TARIF LISTRIK TIDAK OTOMATIS NAIK TIAP 3 BULAN[1]
Jakarta, Antara
Pemerintah memang menaikkan tarif listrik 7,68 persen mulai November 1994 dan akan ditinjau tiap tiga bulan, namun peninjauan itu tidak otomatis mengakibatkan listrik naik tiap tiga bulan.
Penegasan itu dikemukakan Direktur Utama PLN Zuhal kepada pers setelah melaporkan masalah tersebut kepada Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Selasa. Ia mengatakan kenaikan 7,68 persen itu dengan memperhatikan empat faktor, yaitu laju inflasi, jumlah pembelian BBM, kurs rupiah terhadap mata uang asing dan pembelian listrik dari pihak ketiga.
Zuhal menyebutkan kenaikan 7,68 perse n itu memperh itungkan laju inflasi sembilan persen setiap tahun. Jika angka inflasi pada tahun depan tidak berubah atau bahkan turun maka tarif dasar listrik untuk periode Februari-April akan sama dengan kurun waktu November-Januari, bahkan lebih rendah. Kepala Negara meminta Zuhal menyebarluaskan masalah itu kepada masyarakat terutama para ahli serta industrialis karena merekalah yang berpendapat bahwa setiap tiga bulan pemerintah akan menaikkan tarif listrik 7,68 persen. Ketika ditanya tentang rencana penjualan surat berharga/bond senilai Rpl triliun, Zuhal mengatakan kegiatan yang semula dijadwalkan berlangsung tahun ini, ditunda atas permintaan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad.
Permintaan itu dilakukan karena PT. Indosat akan menjual saharnnya di dalam dan di luar negeri. Ia menyebutkan jika penjualan itu tetap dilaksanakan tahun ini, maka akan berakibat “under subscribed” atau harga saham di bawah penawaran. Dana hasil penjualan itu akan dipakai untuk membayar utang serta untuk membiayai kegiatan pembangunan, katanya.
Go Public
Direktur Utama PLN bersama Kepala Negara juga membahas rencana BUMN tersebut untuk menjual sahamnya, go public bahkan go internasional.
“Presiden mengatakan sebaiknya yang akan go public atau go internasional adalah anak-anak perusahaan dari holding company (PLN, red) baik untuk membayar utang maupun untuk memupuk cadangan,” katanya.
Ia menyebutkan sebuah tim dari Deptamben sedang membahas pembentukan beberapa anak perusahaan di bawah PLN. Sekalipun belum ada keputusan, Zuhal menyebutkan PLN berkeinginan mendirikan dua atau tiga anak perusahaan.
Anak-anak perusahaan yang bergerak pada usaha pembangkit tenaga listrik itu akan beroperasi secara komersial. Namun karena PLN juga berfungsi sebagai badan sosial maka fungsi sosial itu akan dilaksanakan oleh PLN dan bukan oleh anak perusahannya. Menurut Zuhal, go public itu paling cepat baru bisa dilaksanakan tahun 1996, setelah anak-anak perusahaan PLN berdiri pada 1995.
Sumber: ANTARA(29 /ll/1994)
______________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 469-470.