MENKES ASIA TENGGARA SEPAKAT TINGKATKAN KERJASAMA
Jakarta, Antara
Negara-negara anggota Badan Kesehatan Dunia (WHO) wilayah Asia Tenggara sepakat meningkatkan kerjasama dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan, khususnya infeksi virus Hepatitis B, AIDS dan ketergantungan obat, demikian Menkes Dr. Adhyatma, MPH.
Kerjasama bilateral antar negara-negara itu sudah ada tetapi masih perlu dipercepat, katanya kepada wartawan seusai menutup pertemuan ke-8 para Menteri Kesehatan Negara-Negara Anggota WHO (World Health Organization) WilayahAsia Tenggara di Jakarta, Kamis sore.
Pertemuan yang dibuka Presiden Soeharto Selasa lalu itu, dihadiri menteri kesehatan dari 11 negara, yaitu Bangladesh, Bhutan, Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara), India, Indonesia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nepal, Srilanka dan Thailand.
Menurut Menkes Adhyatma, ada sejumlah hambatan dalam menanggulangi masalah-masalah kesehatan itu, seperti kurangnya dana karena resesi ekonomi dunia, tenaga kesehatan, kebijaksanaan obat esensial dan kemampuan teknologi.
Untuk mengatasi kurangnya dana, mereka sepakat untuk mencarinya ke pihak ketiga, dan WHO menjadi katalisatornya.
Cara serupa juga diusulkan untuk mengatasi kurangnya tenaga kesehatan, karena beberapa negara mengakui tidak rnernpunyai fasilitas pendidikan sehingga memerlukan bantuan negara lain, terutarna dari negara pemberi dana.
Sedang kebijaksanaan obat esensial, rnenurut mereka berkaitan dengan manajemen, khususnya yang menjamin adanya obat esensial yang cukup, bermutu dan tersebar sampai ke masyarakat.
Menkes juga menyebutkan perlunya mempercepat proses alih teknologi di bidang kedokteran demi masyarakat banyak.
Mengenai penggunaan obat tradisional, Direktur WHO Wilayah Asia Tenggara Dr. U Ko Ko menyatakan, di banyak negara seperti Cina, Korea, Bangladesh, Nepal dan Yunani, obat tradisional sangat berkembang penggunaannya.
“Bahkan di beberapa negara, pelayanan pengobatan tradisional dan pengobatan modern ada di suatu rumah sakit,” katanya.
Mengenai hal itu Menteri Adhyatma menyatakan, Indonesia sendiri masih meneliti efektivitasnya. “Saya berharap kelak dapat menjadi obat esensial,” katanya.
Dana Kesehatan Masyarakat
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengemukakan program Dana Upaya Kesehatan Masyarakat (DUKM) yang bertujuan memeratakan pelayanan kesehatan karena biaya pengobatan masih dirasa tinggi, melalui dukungan dan peran serta masyarakat, antara lain berbentuk asuransi kesehatan gotong-royong.
Para menteri peserta pertemuan tersebut Rabu meninjau Posyandu Anggrek di desa Bondangan dan Posyandu Eidelweis di desa Cimandala, Bogor.
Sumber : ANTARA (05/10/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 651-652.