PERTUMBUHAN ENAM PERSEN BISA DIHAMBAT KREDIT MACET[1]
Jakarta, Antara
Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR H. Hamzah Haz berpendapat, sasaran pertumbuhan ekonomi enam persen pada Pelita VI yang dicanangkan pemerintah bisa dihambat oleh kegagalan penanganan kredit macet dan faktor-faktor ekonomi lain.
“Kalau kredit macet tidak diselesaikan dengan baik, hal itu akan bisa menganggu laju pertumbuhan ekonomi enam persen seperti yang diharapkan,” katanya menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu.
Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan pada sidang paripurna DPR di Jakarta Selasa menandaskan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya enam persen per tahun pada awal Repelita VI dan selanjutnya akan ditingkatkan pada Repelita Repelita berikutnya.
Hamzah mengatakan, pencanangan Presiden untuk mematok laju pertumbuhan ekonomi enam persen merupakan tekad keras pemerintah.
Dia mengatakan, untuk mencapai laju pertumbuhan tersebut memang berat, tetapi bila hal itu tidak tercapai, dia mengkhawatirkan akan menyebabkan tertinggalnya sektor tenaga kerja, sumber daya manusia dan masalah hutang luar negeri pacta PJPT II mendatang. Padahal, sasaran PJPT II antara lain untuk menciptakan kemandirian, ujarnya.
Hamzah menjelaskan, kemampuan industri dengan pertumbuhan satu persen per tahun hanya mampu menyerap 0,3 persen jumlah tenaga kerja, yang berarti dengan pertumbuhan ekonomi enam persen hanya akan mampu menyerap 1,8 persen tenaga kerja per tahun. Padahal, laju pertumbuhan tenaga kerja tiga persen per tahun.
“Karena itu, bila tenaga kerja tidak tertampung selama Repelita VI, hal iniak:an menjadi masalah besar. Apalagi jika masalah upah pekerja tidak dibenahi,” ujarnya.
Hamzah mengakui, memang pacta Pelita V dan Repelita VI akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian bukan industri. Namun diajuga mengingatkan, bahwa pertumbuhan industri pada umumnya dari sektor non substitusi. Ketua F-PP sependapat dengan Presiden, bahwa agrobisnis dan agroindustri yang banyak menyerap tenaga kerja harus dipacu.
Hutang Luar Negeri
Namun Hamzah juga mengingatkan, agar pemerintah berusaha mengurangi ketergantungan hutang kepada luar negeri dan berupaya lebih meningkatkan masuknya investasi langsung.
Untuk menekan DSR (debt service ratio) 20 persen pada ak:hir Pelita VI, menurut anggota Dewan ini, hutang luar negeri harus dikurangi agar APBN tidak berbeban terlalu berat, dan pendapatan masyarakat lebih memadai. Sedangkan untuk menarik investasi asing langsung, pemerintah disarankan mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. “Jangan sampai kasus KBN (kawasan berikat nusantara) terulang,”katanya.
“Tidak mungkin kita bisa mengurangi kesenjangan sosial yang ada tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang memadai,”kata Hamzah pula.
Tetapi Ketua F-PP menyatakan optimis laju pertumbuhan enam persen per tahun selama Repelita VI bisa tercapai apabila didukung dunia perbankan, terciptanya iklim yang kondusif untuk merangsang dunia usaha (dengan deregulasi dan debirokratisasi) dan menghilangkan segala bentuk pungutan liar yang menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi. Dia juga mengharapkan kejelasan kebijaksanaan pemerintah tentang pengelolaan moneter yang berprinsip kehati-hatian agar tidak serupa dengan kebijakan uang ketat.
Di bidang perbankan, Hamzah mengharapkan ekspansi bank mencapai dari 17 persen menjadi 20 persen, dengan spread (selisih bunga deposito dan kredit bank) empat persen. Pemerintah bendaknya memberikan batasan waktu, misalnya tiga sampai empat bulan sampai bunga kredit bank turun ke tingkat wajar sesuai spread ideal.
Jika bunga deposito sekarang 10 persen maka bunga kredit bank 14 persen, tidak 20 persen seperti sekarang, sebab jika demikian perbankan yang mengeruk banyak keuntungan sementara dunia usaba tetap berbiaya tinggi, demikian Hamzah Haz.(Jkt-001/eu03/ 14.30)
Sumber: ANTARA (18/08/ 1993)
___________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 559-561.