PERUNDINGAN SENGKETA PULAU SIPADAN DIMULAI LAGI[1]

Kuala Lumpur, Antara

Sebanyak 13 pejabat senior Indonesia, Selasa petang tiba di Kuala Lumpur untuk membicarakan kembali penyelesaian sengketa pemilikan pulau Sipadan dan Ligitan dengan pihak Malaysia.

Delegasi Indonesia dipimpin Dirjen Politik Deplu, Izhar Ibrahim beranggota pejabat dari berbagai instansi terkait termasuk seorang ahli hukum dari Universitas Pajajaran, Bandung.

Pembicaraan mereka dengan delegasi Malaysia dijadwalkan berlangsung tiga hari, mulai Rabu, yang diharapkan memasuki tahap negosiasi. Kedua pihak sudah melakukan perundingan sejak 1991 dengan saling menukar dokumen tentang pembuktian pemilikan atas kedua pulau yang terletak dekat perbatasan Sabah dan Kalimantan Timur.

Pertemuan itu merupakan yang kedua kalinya diadakan dalam kerangka pertemuan Kelompok Kerja Bersama RI-Malaysia mengenai Sipadan dan Ligitan. Menurut catatan, kelompok tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut kesepakatan Indonesia dan Malaysia, Oktober 1991 untuk mengangkat dan merundingkan kembali sengketa kedua pulau, setelah perbedaan pandangan kedua negara atas status pemilikan teredam selama 20 tahun.

Perbedaan pandangan itu pertama kali muncul tahun 1969, saat kedua negara membicarakan garis landas kontinen. Ketika itu kedua pihak sepakat mengesampingkan masalah sementara dengan memelihara status quo Sipadan dan Ligitan sampai persetujuan berikutnya. Beberapa tahun kemudian masalah tersebut kembali terangkat ke permukaan setelah dilaporkan, pihak swasta Malaysia mengabaikan status quo dengan membangun fasilitas pariwisata di Sipadan yang mengundang protes dari Jakarta.

Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam pertemuan di Langkawi, Malaysia, Juli tahun lalu sepakat agar sengketa itu diselesaikan secara baik lewat perundingan. (Faks-KL03/PU12/PU03/23:46!RE2)

Sumber:ANTARA(26 /01/1994)

________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 8-8.