MAKNA APEC HARUS DILETAKKAN ATAS DASAR KEBERAGAMAN[1]

Jakarta, Antara

Indonesia harus meletakkan makna APEC (Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik) dalam kesadaran atas beragamnya ekonomi di kawasan itu, kata Kepala Badan Pelaksana APEC Prof. Bintoro Tjokroamidjoyo.

“Kawasan Asia Pasifik terdiri atas ekonomi-ekonomi  yang beragam dalam tingkat perkembangan pembangunannya dan sistem politik dan budayanya,” katanya di Jakarta, Rabu dalam orasi ilmiah berjudul Makna Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik bagi Indonesia.

Dalam penyampaian orasi sehubungan wisuda sarjana dan diploma III Univer­sitas Islam As-Syafi’iyah sekaligus Dies Natalis ke-30 itu, Bintoro mengatakan kerja sama ekonomi antara dua kawasan tersebut perlu diletakkan di atas dua pertimbangan penting. Kedua hal itu itu yakni, pertama, mengurangi kesenjangan perekonornian antara negara kuat dengan negara lemah. Menyitir pendapat Presiden Soeharto, Bintoro menekankan negara berekonomi kuat harus membantu yang lemah untuk bisa maju. Menurut ia, keragaman ekonomi di dua kawasan itu dapat dilihat melalui pendapatan perkapita masing-masing negara. Ada yang mendekati 30 .000 dolar AS namun ada yang dibawah 1.000 dolar. Kedua, dengan adanya pembedaan antara negara yang berekonorni maju dengan yang berkembang.

“Justru dengan adanya ketidaksamaan di antara keduanya, maka akan tercapai keadilan,” kata Bintoro yang juga menjabat Guru BesarTetap Fakultas Ekonomi Uni­versitas IslamAs-Syafi’iyah.

Pertimbangan itu perlu dijabarkan dengan cara negara-negara ekonomi maju memberi akses pasar lebih besar terlebih dahulu kepada negara berkembang.

“Akses pasar lebih baik daripada pinjaman komersial berkelanjutan. Kemudian yang terpenting diberlakukan suatu jadwal yang berbeda untuk mengkonfirmasikan prinsip akses pasar lebih dulu oleh negara maju bagi negara berkembang,” katanya dihadapan 206 wisudawan.

Selanjutnya, bisa atau tidak memanfaatkan kesempatan itu terpulang kembali kepada kemampuan negara berkembang tersebut. Bintoro juga mengingatkan agar Indonesia dapat lebih berperan dalam APEC, ekonomi di negara berpenduduk sekitar 190 juta ini harus lebih kompetitif dalam arti lebih efisien dan produktif.

“Proteksi dan subsidi dengan identik dengan inefisiensi justru akan menghasilkan biaya yang harus ditanggung masyarakat dan tidak kompetitif di pasaran dunia menjadi beban ekonomi,” katanya.

Pemerintah harus secara berkelanjutan dan konsisten melakukan upaya agar kondisi makro ekonomi tetap sehat dan stabil, mengembangkan terus sektor finansial secara terkendali dan melanjutkan upaya deregulasi dan debirokratisasi. Dalam kesempatan itu hadir Ketua Harian Yayasan Perguruan Tinggi As­ Syafi’iyah Tutty Alawiyah, Rektor Universitas Islam As-Syafi’iyah Soetjipto Wirosardjono, dan para pembantu rektor dan dekan di lingkungan universitas itu. (T.PU20/ 15.15/B/Eu02/RU3/ 16.16)

Sumber: ANTARA (30/ 11/1994)

_________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 470-471.