Memahami Falsafah Hidup Pak Harto (3)[1]

—Bagian 3: Transformasi Hakekat Kenusantaraan—

Oleh:

Abdul Rohman

Para guru spiritual dan orang-orang yang dituakan dalam lingkungan tempat Pak Harto tumbuh pada masa kanak-kanak dan remaja, dapat dipastikan memiliki peran penting dalam membentuk visi kenusantaraan. Sebagaimana kelaziman kultur pedesaan Jawa, orang-orang tua Jawa selalu mentransformasikan nilai-nilai kenusantaraan melalui budaya tutur, baik dalam bentuk kisah raja-raja atau jatuh bangunnya kekuasaan dan kerajaan-kerajaan Nusantara. Tranformasi yang dilakukan para pinisepuh (orang-orang yang dituakan) itu tidak jarang jauh lebih mendalam jika dibandingkan dengan pelajaran ilmu sejarah yang diajarkan melalui sekolah-sekolah formal. Sejarah formal menekankan pada adanya bukti-bukti artefak untuk dirangkai sebagai bangunan cerita. Sedangkan budaya tutur menekankan historical consciousness (kesadaran kesejarahan) yang melekat pada memori masyarakat Jawa (Nusantara).

Transformasi kesadaran kenusantaraan tidak hanya menekankan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam lintasan garis waktu (time line) perjalanan masyarakat Nusantara. Akan tetapi juga menekankan pada eksistensi Nusantara (luasan pengaruh dan interseksi dengan dunia diluarnya), penanaman flosofii kenusantaraan, motif-motif dasar terjadinya konflik-konflik politik (interen sebuah rejim maupun antar kawasan), karakteristik masing-masing rejim/ suku bangsa Nusantara serta alasan-alasan fundamental jatuh bangunnya penguasa-penguasa Nusantara. Tranformasi kenusantaraan acapkali menerangkan adanya interseksi peradaban Nusantara dengan peradaban lain jauh sebelum era kolonialisme Eropa. Sebagai contoh adalah konflik-konflik dengan kekaisaran utara (Cina, Mongol), interseksi kerajaan-kerajaan Indonesia bagian timur dengan suku Aborigin, persinggungannya dengan peradaban India dan Timur Tengah serta kisah-kisah interseksi antara penduduk Nusantara dengan penduduk asli benua Amerika dengan penyebutan kepulauan Hawai (Amerika Serikat sekarang) sebagai “Jawa Kecil”.

Pak Harto merupakan sosok pribadi yang sangat berpegang teguh pada ajaran-ajaran atau nasehat para pinisepuh (orang-orang tua/ guru spiritualnya). Sebagaimana diakuinya sendiri dalam buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, Pak Harto menuturkan sebagai berikut[2]:

 “Saya ditempa mengenal dan menyerap budi pekerti dan filsafat hidup yang berlaku di lingkungan saya. Mengenal agama dan tata cara hidup Jawa. Pada saat itulah saya mengenal ajaran tiga “aja”, “aja kagetan”, “aja gumunan”, “aja dumeh” (jangan kagetan, jangan heran dan jangan mentang-mentang), yang kelak menjadi pegangan hidup saya, jadi penegak diri saya dalam menghadapi soal-soal yang bisa mengguncangkan diri saya”. Saya ingat terus ajaran leluhur, “hurmat kalawan Gusti, Guru lan wong atuwo loro” (hormat/ taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, guru, pemerintah dan kedua orang tua). Saya junjung tinggi ajaran itu dan saya percaya akan kebenarannya. Saya juga diberikan latihan spiritual seperti puasa setiap Senin dan Kamis serta tiduran di tritisan (di bawah ujung atap di luar rumah). Semua anjurannya saya kerjakan dengan tekun dan penuh keyakinan”.

Berasal dari penuturan itu, dapat dimaklumi kenapa Pak Harto mampu memimpin Indonesia selama 32 tahun. Sebagaimana disalahpahami sejumlah kalangan, kepatuhannya dalam berpegang teguh filsafat Jawa dianggap sebagai penganut ajaran kebatinan dan melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu kesaktian atau kekuatan-kekuatan mistis. Anggapan tersebut telah melupakan bahwa transformasi filsafat Jawa salah satu substansinya merupakan ajaran filosofi kenusantaraan. Ketekunan Pak Harto mengikuti ajaran leluhur dengan sendirinya telah mengantarkan dirinya memiliki wawasan yang amat luas dalam hal filosofi, komitmen spiritual, karakteristik masyarakat, karakteristik wilayah, kelebihan dan kelemahan, pola-pola perubahan dan pergeseran kekuasaan serta anatomi konflik dan pola yang efektif dalam penyelesaian konflik-konflik di Indonesia.

Filsafat kenusantaraan tercermin dari sila-sila dalam Pancasila. Sebagaimana diakui sendiri oleh Bung Karno, Pancasila merupakan nilai-nilai kenusantaraan yang digali dengan cara gogo[3]. Nilai-nilai kenusantaraan itu dihimpun melewati proses dielaktika yang panjang dan akhirnya berhasil dikristalisasikan dan diformulasikan kedalam Pancasila.

Pancasila menekankan transendesi dan ketaatan kepada Tuhan sebagai sutradara kehidupan dalam menjalani hidup dengan menggunakan tata caranya masing-masing (sila pertama Pancasila). Semangat pluralisme dalam menjalankan ajaran agama telah tertanam kuat dalam pribadi bangsa Indonesia sebagaimana ajaran-ajaran leluhur dalam konsepsi Bhineka Tunggal Ika (hidup damai dalam keragaman). Konsep transendesi dan ketaatan kepada sutradara agung itu dibahasakan ulang oleh almarhum Dr. Nurcholis Madjid sebagai “sikap bathin untuk senantiasai tunduk, taat, patuh dan  pasrah kepada Tuhan, hukum-hukum Tuhan dan perjanjian kontraktual antar sesama manusia yang tidak melanggar jiwa hukum Tuhan”. Implikasi    transendensi atau sikap bathin itu termanifestasikan dalam keterpanggilannya untuk menghargai/ menjunjung tinggi/ memperjuangkan nilai-nilai kemanusian secara adil dan beradab (sila kedua Pancasila).

Semangat transendensi dan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan serta keadaban itu harus diwujudkan dalam seluruh wilayah kampung besar Nusantara. Nusantara merupakan komunitas peradaban yang dibangun atas dasar semangat transendensi, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tegaknya bangunan peradaban Nusantara memerlukan kesatupaduan seluruh rakyat untuk serta mewujudkannya (sila ketiga Pancasila).

Masyarakat Nusantara merupakan komunitas multikultural. Upaya menegakkan peradaban bukan menjadi dominasi seseorang, sekelompok orang maupun golongan tertentu. Upaya menegakkan peradaban Nusantara merupakan hak seluruh rakyat dalam koridor hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme permusyawaratan perwakilan (sila keempat Pancasila)[4]. Apabila filsafat tersebut dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh, maka keadilan sosial akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat (sila kelima Pancasila). Selain untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, pembangunan peradaban Nusantara juga diorientasikan untuk secara aktif turut serta mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Keadilan dan kesejahteraan umum bukan hanya untuk masyarakat Nusantara, akan tetapi juga merupakan hak bagi seluruh manusia di muka bumi (pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Pancasila merupakan filsafat kenusantaraan yang pada akhirnya dipublikasikan dan di dialektikakan secara meluas. Leluhur/ pinisepuh Nusantara tentunya mentranformasikan aspek-aspek peradaban Nusantara yang tidak dipublikasikan atau ditemui dalam pelajaran-pelajaran sejarah formal. Aspek-aspek tersebut —misalnya motif-motif yang sesungguhnya atas keberhasilan dan kegagalan kekuasaan yang pernah ada di Nusantara— ditransformasikan secara khusus kepada tokoh-tokoh terpilih seperti halnya Bung Karno maupun Pak Harto.

Sebagai contoh adalah bagaimana sebenarnya strategi Perdana Menteri (Mahapatih) Majapahit Gajah Mada mempersatukan Nusantara. Sejarah formal hanya mengungkapkan motif kenusantaraannya diwujudkan melalui ekspedisi-ekspedisi penaklukan wilayah. Sejarah formal tidak mencatat adanya historical consciousness (kesadaran kesejarahan) yang mengungkapkan bahwa Perdana Menteri (kepala pemerintahan) Gajah Mada hanya berkunjung ke Istana sebanyak dua kali dalam setahun. Kehadirannya ke istana untuk memberikan laporan dan meminta raja (kepala negara) meresmikan proyek-proyek pembangunan yang telah dilakukannya. Sisa waktunya dipergunakan untuk melakukan konsolidasi visi dengan para penguasa (para raja) di kawasan-kawasan lain wilayah Nusantara. Kesatupaduan wilayah Nusantara dengan Majapahit bukan semata-mata diciptakan melalui penaklukan militer. Pengaruh Majapahit dalam ikatan persatuan Nusantara justru dibentuk melalui kerja kerasnya menyatukan visi pembangunan peradaban.

Sejarah formal juga tidak mencatat strategi sesungguhnya yang dipergunakan Raden Wijaya menaklukkan pasukan Mongol di Kediri. Sejarah formal hanya menyebutkan tentang politik adu domba yang diskenariokan penasehat Raden Wijaya, Arya Wiraraja, paman Raden Wijaya yang berkedudukan di Madura. Singkat cerita, melalui politik adu domba itu pasukan Mongol bisa ditaklukkan. Namun seberapa besar kekuatan militer Kediri dan Raden Wijaya —sehingga mampu memperdayai puluhan ribu tentara Mongol yang amat terlatih dan berpengalaman dalam menaklukkan kekaisaran-kekaisaran besar— juga belum diungkap.

Kisah perang Paregreg juga hanya menyebutkan tentang perebutan tahta antara pewaris Raja Majapahit. Motif lain —seperti adanya politik adu domba kekaisaran Cina terhadap faksi-faksi kekaisaran Majapahit dalam rangka meruntuhkan superioritas Nusantara[5]— juga minim penjelasan. Sejarah hanya menekankan bahwa perang saudara itu (perang Paregreg) telah mengantarkan Kekaisaran Majapahit kedalam masa suram. Perang itu menyebabkan semua capaian prestasi dalam bidang teknologi dan jaringan pengaruh politik Majapahit menjadi hilang lenyap seakan ditelan bumi. Prestasi teknologi pelayaran dan kekuatan armada maritim Kekaisaran Majapahit —yang dikenal sebagai nomor dua setelah kekuatan armada maritim kerajaan Inggris— juga tidak banyak diketahui jejaknya.

Begitu pula dalam hal pengaruh atau pertautan visi peradaban dan ikatan batin masyarakat Nusantara dengan kawasan-kawasan lain di dunia. Sejarah formal hanya mengeksplorasi jangkauan Kekaisaran Majapahit hingga mencapai Madagaskar, Siam (Thailand), Temasek (Singapura) dan Formosa (Taiwan). Sejarah formal belum mengungkapkan dialektika politik dibalik interaksi Prabu Jayabaya (Raja Kediri) dengan penguasa Rum (mungkin Romawi atau Persia) sehingga menghasilkan “Jangka Jayabaya” yang banyak dijadikan pedoman dalam mengintepretasikan tanda-tanda perubahan Zaman.

Misteri sejarah belum mengungkap definisi kekaisaran di kawasan “Matahari Terbit” yang hendak ditaklukkan Alexander The Great. Sejarah hanya mengungkap ambisi Alexander itu menemui kegagalan sebelum mencapai kawasan yang sebenarnya. Sejarah formal juga tidak menyinggung standar teknologi armada laut Nusantara ketika secara familiar melakukan interaksi dengan masyarakat Aborigin Australia sebelum benua itu dikuasai eksodan Eropa. Keterkaitan pulau “Christmas Island” —yang oleh penduduk pesisir selatan Jawa Timur disebut sebagai pulau “Kremes”— juga tidak dijumpai dalam sejarah resmi. Kisah pertautan antara penduduk Nusantara dengan penduduk benua Amerika —Kepulauan Hawai yang oleh orang Jawa disebut dengan “Jawa Kecil”— juga belum tersedia artefak untuk bisa dicatat dalam sejarah formal.

Cerita-cerita pedalaman masyarakat Jawa tidak jarang mengungkapkan konsep buana (dunia), seperti terkristalkan dalam konsepsi “memayu hayuning bawana” (menyelamatkan kesejahteraan ummat manusia). Bahwa esensi pembangunan peradaban dengan sejumlah pranata yang harus dipegang teguh adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dunia. Suatu perspektif dalam jangkauan amat luas (mendunia), melampaui sekat-sekat etnis, keyakinan dan geografis. Selain itu juga dikenal istilah “ora Jawa” atau “tidak Jawa” yang mengisyaratkan perbedaan pemahaman kesejatian hidup dan bukannya merujuk pada perbedaan karakteristik etnis. “Ora Jawa” adalah suatu definisi bagi orang-orang yang tidak memahami esensi hidup dan hukum-hukum kehidupan. Sedangkan istilah “Wis Jawa”  merupakan deskripsi bagi orang-orang yang sudah dewasa dalam arti memahami kesejatian hidup. Hal itu dikarenakan pitutur-pitutur (nasehat) Jawa merupakan inti hukum-hukum kehidupan yang dielaborasi kedalam khasanah satra Jawa.

Wawasan mendunia sebagaimana disinggung diatas bukanlah wawasan atau penguasaan penaklukan wilayah sebagaimana konsep gold (kekuasaan, materi), glory (kejayaan) dan gospel (penyebaran agama) yang pernah didemonstrasikan para kolonialis Barat. Juga bukan orientasi kekuasaan (penguasaan suatu bangsa atas bangsa lain) sebagaimana di demosntrasikan Alexander The Great maupuan Gengis Khan dan tokoh-tokoh yang memiliki tipikal sama pada waktu-waktu setelahnya. Wawasan mendunia dalam ajaran Jawa adalah suatu motivasi terwujudnya harmoni dunia (harmoni manusia dengan penciptanya, harmoni dalam diri pribadi manusia itu sendiri, harmoni relasi manusia dengan manusia lainnya dan harmoni relasi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya) dalam rangka menyelamatkan kesejahteraan ummat manusia[6].

Transformasi kenusantaraan juga menyinggung eksistensinya sebagai peradaban Independen yang terbuka dengan falsafah peradaban belahan lain di Dunia. Sebagaimana diakui Bung Karno —merujuk studi Brandes— terdapat ciri-ciri meyakinkan jika Nusantara memiliki karakteristik independen. Adanya ciri-ciri itu menepis asumsi sebagian kalangan yang menyatakan bahwa sejarah Nusantara merupakan sejarah mitos dan budayanya merupakan copy paste dari peradaban lain. Masyarakat Jawa sebagai inti (corak terbesar) peradaban Nusantara memiliki bahasa, huruf dan pranata yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Eksistensi bahasa, huruf dan pranata merupakan ciri-ciri utama eksistensi sebuah peradaban. Bung karno mencotohkan huruf Jawa tidak memiliki padanan dengan hurup dari salah satu suku bangsa yang ada di India, sebagai bukti bahwa huruf Jawa bukan copy paste budaya tulis India. Begitu pula dengan bahasa Jawa dengan karakteristik khusus dan memiliki tingkat kerumitan tersendiri jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Epos Mahabarata dan Ramayana di Jawa juga berbeda dengan Epos Mahabarata dan Ramayana yang ada di India. Cerita wayang di Jawa lekat dengan eksistensi Punokawan (Jawa Tengah dan Timur) dan Wayang Cepot (di Jawa Barat) sehingga membedakan konsep egalitarianisme strata sosial antara konsepsi kemasyarakatan di Jawa dengan India[7].

Pertanyaan seputar “seberapa tua peradaban Nusantara yang sesungguhnya” dan “seberapa luas pengaruhnya” dihadapkan pada sejumlah kecil bukti-bukti artefak. Terdapat gap antara kesadaran kesejarahan yang ditransformasikan secara terus menerus dari orang-orang tua Jawa dengan   keberadaan bukti-bukti artefak pendukung. Mungkin tesis Profesor Arysio Santos, seorang Geolog dan Fisikawan Nuklir Brazil dapat menjadi jembatan dalam masalah ini. Menurutnya, Indonesia merupakan lokasi situs peradaban Atlantis, sebuah kekaisaran mendunia yang hilang sebagaimana ciri-ciri yang diceritakan Plato. Peradaban-peradaban besar dunia (Inca, Maya, Mesir, Yunani, India, Aztec) merupakan koloni Atlantis-Indonesia sebelum kekaisaran ini dihancurkan Gunung Toba (meletus 70 ribu tahun yang lalu) dan Krakatau (11.600 yang lalu). Apabila tesis tersebut terbukti benar, tidak mustahil kesadaran kesejarahan itu memiliki rentetan masa lalu yang panjang. Wawasan Nusantara yang dimotori Singosari, Sriwijaya, Gajahmada (Majapahit) dan transformasi kesejarahan para leluhur Jawa —yang pada akhirnya mempengaruhi cara pandang para pendiri Negara tentang luasan wilayah Indonesia paska merdeka dan wawasan nusantara yang di gelorakan Pak Harto— tidak lain merupakan upaya merangkai kembali puing-puing rumah besar yang bernama “peradaban Nusantara”.

Pak Harto merupakan sosok tuhu (patuh) pada nasehat-nasehat leluhurnya. Sebagaimana telah diakuinya sendiri, transformasi kenusantaraan yang diperoleh dari para leluhur itu diserap dan dipegang teguh dengan baik. Selain memahami filsafat Nusantara, melalui transformasi itu Pak Harto juga memahami anatomi konflik, fatsun (moralitas) politik, karakteristik etnis dan psiko-sosial masyarakat. Ketika pada akhirnya dipercaya memimpin Indonesia, Pak Harto menggunakan pengalaman kesejarahan itu untuk menemukan pola-pola yang efektif dalam mobilisasi potensi nasional, meredam berbagai potensi konflik serta memanajemeni keragaman kultural yang muncul.

Potsulat dalam ilmu sejarah menyatakan “sejarah akan selalu berulang”. Substansi sejarah akan berulang walaupun bentuknya berbeda-beda. Dengan memahami karakteristik cakra manggilingan (perputaran roda sejarah) kekuasaan Nusantara, Pak Harto menyiapkan resep antisipasi terhadap gejala-gejala perubahan yang mencuat. Pengalaman-pengalaman kegagalan dan keberhasilan pemegang kekuasaan Nusantara pada era-era sebelumnya dijadikan referensi dalam menaklukkan perulangan sejarah yang tidak menguntungkan.

Penguasaan terhadap aspek-aspek kenusantaraan ini menjadikan Pak Harto sangat percaya diri dalam memimpin dan mengendalikan para anggota kabinet maupun penasehatnya. Walaupun para pembantu terdekat maupun penasehatnya itu tidak sedikit yang memiliki latar belakang Pendidikan Barat. Kelebihan para alumni Universitas/Perguruan Tinggi terletak pada luasnya pengetahuan keilmuan modern, penguasaan ilmu-ilmu manajemen serta kemampuannya dalam merumuskan konsep-konsep pembangunan. Kelemahannya terletak pada kemampuannya dalam mengimplementasikan pengetahuannya itu kedalam kompleksitas keragaman budaya Nusantara. Lemahnya pemahaman ranjau-ranjau kultural (cultural barriers) menyebabkan pengetahuan, ketrampilan maupun kecerdasan yang dimiliki para lulusan perguruan tinggi/ pendidikan barat kurang efektif dalam proses implementasinya di Indonesia.

Salah satu kunci keberhasilan kepemimpinan Pak Harto adalah “manajemen kenusantaraan” yaitu terletak pada kemampuannya menjembatani dua kutup budaya —tradisi dan logika keilmuan modern dengan tradisi kenusantaraan— yang diperankannya secara amat baik. Pak Harto memahami benar karakteristik masyarakat Nusantara sehingga dapat dengan mudah menaklukkan ranjau-ranjau kultural dengan menggunakan “manajemen kenusantaraan”. Ia mengelaborasi ilmu pengetahuan, skill dan kemampuan manajemen yang dibawa para pembantunya dengan memverifikasinya terlebih dahulu. Terhadap konsep yang tidak bertentangan dengan falsafah Nusantara, ia berikan dukungan penuh untuk dijalankan. Sebaliknya, ia juga mengelaborasi atau membahasakan ulang gagasan-gagasan kenusantaraan melalui konsep-konsep ketatanegaraan atau konsep-konsep pembangunan sesuai dengan “disiplin akademik mainstream” dari para pembantu dan penasehatnya.

Konon kabarnya Pak Harto memahami betul jenis-jenis ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu kebatinan yang tersebar di Nusantara. Pemahaman terhadap jenis-jenis ilmu kanuragan itu digunakannya sebagai pisau analisa dalam memahami karakter orang per orang dari berbagai suku bangsa maupun sub suku bangsa di Indonesia. Sedangkan pemahaman terhadap ilmu-ilmu kebatinan dipergunakan sebagai pisau analisa dalam memahami cara pandang, way of life maupun karakteristik budaya berbagai suku bangsa maupun sub suku bangsa di Indonesia. Pemahaman terhadap kedua hal tersebut membantunya dalam memilih figur-figur yang tepat untuk ditempatkan dalam bidang-bidang tertentu dalam pembangunan bangsa (kabinet, maupun kepemimpinan pada level menengah dalam pemerintahan). Keberhasilan peran kepemimpinan tidak cukup ditopang oleh ketersediaan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan tinggi saja. Tidak kalah penting adalah kesesuaian karakter atau etos moralitas antara pemegang peran dengan peran yang harus dijalankannya.

Suku bangsa/ sub suku bangsa/ masyarakat pada bagian-bagian tertentu Indonesia, dengan karakternya masing-masing telah menorehkan sejarah keberhasilan pada bidang-bidang tertentu. Kandungan prestasi atau karakter positif pada masing suku/ sub suku bangsa/ masyarakat pada bagian-bagian tertentu itu selama berabad-abad telah saling menopang atau saling mengisi satu sama lain sehingga menjelma sebagai prestasi kolektif masyarakat Nusantara. Kelebihan karakter masing-masing masyarakat Nusantara itu dioptimalkan secara baik oleh Pak Harto termasuk dalam memilih anggota kabinet maupun pengisian peran-peran strategis dalam pembangunan nasional. Komposisi kabinet, pembantu-pembantu terdekat dan pejabat-pejabat kunci dalam jabatan strategis penyelenggaraan negara tidak hanya disusun atas dasar power sharring yang merepresentasikan keterwakilan bagian-bagian/ wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Komposisi penyelenggara negara juga disusun atas dasar kompetensi dan kesesuaian karakter personil bersangkutan dengan peran strategis yang dibebankannya. Manajemen “kenusantaraan” itu terbukti membawa Indonesia menjadi lebih stabil dan semua elemen masyarakat dapat dikonsolidasi secara efektif untuk pembangunan. Hasilnya, bangsa Indonesia dapat didorong untuk dapat  mencapai sejumlah prestasi pembangunan mengesankan dan kesejahteraan umum dapat ditingkatkan secara signifikan.

Hal itu telah membedakan tingkat keberhasilan para penyelenggara negara paska reformasi dalam melakukan pengelolaan Negara. Mereka menekankan pada konsepsi-konsepsi akademik an sich dan banyak mengelaborasi filsafat barat dalam mengelola Indonesia. Luasnya pengetahuan penyelenggara Negara dan kepakaran kalangan intelektual pada era reformasi diterapkan tanpa diiringi dengan analisis situasi —khususnya pemetaan sosio-kultural—   secara memadai. Akibatnya kebijakan dan program-programnya tidak efektif dalam mendorong kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Beragam konflik horizontal, potensi kekerasan dalam masyarakat, disharmoni dan ketidaksinkronan antar lini penyelenggara negara serta egosentrisme menjadi penghambat potensial penyelenggaraan negara pasca reformasi.

Pada akhirnya kita akan memahami kenapa Pak Harto menekankan perlunya pemahaman dan komitmen kebangsaan. “Bangsa iku minangka kuating Negara, mula aja nglirwaake kebangsanira pribadi, supaya kanugrahan bangsa kang handana warih” (komitmen kebangsaan itu sebagai syarat kuatnya suatu negara. Oleh karena itu jangan mengabaikan rasa/ komitmen kebangsaanmu sendiri, agar menjadi bangsa yang berhasil)[8]. Nasehat itu memiliki makna mendalam dan bukan himbauan normatif semata. Sebagaimana contoh kesuksesan negara-negara maju, pembangunan sebuah negara akan berhasil manakala berpijak secara kuat pada jati diri bangsanya sendiri. Bangsa Jepang, Korea maupun Cina (sebagai kekuatan baru) telah menapaki tangga keberhasilan dengan tetap memegang teguh pada jati diri kebangsaanya sendiri. Walaupun pada awalnya, —dalam hal-hal tertentu, khususnya dalam hal kemajuan teknologi— negara-negara tersebut juga mengadopsi kemajuan dari bangsa-bangsa lain yang telah menguasainya. Bahkan kemajuan negara-negara barat juga tidak lepas dari keteguhannya dalam memegang falsafah dan jati diri bangsanya.

Berpegang teguh terhadap nilai-nilai kebangsaan bukan semata-mata untuk kepentingan pelestarian warisan generasi masa lalu. Akan tetapi merupakan sebuah keniscayaan bahwa ummat manusia di dunia ini diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Hakekat keragaman penciptaan tersebut adalah untuk saling mengenal dan mengisi kekurangan satu atas yang lain. Masing-masing bangsa telah dibekali oleh Tuhan dengan diturunkannya penganjur-penganjur kearifan maupun pedoman-pedoman kehidupan berupa kitab-kitab suci. Oleh karena itu dengan adanya keragaman tersebut tidak dianjurkan untuk dilakukan peleburan (unifikasi) menjadi satu warna kebangsaan. Tidak ada hak bagi suatu bangsa untuk merasa lebih superior atau bahkan hak dominasi terhadap bangsa yang lain. Sikap saling menghormati dan menghargai eksistensi masing-masing bangsa yang ada di dunia merupakan bagian tidak terpisahkan dari pranata alam raya yang harmonis dan sejahtera.

Selain menekankan aspek jati diri kebangsaan, Pak Harto juga menekankan ketersediaan infrastruktur hukum dalam mewujudkan kuatnya sebuah negara. “Negara iku ora guna lamun ora darbe angger-angger minangka pikukuhing Negara kang adedhasar idi kalbune manungso salumahing Negara kuwi”. (Negara tidak akan berguna kalau tidak mempunyai undang-undang yang menjadi dasar kuatnya suatu negara, yang sesuai dengan isi jiwa seluruh bangsa)[9]. Sebagaimana dikenal dalam disiplin ilmu hukum, terdapat empat pilar efektifitas penegakan hukum, yaitu tersedianya peraturan perundang-undangan yang baik, adanya penegak hukum yang jujur dan professional, tersedianya fasilitas penegaan hukum yang memadai dan adanya kesadaran masyarakat dalam mematahi peraturan hukum yang berlaku. Diskursus ketersediaan peraturan perundang-undangan yang baik di Indonesia selama ini lebih memfokuskan pada kepastian hukum. Yaitu perlunya rumusan peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas sehingga tidak memunculkan konflik hukum maupun kekosongan hukum. Adanya konflik hukum dan kekosongan hukum akan memicu multi intepretasi suatu peraturan perundang-undangan sehingga membingungkan sekaligus menghalangi masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum.

Lebih jauh dari diskursus tersebut, Pak Harto menekankan perlunya ketersediaan peraturan perundang-undangan yang digali dari komitmen spiritual masyarakat. Menurutnya, sebuah peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan jiwa atau komitmen spiritual masyarakat, tidak akan mampu menjadi penyangga tegaknya eksistensi peradaban bangsa atau eksistensi sebuah negara. Tengara Pak Harto ini memperoleh pembuktian ketika banyak peraturan perundang-undangan pada era reformasi berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui mekanisme judicial review (JR).

Sebagaimana kita ketahui, pada era reformasi tidak sedikit peraturan perundang-undangan dibuat merupakan copy paste (meniru) model atau filosofi peraturan perundang-undangan yang ada di negara barat. Banyaknya judicial review membuktikan bahwa para perumusnya atau dalam proses perumusannya kurang memperhatikan filosofi bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak efektifnya penyelenggaraan negara paska reformasi —dalam mendorong percepatan penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa Indonesia— juga perlu dilihat dalam perspektif keserasian peraturan perundang-undangan yang ada dengan komitmen sepiritual masyarakat Indonesia.

Konsistensi Pak Harto mendorong masyarakat Indonesia untuk berpegang terhadap jati diri kebangsaannya bukan semata-mata kamuflase politik dalam rangka justifikasi kelangsungan kekuasaannya sebagaimana dituduhkan sebagaian orang terhadapnya. Konsistensi itu berakar dari alasan fundamental bahwa eksistensi sebuah negara hanya bisa ditegakkan di atas fundamen jati diri bangsanya sendiri. Komitmen itu terpateri mendalam dalam diri Pak Harto melalui sebuah proses transformasi panjang dari ajaran para leluhur-leluhurnya.

***

---