KETUA MKGR: TANGGUNGJAWAB GOLKAR MAKIN BESAR
[1]
Jakarta, Antara
Golkar hendaknya lebih berhati-hati dalam mengambillangkah, karena dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sebagai mayoritas tunggal Golkar mempunyai tanggungjawab lebih besar, kata Ketua DPP MKGR Pinantun Hutasoit.
Dalam percakap dengan pers di Jakarta Selasa, Pinantun berpendapat, Golkar merupakan titik tumpu dalam upaya mewujudkan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan tata pergaulan masyarakat.
“Karena itu dalam musyawarah nasional (Munas) mendatang, pemimpin Golkar hendaknya tokoh yang benar-benar menyadari arti pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa,” ujarnya.
Sebagai organisasi politik yang berda sarkan karya dan kekaryaan, Golkar memandang sama kedudukan setiap warga negara tidak memihak pada garis keturunan, suku, aliran kepercayaan, dan agama.
Golkar melihat perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat bukan sebagai pertentangan dan bukan untuk dipertentangkan, melainkan menjadi kekayaan bangsa serta modal besar bagi pembangunan bangsa.
Hal ini sejalan dengan kesepakatan politik yang dituangkan di dalam Sumpah Pemuda 1928 dan Bhineka Tunggal Ika.
“Karena itu, bangsa Indonesia mampu menyingkirkan hambatan-hambatan dan gangguan yang bersumber dari kemajemukan bangsa, seperti pengalaman sebelum Orde Baru,” kata Pinantun. ·
Meskipun demikian, Pinantun yang juga kader Golkar mengharapkan, jangan sampai hambatan atau gangguan yang bersumber dari kemajemukan bangsa itu muncul di dalam musyawarah nasional (Munas) Golkar Oktober mendatang.
Lembaga Perwakilan
Untuk menanggapi keinginan-keinginan agar pelaksanaan demokrasi lebih terbuka, pemerintahan lebih bersih dan berwibawa, tegaknya hukum dan lebih berperannya lembaga-lembaga perwakilan serta berfungsinya Orsospol sebagai sarana penyalur aspirasi politik rakyat, khususnya Golkar, Pinantun mengingatkan Munas mendatang perlu menghindari perubahan-perubahan yang bersifat dadakan.
Karena, perubahan-perubahan yang bersifat dadakan akan menuntut perubahan-perubahan lanjutan, yang pada gilirannya tuntutan-tuntutan perubahan itu tak terkendalikan, sehingga pasti merugikan, seperti pengalaman bangsa-bangsa yang sedang bergolak dewasa ini, ujamya.
Dia menggarisbawahi pernyataan Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan
16 Agustus di DPR bahwa, adanya perbedaan jangan sampai menimbulkan permu suhan. Penyelesaian perbedaan pendapat untuk mencapai kesepakatan harus secara demokratis dan konstitusional. Karena Golkar masih merupakan mayoritas tunggal, ia mengharapkan Golkar turut mengarahkan lebih difungsikannya lembaga-lembaga perwakilan.
(U.Jkt-001/11:00/DN06/24/08/93 12:33)
Sumber: ANTARA(24/08/1993)
__________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 227-228.