PRESIDEN GARISKAN 7 KEBIJAKSANAAN DAN ARAH PENANAMAN MODAL
Presiden Soeharto mengingatkan dalam pengarahan penanaman modal harus kita jaga agar kapasitas produksi tidak menjadi sangat berlebihan baik ditinjau dari segi penyediaan bahan baku, pasaran maupun penyediaan faktor produksi lainnya, yang dapat mengakibatkan industri dalam negeri tidak efisien.
Dalam pidatonya ketika membuka Rapat Kerja Tahunan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Senin pagi di Bina Graha. Kepala Negara mengatakan kita harus mencegah agar kita tidak terjebak ke dalam jeratan ekonomi biaya tinggi.
Justru untuk meningkatkan efisiensi nasional secara positif tadi maka dalam membangun proyek-proyek penanaman modal khususnya dan pembangunan pada umumnya kita harus mengutamakan penggunaan barang dan peralatan yang telah dihasilkan di dalam negeri.
Produksi dalam negeri dilindungi, tanpa mengorbankan efisiensi. Produksi dalam negeri terus didorong. tanpa dimanjakan tegas Kepala Negara
Pada acara pembukaan tsb Presiden Soeharto juga menggariskan 7 kebijaksanaan dan arah penanaman modal diarahkan agar mendorong berkembangnya struktur ekonomi yang lebih kukuh, memberi prioritas pada industri yang membuat barang modal, bahan baku dan bahan penolong.
Kedua penanaman modal diprioritaskan kepada kegiatan yang memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya dalam negeri baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Ketiga, penanaman modal yang menghasilkan barang-barang ekspor harus didorong dan diberi bantuan serta kemudahan yang wajar.
Keempat penanaman modal harus diarahkan untuk sebanyak mungkin menyerap tenaga kerja serta meningkatkan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia.
Di Luar Jawa
Kelima, penanaman modal harus juga dapat menjadi wahana mengembangkan teknologi dalam usaha memodernisasi seluruh kehidupan masyarakat kita yang tetap berkepribadian sendiri.
Ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Presiden harus kita kejar sekuat tenaga sebab dalam abad ke-21 yang sebentar lagi kita akan masuki kemajuan kesejahteraan keselamatan dan martabat suku bangsa akan ditentukan oleh kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tadi.
Keenam, penanaman modal kita harus menyebar ke daerah di luar Pulau Jawa terutama untuk membuka pusat-pusat kegiatan perekonomian yang baru menggali sumber daya alam yang masih terpendam dan sejauh mungkin berkait dengan program transmigrasi.
Ketujuh, penanaman modal harus ikut menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup di satu pihak dan mencegah pencemaran lingkungan pihak lain.
Kepala Negara kemudian menyimpulkan perencanaan penanaman modal karenanya harus dirumuskan secermat-cermatnya dengan di satu pihak memantapkan kelangsungan hidup investasi yang telah ada dan dilain pihak mendorong tumbuhnya investasi barum.
“Untuk itulah saya minta agar semua departemen dan instansi-instansi lainnya membantu sepenuhnya tugas BKPM”, pesan Kepala Negara.
Sebelumnya Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Drs Ir. Ginanjar Kartasasmita melaporkan kepada Presiden bahwa team raker yang berlangsung dari tanggal 25-28 Maret itu adalah “Konsolidasi dan peningkatan pelayanan BKPM dan BKPMD dalam rangka membantu menciptakan iklim usaha dan iklim penanaman modal yang mendukung upaya pembangunan”.
Peserta yang berjumlah 90 orang terdiri dari pejabat BKPM, BKPMD, pejabat dari ke tiga kantor perwakilan BKPM di luar negeri (New York, Paris, Frankfurt) dan sejumlah pejabat departemen teknis dan instansi yang berkaitan dengan penanaman modal. (RA)
…
Jakarta, Sinar Harapan
Sumber : SINAR HARAPAN (25/03/85)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 137-138.