PRESIDEN TERIMA PENGHARGAAN PBB DI NEW YORK PADA HUT-NYA KE-68
Jakarta, Suara Pembaruan
Presiden Soeharto menilai hadiah dan penghargaan PBB (UN Population Award) untuk dirinya tahun 1989 ini sebagai penghargaan lembaga dunia itu dan masyarakat internasional pada umumnya terhadap ketepatan kebijaksanaan ekonomi dan pembangunan Indonesia pada umumnya dan khususnya dibidang keluarga berencana (Pembaruan 27 Februari).
Kepala Negara memberikan penilaian itu kepada Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Mensesneg Moerdiono di Istana Merdeka Selasa pagi.
Setelah diterima Presiden Soeharto, kepada wartawan Menlu Alatas mengatakan, Kepala Negara akan memenuhi undangan Sekjen PBB untuk hadir sendiri pada acara penyerahan piagam tersebut yang direncanakan di Markas PBB New York 8 Juni 1989, yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-68.
Presiden Soeharto, menurut Menlu, memberi petunjuk kepadanya dan Mensesneg untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan upacara tersebut, termasuk sambutan pada acara penerimaan penghargaan itu.
Ke Australia
Kepada Presiden Soeharto, Menlu mengatakan melaporkan rencana kunjungannya ke Australia mulai 1 sampai 4 Maret 1989. Kunjungan tersebut merupakan balasan terhadap kunjungan Menlu Australia Garret Evans ke Indonesia beberapa waktu lalu.
Di negara Kanguru itu, diperkirakan Menlu akan membicarakan langkah-langkah apa yang secara praktis bisa dilakukan kedua pihak untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan bobot yang lebih besar terhadap hubungan tersebut di berbagai bidang ekonomi serta kerjasama di zona Timor Gap.
Di bidang politik dipikirkan juga agar dapat menghidupkan kembali pola saling konsultasi secara lebih teratur seperti pernah dilakukan kedua negara beberapa tahun lalu, pada tingkat Menlu juga akan dijajaki kembali meningkatkan saling konsultasi tidak hanya bilateral tetapi juga menyangkut. perkembangan di sekitar Pasifik dalam bidang, ekonomi, politik dan sebagainya Dalam kunjungan itu, direncanakan juga pertemuan dengan berbagai kelompok seperti para pemred pers dan para akademisi.
RI-RRC
Kepada kepala negara, ia juga melaporkan tindak lanjut proses ke arah normalisasi hubungan diplomatik RI-RRC setelah pertemuan tanggal 23 Februari lalu di Tokio antara Menlu Cina dan Presiden Indonesia.
Presiden memberikan petunjuk agar selanjutnya pembicaraan teknis ke arah perwujudan normalisasi ini dilanjutkan melalui saluran Deplu. “Jadi tidak ada perantara, berarti menggunakan yang telah ada yaitu antara kedua perwakilan tetap antara RI dan RRC di PBB.” Dan kalau perlu antara kedua Menlu, tambah Alatas.
Tidak ada kerangka waktu tertentu, semua tergantung pada pembicaraan yang ada sekarang ini di New York dan kedua Menlu, tambah Ali Alatas.
Sumber : SUARA PEMBAHARUAN (28/02/1989)
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 684-685.