PIAGAM PENGHARGAAN PBB UNTUK PRESIDEN SOEHARTO
Jakarta, Pelita
Presiden Soeharto akan menerima piagam penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bidang kependudukan (UN Population Award) tahun 1989 yang penerimaannya akan dilakukan di Markas Besar PBB di New York tanggal 8 Juni mendatang.
Menteri Luar Negeri Ali Alatas setelah menghadap Presiden kepada wartawan di Istana Merdeka mengatakan, selain Presiden Soeharto yang akan menerima tanda penghargaan dari Sekjen PBB, Javier Perez de Cuellar juga akan diberikan piagam serupa kepada lembaga semacam BKKBN dari Togo.
Ali Alatas juga mengiyakan ketika wartawan menyatakan penyerahan piagam penghargaan kepada Kepala Negara itu bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Soeharto yang ke-68.
Menurut Menteri Luar Negeri, presiden mengomentari pemberian penghargaan itu sebagai tanda penghargaan PBB dan masyarakat internasional terhadap kebijaksanaan pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk di dalamnya keberhasilan program Keluarga Berencana.
Kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Sekretaris Negara diinstruksikan untuk mengadakan persiapan-persiapan tersebut, dan direncanakan presiden juga akan menyampaikan pidatonya di Markas Besar PBB itu.
Presiden Soeharto tahun lalu juga menerima piagam kependudukan atas berhasilnya program KB di Indonesia dari suatu institut internasional yang bersifat swasta.
Pada Nopember 1985 Kepala Negara juga menerima tanda penghargaan dari Badan Pangan Dunia di PBB (FAO) atas keberhasilan Indonesia melakukan swasembada pangan.
Presiden yang menerima tanda penghargaan tersebut di Roma bersamaan dengan ulang tahun FAO ke 40 juga menyampaikan pidatonya di depan peserta sidang yang dihadiri antara lain Presiden Perancis, Sekjen FAO serta wakil-wakil lebih dari 140 negara anggota FAO.
Akan ke Australia
Selain melaporkan rencana kunjungannya ke Australia memenuhi undangan Menteri Luar Negeri, Garreth Evans kemarin Ali Alatas juga mendapat petunjuk tindak lanjut mengenai proses normalisasi hubungan RI-RRC.
Kepada wartawan Ali Alatas menjelaskan mengenai petunjuk Kepala Negara agar segala pembicaraan ke arah itu dilakukan melalui Departemen Luar Negeri.
Ali Alatas menambahkan, dengan adanya pertemuan Presiden Soeharto dengan Menlu RRC di Tokyo dan adanya pernyataan Menlu RRC yang menyatakan pernyataan sikap yang jelas akan menjadi posisi dasar Indonesia ke arah itu.
Menlu menjelaskan, saluran Departemen Luar Negeri yang dimaksud adalah perwakilan tetap RI di PBB dan apabila antar Menlu melihat masalah-masalah teknis apa yang dibutuhkan untuk menentukan waktu normalisasi itu. Namun ia menyatakan tidak ada jangka waktu tertentu untuk normalisasi itu, karena tergantung pembicaraan teknis yang dihasilkan.
Sumber : PELITA (01/03/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 685-686.