PRESIDEN: JANGAN PAKSAKAN DIRI BANGUN PABRIK PULP BESAR [1]
Jakarta, Antara
Presiden Soeharto minta para pengusaha untuk tidak memaksakan diri membangun pabrik pulp yang besar bila memang tidak mampu dan juga kalau kondisi hutannya tidak memungkinkan.
Setelah melapor kepada Kepala Negara di Bina’ Graha, Senin, Menteri Kehutanan Djamaloedin Soerjohadikoemoemo mengatakan kepada pers bahwa komentar itu disampaikan setelah mendengar laporan tentang pabrik di Jambi dan Riau.
Djamaloedin mengatakan kedua perusahaan itu masing- masing membuat target menghasilkan satu juta ton pulp/ tahun, padahal mereka baru menanam pada areal seluas 400 hektar dan 5.580 hektar.
Ia menyebutkan sekalipun baru membuka areal yang kecil sekali, pemilik pabrik-pabrik itu telah mendirikan pabrik. Ketika ditanya wartawan apakah mungkin mereka membuat target yang tinggi agar diberi areal hutan yang besar, ia mengemukakan pembuatan target itu terjadi karena kesalahan membuat studi kelayakan. Kondisi hutan di kedua propinsi itu tidak memungkinkan untuk mendirikan areal penanaman yang luas sekali, kata Djamaloedin.
Pembangunan HTI
Menhut juga melaporkan kepada Kepala Negara tentang pembangunan kawasan hutan tanaman industri (HTI) pada Repelita V yang tidak akan mencapai target.
Selama lima tahun ini, semula ditargetkan pembangunan areal 1,5 juta hektar, namun sampai Repelita V diperkirakan rea lisasinya hanya akan mencapai 900.000 hektar.
Djamaloedin mengatakan karena target itu tidak akan tercapai maka pihaknya menyeleksi secara ketat perusahaan- perusahaan yang telah menyatakan minat mereka membangun HTI.
Pihaknya telah menerima permintaan dari 44 perusahaan. Namun Dephut berpendapat hanya 13 perusahaan yang mampu membangun HTI dengan luas areal 2,6 juta hektar.
Kepada Kepala Negara, juga dilaporkan pengumpulan Dana Reboasasi (DR) yang telah mencapai Rp1,8 triliun . Dana ini disimpan dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, serta giro.
Djamaloedin juga melaporkan kepada Kepala Negara hasil penelitian Pemda Maluku mengenai pembangunan perkebunan dan HPH di Pula Yam dena yang diprotes anggota Ikatan Cendekiawan Tanimbar.
Rekomendasi Pemda Maluku adalah pembangunan perkebunan dan HPH bisa dilanjutkan lagi asalkan di sana juga dibangun industri pengolahan kayu, serta dijalinnya kerja sama antara swasta dengan kekuatan ekonomi lain yaitu BUMN/BUMD dan koperasi. (T-EU02/EU01/ 6/09/93 15:10/RU3)
Sumber:ANTARA(06/09/1993)
_________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 582-583.