Editorial:

MENJOROT DJALAN KEARAH PENJEDERHANAAN PARTAI ^[1]

Djakarta, OPERASI

Setelah tertjapai pendekatan pendapat antara Presiden dengan Parpol, mengenai fraksi2 di-DPR, soal Pimpinan DPR dan MPR, soal kemungkinan dalam Pemilu jang akan datang akan tampil hanja 3 tanda gambar, maka Presiden dan pimpinan Parpol, pada dasarnja telah meletakkan dasar2 kesediaan semua pihak untuk menudju penjederhanaan partai didalam beberapa tahun mendatang ini, jang pelaksanaan konkritnja akan dituangkan dalam undang2 melalui pembahasan2 menurut sewadjarnja. Dalam hal ini posisi Golkar dan Abri, sesungguhnja tidak djadi persoalan sama sekali, karena Golkar dan ABRI berada pada posisi jang tjukup ‘safe’.

Perkembangan dihari2 jang akan datang, kiranja akan sangat menarik perhatian, betapa mentrapkan kerdjasama dalam aliansi besar jang dituangkan dalam Fraksi Demokrasi Pembangunan, antara pendukungnja jaitu PNI, Parkindo, Katolik, IPKI, dan Murba, serta betapa pula permasalahannja jang akan dihadapi dalam gabungan jang mendjadi Fraksi PERSATUAN Pembangunan jang didukung oleh NU, Parmusi, PSII dan Perti nantinja.

Didalam Demokrasi Pembangunan misalnja, walaupun telah mendjadi landasan pokok tentang falsafah Pantjasila, sikap jang tegas untuk bersama2 mempertahankan UUD 45 setjara murni dan konsekwen, namun tidaklah diragukan lagi, bahwa PNI agak lebih dekat sikap politiknja dengan IPKI, tetapi tidak begitu mudah menemukan sikapnja dengan Murba, sedangkan antara Perkindo dan Katolik, sedjak lama kita ketahui mempunjai perbedaan2 sikap politik dan Idiil jang agak prinsipil djuga.

Didalam lingkungan Fraksi Demokrasi Pembangunan itu djuga, apakah kedudukan PNI jang djauh lebih besar dari anggota Fraksi lainnja, akan dominan sifafnja, atau PNI dalam fraksi itu, dengan paduan pendapat antara 4 partai lainnja anggota Demokrasi Pembangunan, diwaktu2 jang akan datang, malahan djadi bulan2an belaka, sehingga PNI jang besar dalam Fraksi itu, achirnja akan berada pada posisi jang serba-salah?

Dalam Fraksi PERSATUAN Pembangunan, dimana NU merupakan anggota jang terbesar, menjusul Parmusi dan PSII, sedangkan posisi Perti boleh dikatakan lumpuh sama sekali, apakah sikap politik antara keempat partai Islam ini dimasa lampau, akan dapat dipertemukan dimasa2 jang akan datang.

Keadaan intern masing2 Partai islam dimasa lampau, jang walaupun sikap dan utjapan para pemimpinnja sering simpang-siur tetapi masih dapat dikendalikan dan diarahkan, apakah mereka dapat mempertahankan diri, apakah mereka mampu

“menjadarkan” hakikat peranan dan chittah perdjuangannja, dalam menghadapi penggarapan dari faktor extern, jang selalu merupakan tantangan bagi masa depannja ? Betapa tjara melandjutkan eksistensi masing2, didalam gedjolak intervensi dan penggarapan pihak extern ?

Saat2 jang menentukan, tentulah akan terlihat dalam pembahasan Undang2 Kepartaian dan Keormasan dalam DPR nanti, dimana rampung atau tidaknja usaha mendjurus kearah penjederhanaan kepartaian akan sangat menentukan.

Djika segala sesuatunja berdjalan lantjar dalam ichtiar menjederhanakan partai jang 9 ini, apakah sesungguhnja dalam Perkembangan2 mendjelang Pemilu, achirnja situasi tidak akan mengarah kepada hanja terwudjudnja satu gabungan parpol sadja? Dan djika untuk menghadapi Pemilu jang akan datang, sampai pada kesimpulan bahwa parpol2 walaupun sesudah disederhanakan, mengingat berbagai matjam faktor ‘berkeputusan’ untuk bersama2 tampil dibawah SATU tanda gambar sadja, sampailah kita pada situasi bahwa dalam Pemilu jang akan datang, hanja ada DUA tanda gambar sadja, jaitu Golkar dan gabungan Parpol tadi.

Kiranja sampai jang demikian, baik merupakan TIGA atau DUA sadja tanda gambar, persoalan kembali memintak perhatian tentang posisi Golkar jang dewasa ini dominant serta majoritas. Jaitu, sanggupkah Golkar dengan bentuk organisasinja jang demikian, walaupun dilengketkan dengan WEWENANG dan FACILITAS untuk bertahan dan berkembang terus?

Semuanja ini masih menempatkan kita pada segala tandatanja jang besar dan djika Golkar gagal dalam mengembangkan eksistensinja, gagal dalam menundjukkan amalnja kepada masjarakat, maka usaha penjederhanaan kepartaian sesungguhnja menemui kegagalan pula dan itu berarti kita kembali kepada situasi sebelum tahun 1960-an!

Baiklah kita lihat buang-tangan semua pihak dihari2 jang akan datang, baik tjaranja Pemerintah mentrapkan gagasannja, begitu pula sikap anggota2 DPR, Golkar, pun anggota2 Parpol dan djangan diabaikan faktor pendapat diluar pemerintah, diluar DPR, diluar Parpol, jaitu pendapat masjarakat banjak jang berbagai golongan itu. (DTS)

Sumber: OPERASI (11/10/1971)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 892-893.