PRESIDEN : KAJI LEBIH LANJUT KUALITAS MANUSIA INDONESIA
Presiden Soeharto mengharapkan para ilmuwan sosial yang tergabung dalam Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPllS) agar mengkaji lebih lanjut soal kualitas manusia Indonesia, yang idealnya manusia Pancasilais.
Harapan Presiden itu disampaikan ketika ia menerima para pengurus HIPIIS, dipimpin ketua umumnya Dr. Alwi Dahlan, di Bina Graha Jakarta hari Selasa.
Presiden mengemukakan GBHN yang akan dihasilkan Sidang Umum MPR 1988 sangat penting karena menentukan strategi jangka panjang pembangunan nasional kedua.
“Memasuki tahap itu, kita harus memberi tekanan pada peningkatan manusia dan masyarakat Indonesia. Ini tidak mudah,” kata Presiden, sebagaimana diungkapkan Alwi Dahlan kepada wartawan.
Dalam kaitan itu pimpinan HIPIIS mengemukakan pihaknya juga berpendapat perlunya dibuat suatu tolok-ukur untuk menetapkan bagaimana manusia yang berkualitas dalam masyarakat Pancasiia.
Presiden juga mengemukakan adanya kesan para ilmuwan mengembangkan ilmunya hanya sebagai ilmu, belum banyak yang mengembangkan untuk dapat dimanfaatkan masyarakat
Pengurus Pusat HIPIIS kepada Presiden memperkenalkan susunan pengurus periode 1987-1988 serta menyampaikan hasil Kongres di Ujungpandang baru-baru ini. Mereka juga menjelaskan rencana kerja himpunan tersebut.
HIPII kata Alwi Dahlan, telah menyusun saran untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan bagi GBHN 1980. Diusulkan agar GBHN mendatang itu memuat secara spesifik arahan bahwa pembangunan nasional dalam segala bidang dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan kemasyarakatan.
Ini penting agar pembangunan makin terarah pada tujuan pembentukan man usia seutuhnya serta pada masyarakat Pancasila yang operasional.
HIPIIS juga menyarankan agar sumberdaya sosial secara khusus dicantumkan di samping sumberdaya alam, sebagai modal pembangunan.
“Ini untuk mengingatkan bahwa kekuatan bangsa Indonesia bukan terletak pada jumlah individu, tapi pada kemampuan bersama sebagai masyarakat dalam kesatuan dan persatuan,” ujar Alwi Dahlan.
Himpunan itu juga berpendapat, pengkajian Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu diprioritaskan. Studi pengembangan dan penjabaran Pancasila secara kritis, kreatif dan operasional perlu dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.
Sebagai sumbangan nyata dalam perencanaan sosial, para ilmuwan sosial telah mengembangkan cara memperkirakan dampak pembangunan terhadap masyarakat sebelum kegiatan dimulai.
Pada tahap pertama, kata Alwi Dahlan, metode itu akan diterapkan dalam pelaksanaan Analisis Dampak Lingkungan (Andal), khususnya dampak sosial, yang akan diterapkan bagi proyek penting mulai Juni 1987, sesuai Peraturan Pemetintah no. 29/1986. (RA)
…
Jakarta, Antara
Sumber : ANTARA (25/03/1987)
—
Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 89-90.