PRESIDEN: KEPENDUDUKAN HARUS DIPERHATIKAN DI MASA MENDATANG[1]

Jakarta, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto mengatakan, dalam tahun-tahun mendatang salah satu faktor yang harus mendapat perhatian adalah masalah kependudukan dengan segala dampaknya. Meskipun program keluarga berencana yang dilakukan selama ini berhasil dengan baik namun penduduk Indonesia dewasa ini telah mencapai sekitar 185 juta dan masih akan terus bertambah jumlahnya.

“Jumlah penduduk yang demikian besar jika tidak dapat kita bangkitkan potensinya jelas akan dapat menghambat laju pembangunan. Masalah stabilitas dan perkembangan budaya secara langsung atau tidak langsung akan ikut dipengaruhi oleh masalah-masalah kependudukan tadi,” kata Kepala Negara saat meresmikan pembukaan lokakarya nasional tentang Pendidikan Untuk Semua di Istana Negara, hari Sabtu.

Karena itu, kata Presiden Soeharto, tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia, kecuali membangkitkan potensi manusia Indonesia sehingga benar-benar menjadi kekuatan pembangunan. Untuk itu, pembangunan pendidikan menduduki tempat yang sangat penting.

“Dengan adanya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka langkah kita untuk melaksanakan pendidikan untuk semua makin bertambah mantap,” kata Kepala Negara.

Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya guna mewujudkan cita-cita pendidikan untuk semua, baik yang bersifat tradisional maupun inovatif. Misalnya dengan melaksanakan pemberantasan tiga buta secara massal. Dalam kaitan ini, Indonesia telah tiga kali mendapat hadiah pertama dan enam kali mendapat penghargaan dalam lomba pemberantasan buta huruf internasional yang diselenggarakan UNESCO.

Untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak usia sekolah dasar, telah dilakukan usaha besar-besaran seperti memperbanyak jumlah SD, membangun SD luar biasa, Madrasah lbtidaiyah dan berbagai usaha lainnya. “Jika UNESCO masih berpegang pada pendidikan dasar semesta 6 tahun, maka kita akan mulai melangkah lebih jauh lagi dengan mengadakan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yang akan mulai kita canangkan pada awal Repelita VI tahun depan,” tambahnya.

Tim Koordinasi

Untuk menangani penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun akan dibentuk tim koordinasi wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu maka koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara berbagai departemen dan lembaga non departemen serta lembaga masyarakat dalam menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan untuk semua perlu terus ditingkatkan.

Hasil pembangunan di bidang pendidikan yang selama ini dilakukan sangat membesarkan hati. Melalui pembangunan SD Inpres, pencanangan wajib belajar di sekolah dasar, program orang tua asuh, pembangunan prasarana dan sarana pendidikan , pengangkatan guru dan lain-lain Indonesia telah berhasil meningkatkan partisipasi sekolah dasar menjadi 99,6 persen dan angka buta huruf usia 7 sampai 44 tahun tinggal 8,5 juta orang atau kurang lebih 5 persen dari jumlah penduduk. Jumlah kursus keterampilan terus meningkat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Selain para menteri dan pejabat tinggi lainnya, :1adir dalam loka karya tersebut , adalah Dirjen UNESCO Frederico Mayor. (N-5)

Sumber: SUARAPEMBARUAN (19/06/1993)

___________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 895-896.