MAKSUD KEBIJAKSANAAN PRESIDEN KUNCI SANGAT MENENTUKAN BAGI PENYEGARAN IKLIM INVESTASI
Penegasan presiden dalam tujuh kebijaksanaan dan arah penanaman modal akan menjadi kunci sangat menentukan bagi penyegaran iklim investasi sebagai bagian utama iklim ekonomi yang harus segera lebih digairahkan secara drastis.
Hal ini dikatakan oleh anggota Komisi APBN DPR, Drs.H.Bomer Pasaribu SH (FKP) kepada pers di Jakarta Selasa menanggapi tujuh kebijaksanaan presiden tentang penanaman modal yang dikemukakan ketika membuka raker tahunan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta kemarin.
Ketujuh kebijaksanaan presiden itu meliputi pertama, penanaman modal di arahkan untuk mendorong perkembangan struktur industri yang lebih kokoh dengan memberi prioritas pada industri yang membuat barang modal, bahan baku dan bahan penolong.
Kedua, penanaman modal diprioritaskan pada kegiatan yang memanfaatkan, secara maksimal potensi sumber daya dalam negeri, baik sumber daya alam maupun manusia sehingga industri berakar kuat di bumi Indonesia serta memiliki daya saing yang dapat diandalkan.
Ketiga, penanaman modal yang menghasilkan barang-barang ekspor harus didorong serta diberi bantuan dan kemudahan yang wajar.
Keempat, penanaman modal harus diarahkan sebanyak mungkin untuk menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia.
Kelima, penanaman modal dapat menjadi wahana pengembangan teknologi dalam usaha modernisasi seluruh kehidupan masyarakat yang tetap berkepribadian Indonesia.
Keenam, penanaman modal harus didorong menyebar ke daerah-daerah di luar P. Jawa temtama untuk membuka pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru, menggali sumber daya alam yang masih terpendam dan sejauh mungkin berkait dengan program transmigrasi.
Ketujuh, penanaman modal harus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup serta harus mencegah pencemaran lingkungan.
Dua Faktor
Bomer berpendapat, kecenderungan kelesuan ekonomi sekarang hanya dapat ditembus dengan terciptanya iklim baru yang lebih sehat menyeluruh.
Untuk itu, katanya, diperlukan penanganan secara mendasar, sistimatik bersifat reformasi dan struktural, yang setidaknya ada dua faktor.
Faktor pertama, pilar induk untuk bisa menopang pembangunan ekonomi yang lebih sehat mutlak perlu terus ditingkatkan produktifitas dan efisiensi nasional menjadi “hukum besi”. Faktor kedua penyegaran iklim investasi.
Pilar induk penopang pembangunan ekonomi menurutnya diperlukan agar mengganasnya penyakit kanker ekonomi berbiaya tinggi dapat dicegah.
Dalam rangka itu, pembenahan secara mendasar, sistimatik dan struktural berbagai lingkungan seperti lingkungan kebeacukaian, kepelabuhanan menurutnya bukan tindakan yang tanggung-tanggung. Bahkan dengan turutnya kopkamtib dapat dinilai sebagai “operasi” penyehatan.
Operasi ini seyogyanya diteruskan ke lingkungan-lingkungan lain yang masih sering mempertontonkan diabaikannya produktivitas dan efisiensi nasional seperti upacara-upacara, peresmian-peresmian, rapat-rapat yang kurang perlu dengan menghadirkan banyak buruh, pelajar, karyawan yang semestinya harus bertugas di tempat masing-masing, katanya.
Hal ini tidak efisien sebab mungkin bermiliar nilai dana dari jutaan jam kerja atau jam belajar terbuang percuma untuk keperluan yang tidak produktif dan efisien tersebut, tegasnya.
Harus Dijabarkan
Penyegaran iklim investasi sebagaimana telah digariskan presiden dengan tujuh kunci kebijaksanaan itu menurut Bomer masih harus dijabarkan secara arif dan cermat oleh jajaran BKPM dan seluruh instansi yang berwenang menjadi semacam “tujuh kunci sukses investasi”.
Ia juga menilai tujuh kebijaksanaan itu sebagai kunci terobosan tanpa menunggu-nunggu datangnya perbaikan ekonomi luar negeri, sehingga kecenderungan kelesuan investasi dapat dicegah, bahkan lebih di rangsang lagi.
Tujuh kebijaksanaan dan arah penanaman modal tersebut menurutnya jelas sangat mendasar dan bersifat struktural. Pada setiap kunci dari ketujuh kunci tersebut tetap melekat nilai produktifitas dan efisiensi nasional sebagai hukum besi, ujarnya.
Buktikan
Namun anggota dewan ini mengingatkan, kunci pelayanan harus mencegah merajalelanya segala sisa dan gaya feodalisme para pegawai.
Menurut Bomer Pasaribu pelayanan mempunyai duaj enis piranti, piranti lunak yakni prosedur, peraturan yang diciutkan dari 25 menjadi 14 syarat dan piranti manusia sebagai pelaku.
Kesungguhan pemerintah membina pelayanan secara mendasar dan struktural dengan kedua pirantinya itu menurutnya juga telah menjadi tekad nasional. Kita yakin BKPM mampu menjadi pelopor efisiensi nasional.
Tapi bagaimana pun semua upaya yang menggambarkan harapan tersebut masih harus dibuktikan oleh aparatur pemerintah, dunia usaha dan kita semua, demikian Bomer Pasaribu SH. (RA)
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (26/03/1989)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 138-141.