KETIDAKADILAN SOSIAL DAN EKONOMI AKAN TIMBULKAN TINDAKAN KEJAHATAN [1]

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto mengingatkan bahaya terjadinya tindakan melanggar hukum dan kejahatan apabila tidak terciptanya keadilan sosial dan ekonomi. Karena itu Kepala Negara menekankan perlunya pemerataan pendapatan dan kekayaan. Kepala Negara mengemukakan hal itu di Bina Graha hari Senin (20/I ) ketika menerima kunjungan kehormatan Direktur UNAFEI (United Nations Asia and Far East Institutef or The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders), Hiroyasu Sugihara, diantar Ketua Mahkamah Agung Ali Said SH.

UNAFEI merupakan lembaga yang mengkhususkan diri untuk mempelajari dan mengupayakan pencegahan kejahatan. Kedatangan Hiroyasu Sugihara, pimpinan badan PBB untuk wilayah Asia dan Timur Jauh itu, untuk melakukan kerja sama dalam suatu seminar gabungan dengan Mahkamah Agung RI. Seminar serupa juga pemah dilakukan dengan Departemen Kehakiman.

Sugihara mengatakan sangat senang memperoleh kesempatan melakukan seminar gabungan di Indonesia, yang bertujuan untuk melakukan saling tukar pandangan dan pendapat dalam upaya pencegahan tindakan kejahatan.

“Seiring dengan meningkatnya pembangunan dunia, maka kejahatan yang timbul tidak dapat lagi dianggap sebagai masalah nasional semata, tetapi sudah menjadi keprihatinan masyarakat internasional, “ujarnya. Dan hal yang paling menonjol dewasa ini, tambahnya, antara lain menyangkut penggunaan obat bius.

Ia memberi contoh daerah peredaran obat bius “Segitiga Emas” di Thailand, yang menurut dia, merupakan ancaman besar bagi negara lain. Dalam hal ini ia menilai Indonesia sebagai negara yang beruntung dalam penanganan masalah obat bius, karena tidak mempunyai masalah seperti yang dihadapi negara lain.

Namun hal itu juga hendaknya tidak sampai menimbulkan sikap yang terlalu optimis, karena di beberapa daerah Indonesia juga ditemukan lokasi penanaman ganja.

“Oleh karena itu diperlukan kerja sama intemasional untuk melakukan pencegahan,” sambungnya.  Seminar gabungan itu akan diadakan di Jakarta mulai 20 sampai 24 Februari mendatang diikuti 100peserta, membahas 12kertas kerja. Tujuh di antaranya dari Indonesia dan lima dari Jepang. Selain dari Indonesia dan Jepang, juga akan didengarkan penceramah  dari Australia.

KTT Lingkungan di Brasil

Di tempat sama kemarin. Presiden juga menerima laporan Menteri KLH Emil Salim mengenai masalah-masalah di sekitar rencana pelaksanaan konferensi puncak PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang akan diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, bulan Juni mendatang.

Menurut Emil Salim, dikhawatirkan konferensi itu akan terganggu dan hanya bersifat seremonial. Karena AS dan Eropa masih akan sibuk dengan kepentingan­ kepentingan dalam negeri mereka sehingga tidak akan terlalu banyak berminat terhadap masalah lingkungan global.

AS sedang sibuk dengan masalah ekonomi dalam negerinya dan sedang mengadakan kerja sama dengan Kanada dalam North America Free Trade Area. Sedang Eropa sedang sibuk dengan masalah Jerman Timur, Eropa Timur dan Uni Soviet.

Karena itu di luar negeri banyak yang meminta agar Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Nonblok mendatang dapat mencarijalan keluar, demi keberhasi lan pertemuan Brasil. “Presiden dalam hal ini memberi petunjuk, harus ada kerja keras,” kata Emil Salim.

Yang perlu dilakukan adalah, pertama, dihimpun kesatuan pendapat di lingkungan ASEAN, kemudian kawasan regional lainnya seperti Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin dan sebagainya, agar di Brasil nanti muncul dengan kesatuan pendapat. Minimal agar dalam konferensi itu tidak diambil suatu keputusan yang merugikan negara berkembang.

Dalam kaitan itu maka para menteri lingkungan ASEAN akan bertemu di Singapura tanggal17 dan 18 Februari mendatang, membahas kelanjutan KTT ASEAN 27-28 Januari nanti. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Malaysia akan datang ke Jakarta tanggal 13 dan 14 Februari untuk berkonsultasi, bagaimana langkah bersama menghadapi konferensi Brasil. Diakui, di lingkungan ASEAN memang masih ada perbedaan pendapat mengenai masalah lingkungan antara Malaysia, Singapura dan Indonesia.

Walaupun demikian terhadap AS, Emil Salim menaruh rasa optimis, karena terhadap Asia nampaknya AS akan mengambil prakarsa untuk menggalang suatu program kerja sama AS-Asia United States Asian Environm ent Program. Hal ini menurut Emil Salim, tentu memerlukan konsultasi dengan negara-negara ASEAN lainnya. Sementara Jepang juga mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan di bawah pimpinan mantan PM Takeshita, dan Indonesia akan dilibatkan.

Jangan Dipisahkan

Dijelaskan, Presiden Soeharto mengharapkan agar jangan, dipisahkan antara masalah lingkungan dan pembangunan. Karena di negara berkembang pembangunan tetap penting tapi tetap dengan wawasan lingkungan. Karena itu Kepala Negara mengharapkan agar hasil-hasil yang dicapai dalam konferen si di Brasil nanti tidak merugikan negara berkembang , bahkan kalau mungkin menguntungkan.

Konferensi Brasil yang akan berlangsung 1-12 Juni 1992 itu, akan melibatkan seluruh dunia, dan yang diundang adalah kepala negara/kepala pemerintahan. Indonesia sendiri menurut Emil Salim, sedang mengkaji apakah Presiden Soeharto akan datang. Sebelumnya akan ada semacam sidang Komite Persiapan pada bulan Maret-April untuk menjaring persoalan apa yang akan bisa diangkat ke pertemuan puncak.

Yayasan Bhakti Yogya

Di tempat yang sama kemarin, Presiden juga menerima Pengurus Yayasan Bhakti Yogya, dipimpin ketuanya Jenderal TNI (Pur.) Widodo. Kepada Kepala Negara dilaporkan berdirinya yayasan itu dan berbagai kegiatannya sejak didirikan 31 Juli 1991.

Menurut Widodo, yang mantan KSAD itu, Yayasan Bhakti Yogya adalah sebuah yayasan sosial, antara lain untuk memberikan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah di DIY dengan melakukan penanaman kedele di Desa Dlingo, Kecamatan Imogiri, Bantul. Disamping itu, juga memberikan bantuan kepada para penderita cacad veteran RI. Tapi penanaman kedele tersebut bisa saja dilakukan pula di daerah lain, tidak hanya di Dlingo.

Para pengurus yang datang bersama Widodo ke Bina Graha kemarin adalah Sunaryono Danudjo (sekretaris), Subekti Ismangun (bendahara), Wiyogo Atmodarminto dan Sutopo Yuwono sebagai penasihat, serta Haryoto dan Faisal Abdaoe sebagai anggota.

Kepada mereka Presiden berpesan agar yayasan dapat pula mengembangkan kekuatannya, melalui usaha menghimpun masyarakat Yogya yang berada di Jakarta, seperti halnya yang dilakukan masyarakat Minang di Jakarta.

”Kalau masyarakat Minang di Jakarta dengan mengumpulkan uang Rp 1.000 perorang untuk membantu daerah mereka dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat di Tanah Minang, kenapa masyarakat Yogyakarta tidak bisa?,” kata Kepala Negara seperti dikutip Widodo. (sel)

Sumber: KOMPAS (21/01/1992)

______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 781-784.