan Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu terasa belum memadai. Lebih-lebih karena keadaan geografis negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang besar dan kecil serta terbentang memenuhi kawasan yang sangat luas dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya juga berlain-lainan. Ada pulau-pulau yang memiliki sumber daya energi yang bisa diolah menjadi tenaga listrik dalam jumlah besar. Ada pula pulau-pulau yang tidak memiliki sumber daya energi. “Karena itu salah satu tantangan besar yang kita hadapi dalam bidang kelistrikan adalah mernenuhi kebutuhan masyarakat kita yang terpencar-pencar.”

Selanjutnya Kepala Negara mengutarakan, khusus untuk masyarakat pedesaan tantangan itu tidak mudah diatasi. Masalah untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa jauh lebih rumit dibandingkan di kota. Sebab, lanjut Presiden, meskipun penduduk desa tidak sebanyak penduduk kota dan kebutuhan listrik di desa tidak sebanyak kebutuhan di kota, namun letak desa tidak jarang sangat terpencil. “Itulah sebabnya mengapa penyediaan tenaga listrik di desa jauh lebih sukar dan memerlukan biaya yang besar, “kata  Kepala Negara.

Namun, kata Presiden, bagaimanapun harus diusahakan rnernenuhi kebutuhan listrik rakyat. “Tempat tinggal mereka di desa yang terpencil tidak boleh menjadi alasan membiarkan mereka tidak berkesempatan menikmati tenaga listrik, ” kata Kepala Negara. “Sebagai negeri di khatulistiwa, alhamdulillah, sumber daya energi surya tersedia di segenap pelosok TanahAir kita dalam jumlah yang besar.

“Presiden menjelaskan lagi, pengelolaan surnber daya energi surya perlu penguasaan teknologi. “Karena itu dalam kesempatan ini saya minta agar kaum muda Indonesia terus berlomba-lomba menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi kemajuan dan kemakrnuran Tanah Air, daerah dan desanya.”

Menurut Presiden, guna memudahkan dan mempercepat penyediaan listrik tenaga surya untuk masyarakat pedesaan ini diambil langkah Proyek Bantuan Presiden Listrik Tenaga Surya Masuk Desa. Dengan modal dari Banpres sistem pembangkitan listrik tenaga surya dibangun dan disewa-beli untuk masa 10 tahun. Hasil sewa-beli tadi dihimpun, lalu digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di desa-desa lain. “Dengan cara ini saya harapkan program penyediaan listrik tenaga surya dapat berjalan dengan baik dari satu desa ke desa lain. Untuk memperlancar jalannya dana bergulir itu saya harapkan Koperasi Unit Desa ikut ambil peranan.”

Keppres 168/90

Proyek Listrik Tenaga Surya Masuk Desa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden No 168/b/Tahun 1990, tertanggal 15 November 1990 di 13 propinsi. Penanggung jawab, pembangunan proyek ini adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi/BPPT. dengan mengikutsertakan unsur-unsur dari Departernen Dalam Negeri, Departernen Koperasi, Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan dan Energi, Kantor Menteri Negara Perurnahan. Rakyat, BBPT. dan BinaGraha.

Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya telah dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dipasang di lima propinsi masing-masing 200 unit, yakni Kecamatan Perwakilan Sumur (Kabupaten Pandeglang, Jabar), Kecamatan Punung (Kabupaten Pacitan, Jatim), Kecamatan Arus Selatan (Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalteng), Kecamatan Batu Liein (Kabupaten Kota Baru, Kalsel) dan Kecamatan Rinding Allo (Kabupaten Tana Toraja, Sulsel).

Dalam tahap kedua dipasang di delapan propinsi masing-masing 250 unit, yakni di Kecamatan Tangse (Kabupaten Pidie, DI Aceh), Kecamatan Sipirok (Tapanulr Selatan, Sumut), Kecamatan Buaya Madang (Ogan Kemiring Ulu , Sumsel), Kecamatan Sido Mulyo (Lampung Selatan, Lampung), Kecamatan Monta (Bima, NTB), Kecamatan Banawa (Donggala, Sulteng), Kecamatan Kabaenax (Buton, Sultra) dan Kecamatan Kaliwiro (Wonosobo, Jateng).

Proyek inihingga 20 Februari 1992 telah menerima setoranan Tanah Air, daerah dan desanya.

” Menurut Presiden , guna memudahkan dan mempercepat penyediaan listrik tenaga surya Bantuan Presiden untuk tahap pertama, sebanyak Rp 29.530.000 dari KUD VI Punung (Pacitan), Rp 8.400.000 dari KUD Sane (Tana Toraja) Rp 6.167. 000 KUD Bukit Batu (Kota Waringin Barat) , Rp 5.600.000 KUD Tani Makmur (KotaBaru) dan Rp 4.200.000 KUD Mina Maju (Pandeglang). Sedang dari tahap kedua telah diterima setoran Rp 3.500.000 dari KUD Danau Marsabut, Tapanuli Selatan.

Gelandangan

Dalam kesempatan temu wicara dengan penduduk di Pacitan kemarin, Presiden minta kepada para penduduk desa agar jangan lari ke kota bila terjadi kekeringan di desa. Kepala Negara mengharapkan, penduduk desa bisa menciptakan lapangan kerja alternatif dari pertanian bila terjadi kekeringan. Karena, kata Presiden, para penduduk desa yang mencari lapangan kerja di kota banyak yang terjerumus ke dunia gelandangan. (osd/asa) .

Sumber: KOMPAS (4/03/1992)

________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 788-791.