PELAJARAN SEJARAH NASIONAL DI TEKAN PADA PERGERAKAN & PERJUANGAN KEMERDEKAAN
PRESIDEN HARAPKAN :
Presiden Soeharto mengharapkan agar mulai dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) pelajaran sejarah nasional lebih banyak ditekankan pada pergerakan dan perjuangan kemerdekaan dengan menonjolkan kemampuan dan kekuatan serta kelemahan serta ancamannya.
Penekanan pada pergerakan dan perjuangan kemerdekaan itu perlu dilakukan, di samping Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diberikan sejak Sekolah Dasar, dalam rangka pelaksanaan pendidikan generasi muda.
Presiden mengemukakan harapannya itu Rabu pagi di Bina Graha, Jakarta, ketika Menko Polkam M. Panggabean yang didampingi Menmud Urusan Pemuda Abdul Gafur dan Sekretaris Kabinet Drs. Moerdiono menyampaikan naskah mengenai pendidikan politik bagi generasi muda yang merupakan bagian dari pelaksanaan dasar pembinaan dan pengembangan generasi muda.
Mengenai kekuasan dan kemampuan pergerakan nasional, Presiden mengingatkan pengalaman yang dilalui bangsa Indonesia selain masa penjajahan 350 tahun, sampai memperoleh kemerdekaan sampai masa sekarang ini.
Bangsa Indonesia masih tetap melangsungkan kehidupannya sejak dari masa penjajahan itu sampai sekarang berkat adanya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bentuk kesadaran akan kesatuan dan persatuan bangsa.
Selama 350 tahun dijajah itu, kata Presiden, sebenarnya sudah ada perjuangan kemerdekaan di berbagai daerah Indonesia. Tapi karena tidak adanya kesadaran akan persatuan dan kesatuan, maka perjuangan itu tidak membawa hasil.
Perjuangan kemerdekaan di berbagai daerah itu dilanjutkan dengan pergerakan nasional tahun 1908 dengan lahirnya Budi Utomo, yang kembali mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, karena tanpa kesatuan dan persatuan itu tidak mungkin bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.
Ini dibuktikan lagi dengan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang melahirkan tekad bangsa Indonesia berbangsa satu berbahasa satu dan mempunyai bendera satu.
Mengenai kelemahan pergerakan dan perjuangan kemerdekaan, Presiden mengatakan bahwa bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun karena tidak adanya kesatuan dan persatuan.
Oleh karena itulah, kata Presiden, para pemimpin pada setiap pergerakan dan perjuangan kemerdekaan mengutamakan tetap dipeliharanya persatuan dan kesatuan karena tanpa persaingan dan kesatuan akan timbul ancaman berupa perpecahan yang akan menyebabkan segala sesuatu yang sudah dicapai bangsa ini hancur berantakan.
Tidak hanya Sampai Proklamasi
Pentingnya peranan persatuan dan ketentuan itu tidak hanya tampak dalam perjalanan sejarah bangsa sampai proklamasi kemerdekaan tapi juga setelah proklamasi sampai sekarang ini.
Pada suatu merumuskan UUD 1945 dan Pancasila juga terjadi perbedaan pendapat. Tapi kemudian timbul kesadaran untuk menghilangkan semua hal yang akan menimbulkan perpecahan dalam penyusunan UUD 1945 dan Pancasila itu. Kembali menonjol kemampuan dan kekuatan betapa kesadaran akan persatuan dan kesatuan di kalangan pendiri dan pemimpin bangsa pada waktu itu.
Demikian pula pada waktu terbentuknya RIS, terbentuknya kembali Negara Kesatuan, Sidang Konstituante dan Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 telah menunjukkan bahwa tidak adanya persatuan dan kesatuan akan membawa perpecahan dan kekuatan utama bangsa Indonesia selama ini adalah persatuan dan kesatuan.
Inilah yang hendak ditata kembali pada zaman pemerintahan Orde Baru ini dengan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara kembali pada kemurnian pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila, demikian Presiden Soeharto.
Menko Polkam menenjelaskan bahwa pelajaran sejarah nasional dengan mengutamakan pergerakan dan perjuangan, kemerdekaan ini diberikan dalam bentuk bahan yang sederhana kepada murid SMP. (RA)
…
Jakarta, Berita Buana
Sumber : BERITA BUANA (13/03/1982)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 1061-1063.