PRESIDEN: HASIL SU MPR HARUS DIMASYARAKATKAN[1]

Jakarta, Merdeka

Presiden Soeharto minta kepada Menteri Penerangan Harmoko agar terus melakukan upaya memasyarakatkan hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR), baik melalui media cetak maupun elektronika, secara optimal dan merata sampai ke pedesaan.

“Pengertian hasil-hasil SU MPR itu, khususnya mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar dijelaskan kepada masyarakat sampai ke pelosok pedesaan, “kata Menteri Penerangan Harmoko selesai bertemu Presiden Soeharto di Bina Graha Jakarta, Selasa.

Presiden mengatakan bahwa pemasyarakatan hasil SU MPR ini penting karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan partisipasi dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus tahu betul mengenai arah, isi dan tujuan serta sasaran pembangunan lima tahun mendatang.

Dikatakan, di bidang publikasi Departemen Penerangan telah mencetak bahan­ bahan yang akan disebarkan nanti sampai ke tingkat kecamatan. Baik yang menyangkut bentuk daripada publikasi itu sendiri, maupun buku GBHN termasuk pidato pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR dan juga pidato pengarahan, khususnya yang termaktub di dalam Panca Krida Kabinet Pembangunan VI.

Lewat media elektronik, hal ini juga akan disajikan melalui radio dan TV, dengan melakukan penjelasan-penjelasan serta program-program yang lebih menyentuh sasaran khalayak luas.

“Tidak saja lewat media elektronika dan cetak, tapi lebih dari itu, pemasyarakatan hasil-hasil SU MPR ini akan kita kembangkan melalui bidang media interpersonal, yaitu tatap muka yang dilakukan oleh juru penerang (Jupen) tingkat kecamatan dan pedesaan, “katanya.

Menpen pada saat itu juga  melaporkan mengenai peningkatan penyuluhan penerangan di kantong-kantong daerah kemiskinan, dalam rangka mengurangi daerah kantong kemiskinan yang telah menjadi prioritas untuk diperhatikan dalam Kabinet Pembangunan ke VI. Maka Deppen telah melakukan peningkatan penyuluhan, dan tentu saja informasi-informasi yang lebih memberi nilai tambah kepada daerah-daerah, termasuk di daerah kantong kemiskinan itu.

Pada saat ini kata Harmoko seluruh Kepala Kanwil penerangan di 27 propinsi bersama Pemda-Pemda melakukan pemetaan dan pendataan untuk mengetahui, kantong-kantong di mana masyarakatnya masih hidup di bawah garis kemiskinan, dengan penyuluhan penerangan tentang program peningkatan taraf kehidupan, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat, mudah-mudahan dapat­ berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan itu.

Dilaporkan juga kepada Presiden mengenai penerangan konservasi energi. Sesuai dengan Inpres No.9/tahun 82 tentang konservasi energi, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Deppen, adalah pembentukan Pokjatap (Kelompok Kerja Tetap) penerangan hemat energi, bekerjasama dengan Departemen Pertambangan dan Energi. Melakukan penyuluhan secara intensif dan reguler, dan dipancarsiarkan melalui media elektronika.

Demikian juga kegiatan Penerangan Umum yang dilakukan bersama Kelompok Informasi Komunikasi Pedesaan dan Perkotaan, melalui media-media tradisional lainnya. Pemasyarakatan konservasi energi juga dikaitkan dengan pengertian peningkatan efisiensi penggunaan energi guna mendorong terpeliharanya kelestarian sumber daya alam kita.

Petunjuk Presiden, menurut Harmoko agar penerangan mengenai konservasi energi ini dijadikan gerakan nasional. Kampanye itu harus sampai ke pedesaan­ pedesaan.

Lebih luas lagi Presiden menjabarkan bahwa pengembangan dan pemanfaatan briket batubara ini juga dilakukan oleh masyarakat seluas mungkin.(ASS/2 17)

Sumber: MERDEKA (31/02/1993)

______________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 80-81