Tajuk Rencana:
PENINGKATAN KERJA SAMA RI – SINGAPURA [1]
Jakarta, Angkatan Bersenjata
Presiden Soeharto dalam kunjungan tidak resminya ke Singapura, Senin yang lalu, telah mencapai kesepakatan dengan P.M. Lee Kuan Yew untuk meletakkan dasar2 buat meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara.
Telah disepakati untuk mencapai persetujuan dasar prefensi perdagangan ASEAN, pembangunan proyek Pulau Batam, perjanjian ekstradisi, pengaturan pengamanan pelayaran di Selat Malaka, pengumuman data statistik perdagangan, peningkatan komunikasi lewat kabel laut, percepatan pelaksanaan persetujuan2 yang dicapai KTT ASEAN di Bali, dsb.
Dalam rangka ASEAN memang otomatis kerjasama sudah cukup baik antara Indonesia – Singapura. Tetapi secara bilateral antara Indonesia dan Singapura masih ada soal2 khusus yang perlu diatasi, dan kesediaan Singapura untuk mengumumkan data statistik perdagangan merupakan kemajuan penting, dan menguntungkan bagi gerakan pembasmian penyelundupan yang digiatkan di Indonesia akhir2 ini.
Data2 statistik perdagangan itu jelas penting pula bagi penertiban dan peningkatan perdagangan antara kedua negara.
Perjanjian ekstradisi yang akan dirampungkan antara Indonesia dan Singapura dapat mengisi kekosongan selama ini yang mempersulit usaha menegakkan hukum.
Disamping itu adalah pula janggal bila antara kedua negara tetangga yang begitu dekat tidak ada perjanjian ekstradisi. Dengan adanya perjanjian itu tersingkirlah hambatan2 yang selama ini begitu terasa oleh para penegak hukum, dan pelanggar2 hukum alias penjahat2 ekonomi di suatu negara tidak mungkin lagi mencari perlindungan dan tempat bersembunyi di negara lain.
Membesarkan hati pula kesepakatan tentang Pulau Batam yang penting buat merangsang laju pembangunan di sana yang belakangan ini agak ter-tahan2 dan lesu. Mendesaknya percepatan pembangunan Pulau Batam berikut kelancaran prosedur penanaman modal, baik PMDN maupun PMA, telah dikemukakan oleh pengusaha2 asing dan domestik kepada Kepala Negara sendiri. Untuk: memenuhi permintaan itu diadakan sinkronisasi pembangunan yang lebih rapi. Selanjutnya penyelesaian permohonan PMDN/PMA di Pulau Batam itu tidak lagi dilayani oleh Pemerintah Daerah, yang rupanya telah menjadi sebab kelambatan2, melainkan dilayani langsung oleh Proyek Otorita Pulau Batam dibawah pimpinan Menpan Sumarlin.
Singapura yang hanya berjarak 20 km dari Pulau Batam dapat menyalurkan modal, pengetahuan tehnik dan pengalaman, hingga terbina kerjasama yang lengkapmelengkapi dan sama-sama menguntungkan. Galangan2 kapal Singapura yang akhir2 ini lesu akibat larangan bagi kapal-kapal Indonesia dibawah seribu ton buat direparasi di luar negeri, akan dapat meneruskan usahanya di Batam melayani kapal2 yang biasa jadi langganannya.
Manfaat lain yang akan diperoleh Singapura adalah pasir hasil pengerukan pelabuhan samudra di Batam, yang diperlukannya untuk reklamasi beberapa pulau. Kabarnya pengerukan yang memerlukan biaya besar itu akan dilakukan dengan cuma2 oleh Singapura, sedang harga 50 juta meter kubik pasir yang diperlukannya akan dibayar.
Pokoknya kita menyambut gembira perkembangan yang tercapai dalam hubungan kerjasama RI -Singapura, sebagai tindak lanjut kunjungan Lee ke Jakarta akhir 1974, kunjungan Soeharto ke Singapura akhir 1975 dan pertemuan empat mata di KTT ASEAN Bali, Pebruari yang lalu.
Tinggal lagi menuangkan dasar2 kesepakatan yang telah tercapai itu dalam persetujuan2 yang segera disusul dengan tindakan2 nyata. Karena Menlu Rajaratnam sendiri yang mengeluh tentang lambannya gerak ASEAN, sebaiknya peningkatan kerjasama RI – Singapura ini dilakukan dengan gerak cepat. (DTS)
Sumber: ANGKATAN BERSENJATA (30/11/1976)
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 110-111.