Pendapat Dr. Leddle Tentang: MODERNISASI & GOLKAR [1]
Oleh: Pranata SSP
Djakarta, Angkatan Bersendjata
Kemarin tgl 2 Oktober 1971, suatu tjeramah jang menarik telah diberikan oleh Dr. Liddle, guru besar Ilmu Politik pada Ohio State University (AS) didepan pemimpin2 Indonesia. Tentang struktur politik Indonesia, peranan parpol dan Golkar dimasa mendatang, Tjeramahnja itu menarik, karena masalah jang ditjeramahkan memang masalah jang menarik bagi pembaru2 struktur politik Indonesia.
Dia menilai langkah kaum Secmod (Secular Modernizing Intelectuals). jang disini biasanja kita sebut tehnokrat, jang mengambil “teori pembangunan Barat” untuk diterapkan di Indonesia sebagai langkah jang salah. Dia sebut sebagai “kelemahan Teoritis” sebab katanja: “Djika teori pembangunan itu diterapkan begitu sadja. maka berarti nilai2 kebudajaan dalam masjarakat Indonesia tidak diindahkan atau dihapuskan” Sedang untuk memodernisir dan membangun Indonesia atau negara2 sedang, berkembang lainnja nilai2 kebudajaan dan tradisionil dalam masjaiakat tidak boleh
ditinggalkan.
Dalam hubungan ini Dr William Liddle menganggap sistim-kepartaian di Indonesia merupakan salah satu dari nilai tradisionil Indonesia, menurut dia kehidupan dan sistim kepartaian pada tahun 1950-an berhasil dimengerti rakjat, karena partai2 bekerdja keras untuk mendekati rakjat. Sebab tanpa itu parpol tidak akan mendapat suara dukungan dalam Pemilu 1955.
Untuk sebagian pendapat Dr, Liddle tersebut memang benar, parpol2 di Indonesia sebelum dan sesudah Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah melakukan peranan jang passif, jakni melakukan pendidikan-politik pada rakjat. Kesadaran-politik dikalangan rakjat, untuk sebagian jang tidak ketjil, adalah hasil kerdja parpol2. Pemimpin2 parpol pada adakalanja, apalagi pada djaman pendjadjahan dulu, adalah pemimpin2-alam jang berdjuang untuk kemerdekaan nasional, untuk martabat bangsa dan untuk kesedjahteraan rakjat. Pada tingkat tertentu parpol2 adalah pendidik-politik rakjat.
Karena itu adanja parpol adalah suatu hal jang baik. Keinginan untuk menghapus parpol2 seperti jang pernah diteriakkan oleh almarhum bekas presiden Sukarno Pada awal pengumuman konsepsinja mengenai “Demokrasi Terpimpin” pada 1957 (dgn kalimat “bubarkan Partai2”) mungkin karena jang didapat sesudah menjaksikan Presiden Nasser. melarang semua partai. Sudah djelas tidak demokratis, Keinginan membubarkan parpol seperti itu datang dari semangat militerisme.
Kritik Pada Parpol
Dr. Liddle menganggap bahwa kehidupan kepartaian sebelum 1960 tidak mempunjai tjela apa2. Malahan dia mengatakan, bahwa “issue2 hangat seperti pembentukan negara-Islam atau masalah2 ideologi lainnja jang santer di Pusat hampir2 tidak terasa didaerah. Dengan sendirinja rakjat dapat berpartisipasi dengan wadjar dan sehat, apalagi diantara partai2 itu ada saling mengerti jang baik.”
Disini kita tidak bisa sependapat dengan Dr. Liddle. Memang benar bahwa issue2 ideologi seperti pembentukan negara Islam adalah issue2 dikalangan para pemimpin. Tetapi bukannja tidak terasa efeknja dikalangan rakjat. Pemberontak DI-TII jg lama dengan membawa korban jang tidak sedikit adalah bukti jang tidak bisa kita lupakan, bahwa pemberontakan tsb. adalah bersumber pada issue “pembentukan negara Islam” Memang issue itu tidak disukai oleh rakjat tetapi terasa mengganggu kehidupan rakjat. Dr. Liddle kurang pula kita setujdui ketika mengatakan, bahwa pada waktu itu partai2 bisa saling mengerti dengan baik sehingga rakjat bisa berpastisipasi dengan wadjar. Sidang Konstituante matjet sedjak berdirinja sampai 1959, karena masalah sengketa ideologi. Dan sengketa2 ideologi itu menghalangi partisipasi rakjat, sebab berkelandjutan dengan timbulnja pemberontakan2 berdasarkan ideologi, jakni pemberontakan PKI di Madiun 1948 dan PRRI-Permesta 1958.
Disamping pemberontakan DI/TII serta Gestapu/PKI 1965. Kemudian kita kembali sependapat dengan Dr. Liddle ketika dia mengatakan dalam Tjeramahnja itu, bahwa sedjak 1960-an partai2 mentjari dukungan dari atas didjaman Demokrasi Terpimpin, Nasakom. Kata Dr. Liddle dalam suasana baru itu, pemimpin2 parpol mendjadi tidak betjus dan kurang rasa tanggung djawabnja. Sebab mereka kini harus mentjari backing dari atas sadja, bukannja dari bawah seperti djaman tahun 1950an.
Kelemahan2 parpol demikian kata salah seorang Pemimpin Golkar, Majdjen H. Sugandhi pada suatu kesempatan-memberi peluang naiknja Sukarno untuk mengambil alih seluruh kekuasaan pada satu-tangan. Presiden Sukarno waktu itu berhasil memegang kekuasaan totaliter-gaja-baru bukan karena Sukarno memiliki kekuatan jang luar biasa melainkan karena parpol2 sebagai djurubitjara rakjat sudah meningkat kelemahannja. Sistim kepartaian diwaktu itu ternjata tidak mampu menjelesaikan masalah2 nasional masalah2 ideologi maupun politik. Parpol2 jg duduk dalam Badan Konstituante hasil Pemilu 1965, ternjata ridak mampu menembus tembok impasse.
Dari keadaan inilah maka ketika Orde Baru timbul setelah sistim politik Demokrasi Terpimpin Nasakom djuga menemui djalan buntu berupa kudeta gagal G-30-S/PKI pada 1965, – timbul dikalangan rakjat keinginan hendak merombak struktur politik Golongan ABRI (sekarang bernama TNI) sebagai salah satu Kelompok Dinamis dalam setiap masjarakat suatu negara – jang – sedang – berkembang, melantjarkan gagasan2 untuk perombakan struktur politik. Bukan utk menghapus partai2 (seperti ide Sukarno jang totaliter hendak membubarkan partai2) melainkan mengubah gaja kerdja parpol2 sesuai dengan pengalaman pahit dimasa-masa jang lampau dan sesuai dengan tuntutan rakjat sekarang, jakni “pembangunan ekonomi”.
Apakah parpol2 dan Golkar sesudah Pemilu 1971 sekarang ini akan mampu mentjapai perubahan dan pembangunan struktur politik seperti jg kita inginkan itu. (DTS)
Sumber: ANGKATAN BERSENJATA (08/10/1971)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 816-818.