PPP CALONKAN JEND. (PURN) SOEHARTO MENJADI PRESIDEN
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) secara resmi mencalonkan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden/Mandataris MPR, serta ditetapkannya sebagai Bapak Pembangunan.
Pencalonan itu dikeluarkan dalam satu pernyataan politik yang ditandatangani Ketua Umum Dr. HJ. Naro SH dan Sekretaris Jenderal Jahja Ubeid SH, sebagai keputusan rapat pleno yang diadakan tanggal 23 Februari 1983 dihadiri segenap unsur partai.
Tiga Pertimbangan
Ada tiga pertimbangan Partai Persatuan yang dicantumkan dalam pernyataan politik tentang pencalonan Jenderal Soeharto tersebut.
Pertama, Pembangunan Nasional di segala bidang di bawah pimpinan Presiden Soeharto dalam rangka mengisi kemerdekaan merealisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan dalam rangka memperkecil jurang perbedaan antar bangsa serta memberi sumbangan kepada perbaikan hubungan antar bangsa, telah berhasil baik dan telah dirasakan basil dan manfaatnya oleh rakyat.
Kedua, Pembangunan Nasional di bawah pimpinan Presiden Soeharto perlu berkesinambungan/berlanjut dan dipertahankan dengan memilih beliau kembali sebagai Presiden/Mandataris MPR sehingga pembangunan lebih merata menjangkau seluruh aspek kehidupan seluruh rakyat.
Ketiga, bahwa faktor dominan lainnya secara khusus yang mendasari pendirian DPP-PPP untuk memilih kembali Jenderal (Purn) Soeharto sebagai Presiden/Mandataris MPR periode 1983-1988 antara lain disebutkan, Jenderal Soeharto bersikap satunya perkataan dengan perbuatan dalam kedudukannya sebagai pemimpin bangsa dan negara, dengan mendahulukan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan pribadinya.
Sebagai seorang muslim, Jenderal Soeharto taat menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan melakukan amal sholeh terhadap sesama ummat yang dipimpinnya.
Jenderal Soeharto selalu melaksanakan prinsip amar ma ‘ruf dan nahi munkar. Sikap dan tindakannya dapat dirasakan sebagian besar dari warganegara Indonesia.
Jenderal Soeharto sebagai Presiden memberikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan dan pengajaran Islam, baik dalam Institut, Perguruan Tinggi, Sekolah Aliyah, Tsanawiyah, Ibtidayah, maupun pengembangan tempat-tempat ibadah baik di kota maupun di desa dengan jalan mengumpulkan dana yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam seperti antara lain melalui Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila.
Jenderal Soeharto bersikap tegas terhadap PKI/ajaran atau paham atheisme yang bertentangan dengan agama dan Pancasila.
Berdasarkan tiga pertimbangan menyangkut segala aspek itu, DPP-PPP menginstruksikan kepada Fraksi Persatuan di MPR untuk memperjuangkan pengangkatan kembali Jenderal Soeharto sebagai Presiden dan diberikan gelar Bapak Pembangunan, dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung 1 sampai 11 Maret 1983 ini.
Desakan
Ketua DPP-PPP Drs. H. Darussamin AS, yang mengumumkan pernyataan politik PPP itu menyatakan pula bahwa pernyataan itu dikeluarkan sehubungan dengan desakan DPW-DPC PPP seluruh Indonesia untuk mencalonkan Jenderal Soeharto.
Menjawab pertanyaan pers mengenai jabatan Wakil Presiden, Darussamin menyatakan, Fraksi PP sudah berketetapan hati menunggu terpilihnya presiden. Kemudian siapapun bakal calon wakil Presiden yang disetujui presiden terpilih akan didukung oleh fraksi PP dengan suara bulat. (RA).
…
Jakarta, Pelita
Sumber : PELITA (25/02/1983)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 32-34.